SEJAK TAHUN 2009 KABUPATEN TAPANULI SELATAN SECARA DE FACTO TIDAK PUNYA IBUKOTA LAGI ?

Oleh :  Bangun Siregar, SH*)

Malang benar nasib kabupaten Tapanuli Selatan  saat  ini, semenjak dimekarkan beberapa kali yaitu terbentuknya Kabupaten Madina, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Palas dan Paluta, kini Tapsel sudah tidak memiliki Ibukota kabupaten lagi dengan telah diundangkannya UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 tentang Pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebelum berlakunya UU tersebut secara de facto dan de jure yang menjadi Ibukotanya adalah Padangsidimpuan, namun kemudian Padangsidimpuan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2001 sudah berubah menjadi Kota Padangsidimpuan dan sebelumnya menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 1982.

Dalam pasal 21 ayat 1 dan 2 UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 tersebut, sudah jelas disebutkan bahwa  :
Dengan disahkannya Undang-Undang ini:

  1. Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
  2. Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Bahwa Undang-undang Nomor 37 dan 38 tahun 2007 dimaksud diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2007, sehingga jika dihitung 16 bulan setelah diberlakukan maka terhitung  sejak awal Januari 2009 sampai sekarang tidak ada lagi ibukota kabupaten Tapanuli Selatan secara de facto.  Menurut saya, pengaturan tentang perpindahan ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan dari Padang Sidimpuan ke Sipirok, sangatlah terkesan sepele karena hanya diselipkan dalam salah satu pasal (pasal 21 Ayat 1,2) sehingga yang terjadi adalah terciptanya multitafsier baik dikalangan pengambil keputusan maupun dikalangan masyarakat. Seharusnya kalau pemerintah RI peduli dan concern dengan Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah dibedah dan dikapling-kapling beberapa kali dengan adanya pemekaran. Sejatinya Pemerintah RI harus membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai revisi atas Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatera Utara. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Tapanuli Selatan hingga sekarang ini.

Baca Juga :  Penipuan Dan Penggelapan #2 (Tambahan)

Dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 menyebutkan :
“ Tapanuli Selatan, dengan nama Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas-batas yang meluputi wilayah afdeling Padang Sidompuan dulu (Staatsblad 1937 No. 563), sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur tanggal 18 Januari 1950 No. 19/pn/dpdta/50, sejak telah ditambah  menueurt ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1951 No.20/I/PSU jo keputusan Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 1950 No.4/D yang diperbaiki dengan Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Januari 1952 tidak bernomor.”

binanga SEJAK TAHUN 2009 KABUPATEN TAPANULI SELATAN SECARA DE FACTO TIDAK PUNYA IBUKOTA LAGI ?Jika menyimak dan memahami isi ketentuan pasal tersebut, sangat terang dan jelas kedudukan ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu di  Padangsidimpuan. Namun jika dibandingkan dengan redaksi pasal 21 ayat 1 dan 2 UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007, tidak mengandung ketegasan dan sehingga masyarakat yang memahami dan menafsirkannya sangat berbeda satu sama lain yang pada ujungnya mengakibatkan wacana yang tidak sehat. Seharusnya tujuan pembuatan suatu UU adalah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat supaya hidup teratur dan rukun, namun nyatanya dengan “diselipkannya” Sipirok menjadi ibukota Tapanuli Selatan justru menghasilkan perdebatan panjang sampai pada pergantian Bupati.

Seharusnya sesaat setelah diberlakukannya UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007, Pemda Tapanuli Selatan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk memenuhi ketentuan pasal 21 UU dimaksud sebelum jatuh tempo dan atau sebelum 16 bulan setelah diberlakukannya. Namun ternyata Bupati Tapanuli Selatan punya alasan dan dalih yang untuk sebagian masyarakat maklum dan sebagian lagi tidak paham. Yang jelas kalaupun Bupati tidak melaksanakan amanat UU itu, tidak ada juga ketentuan yang mengatur sanksinya sehingga rencana pemindahan ibukota ke Sipirok hanya tinggal dibaca diatas kertas. Setuju atau tidak saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memiliki ibukota kabupaten secara de facto.

Baca Juga :  Penggelapan dan Penipuan

*) Penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), Advokat/Pengacara tinggal di Jakarta.
Hotel Twin Plaza Lt 4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav 93-94 Jakarta Barat phone : 021-56963183

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

12 Komentar

  1. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan sekarang dalam proses pemindahan ibukota selama ini, tetapi perlu dijelaskan sebelumnya apa yang kita lakukan ini adalah murni untuk kepentingan Sipirok tercinta dan Tapanuli Selatan pada umumnya. Kita bergerak atas dasar apa yang menjadi hak masyarakat Sipirok dan Tapanuli Selatan, satu prinsip yang kita pegang adalah pemindahan Ibukota sekaligus Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan wajib dilaksanakan siapapun yang menjadi Bupati Tapanuli Selatan sebagimana diamanahkan dalam UU yang dimaksud. Perlu kita pahami bersama yang antara lain adalah pertama kita sebagai masyarakat Sipirok/Tapanuli Selatan harus bergandeng tangan (rim ni tahi) dalam memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kedua, perjuangan ini jangan kita gantungkan/harapkan terhadap beberapa orang tertentu saja. Ketiga, alangkah lebih baik memikirkan upaya-upaya konkret kedepan daripada menyerang beberapa pribadi tertentu yang telah berjuang lebih dulu. Keempat, perlu kita menyadari pihak-pihak yang tidak menyetujui pemindahan ibukota beberapa waktu yang lalu justru mereka berkoar-koar sekarang, disisi yang lain kita tentu bersyukur akhirnya mereka tersadar, tapi sangat disayangkan apabila mereka memberikan provokasi yang tidak baik kepada masyarakat sehingga yang dirugikan kita sendiri nantinya. Sekarang kembali pada diri kita sendiri apa yang bisa kita perbuat untuk kampung halaman kita sendiri tanpa memandang atau mengukur apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Horas !!!

  2. Kita masih ingat salah satu pasal penyebab “disharmoni” Ongku P Hasibuan dan Wakilnya adalah soal ibukota Tapanuli Selatan. Wakil Bupati waktu itu dengan tegas bersikap, pindah kantor “sendirian” ke Sipirok, sesuai kemauan UU. Banyak pihak memujikan sikap Wakil Bupati itu.

    Berbeda dengan Bupati dan Wakil Bupati sekarang yang rupanya pikirannya 100 % sejalan dengan Ongku P Hasibuan. Di mata Bupati dan Wakil Bupati sekarang Ongku P Hasibuan itu adalah jenius yang patut diteladani karena pandangannya jauh ke depan.

    Bupati Ongku Parmonangan Hasibuan, Bupati dan Wakil Bupati sekarang tidak bisa melihat fakta bahwa daerah pemekaran Paluta dan Palas saja sudah bisa buat ibukota masing-masing dalam arti mampu mengadakan perkantoran yang diperlukan meski harus tetap dibangun terus hingga ideal nanti.

    Mungkin juga benar apa kata orang, bahwa Bupati dan Wakil Bupati sekarang inginnya berkantor di sebuah tempat yang mungkin sehebat gedung-gedung Mewah di Medan atau di Jakarta. Mereka orang-orang pendatang, mungkin, yang tak biasa menderitalah.

  3. Ass.wr.wb.
    Saya ” kaget ” setelah membaca tulisan Pak Bangun Siregar, SH. Mengapa tidak, masak iya Kab.Tapsel nggak ada ibu kotanya ?. Walaupun demikian, benar jugalah kata Pak Fazri bahwa dalam mencari solusi sebuah problem, sangatlah baik bila kita tidak saling menuding, saling menyalahkan sesama kita halak Sipirok. Kecintaan kita kepada Tapsel dan Sipirok haruslah selalu dibalut Akhlaqul Kariimah. Jangankan Tapsel, dunia ini sekalipun adalah gudangnya masalah. Iya kan ?. Saya teringat dengan sapponggol ende ” Luat Sipirok Tano Na Ngali……. ” Nah, tano na nagli ini hendaklah mewarnai niat baik dan semangat kita dalam berfikir dan bertindak. Nagli, borgo, inda milas, tenang . Hati tenang, ate-atet totop ngali, miliki hati yang adem, tidak emosional. Berbekal hati yang tenang inilah kita inventarisasi sumber masalah dari belum terwujudnya Sipirok sebagai Ibu Kota Kabupaten sampai hari ini. Nggak usah kita malu. Halak Sipirok na adong di Jabodetabek, saya himbau, ayolah kita bahu membahu membantu mencari solusi yang komprehensif. Insya Alah seberat apapun masalahnya, dengan Izin Allah, pasti ketemu jalan keluarnya. Bagiamana Pak Bangun, Pak Fahrur,Pak Pardamean, Pak Youngki, Pak Muda, Pak Fazri ?. What is our Action Plan my brothers ?. Aha do rencanatta PATURE HUTATTAON ! ?.Do not NATO please………..
    Wass.wr.wb.
    J.Pane

  4. Inti dari tulisan yang disampaikan bang Bangun adalah bagaimana kita (Bupati, DPRD dan halak TAPSEL) memikirkan kembali tentang upaya menjalankan amanat UU UU no 37 & 38 thn 2007 yang intinya perpindahan yang salah satu pointnya adalah penempatan Ibu Kota Tap Sel ke Sipirok. Memang antara UU dan kenyataan bisa diartikan fakta yang berwujud khayalan (sampai benar-benar Sipirok dijadikan sebagai Ibu Kota dalam bentuk kenyataan). Dan ingatlah perpindahan Ibu Kota itu tidak bisa saklek 100 % pindah dengan waktu yang singkat. tinggal kemauan kita sebagai halak TAPSEL : Bupati (Pemda TAPSEL), DPRD dan halak TAPSEL dengan sungguh-sungguh untuk pindah secara bertahap namun pasti. untuk konteks sekarang bukan saatnya lagi saling menyalahkan, lebih cepat lebih baik, mulailah dari dalam hati kita, mulai dari yang terkecil, dan mulai sekarang juga. Bravo Tapanuli Selatan. I Love Sipirok City.
    SARASI ingat janjimu untuk warga TAPANULI SELATAN. Secepatnya jalankan…..

  5. Syahrul dan Rapolo hrs sudah menyusun strategi pemindahan ibukota dari PSP ke Sipirok dan time limt hrs jelas kapan terealisasi seluruhnya.. Semoga BERHASIL spy jangan ribut2 lagi neh

  6. Kelihatan kali Rapollo itu sudah tidak punya rasa malu, dulu berkantor di sipirok dan berkoar-koar dengan alasan tidak mau melanggar UU No.37 & 38 th 2007, koq sekarang berkantor kembali di Sidimpuan, sudah tidak punya muka kali ya……… menjilat kembali ludahnya yang sudah dibuang.
    apakah dulu (mungkin) bapak Rapollo tidak bisa mengatur semaunya proyek di Tapsel shg pak Rapollo menusuk dari belakang dengan berkantor di Sipirok …….. untuk Pak Syahrul ; agar hati-hati sepak terjang Rapollo …… dua tiga tahun yang akan datang.

  7. mana orang orang yang mengaku tokoh sipirok, bernyanyilah anda….nyanyikan lagu UU no 37 & 38 thn 2007. kenapa sekarang bungkam…. mana dr arifin srg, mana ketua NNB faisal reza ? mana suaramu… mana rapolo yng ngantor di sipirok. kok balik ke sidimpuan…apa sudah di bungkam penguasa baru….jangan asal asbun dong….silahkan bung sahrul dan pasukannya MINGGAT dari sidimpuan… emang mudah…jangan salahkan ongku doang…emang rapolo tidak nerima gaji dan fasilitas lainnya…MINGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTT!

  8. Setuju dengan sdr Bangun sipirok adalah ibukota tapsel , kejatuhan Ongku pada Pilkada yang lalu diakibatkan manipulasi beliau terhadap ibukota Tapsel dengan segala tipu daya, dan mementum kekecewaan wilayah SIPIROK NAROBI (Sipirok, Arse, Aek Bilah da SD) dimanfaatkan secara maksmal oleh Syahrul untuk merebut posisi bupati Tapsel, semoga tidak ada lagi tipu daya pejabat dikemudian hari….segeralah pindahkan ibukota tapsel ke sipirok.

  9. Tentang ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, itu sudah final karena sudah diatur dalam UU. Masalahnya sekarang adalah apkah ada political will Pemda Tapsel. untuk merelaisasikannya sehingga Kab. Tapsel punya ibokota secara de jure maupun de facto. Mari kira tunggu jawabannya setelah pelantikan Bupati dan Wabup yang baru.

  10. Bagus kali idenya pak Feber Sormin ini, tapi maaf ada yang kurang pas, mungkin maksudnya letak Ibukota Kabupaten Tapsel, bukan letak Ibukota Propinsi Tapsel…..

  11. Ima da poang…. songoni ma jolo rupa parroha ni angka mar kuaso i he.aha….
    Padahal Tujuan Awal sudah jelas tingginya rasa egoisme masing-masing Pribadi, kelompok dan Golongan membuat cita-cita Pemekaran menjadi ngambang alias tidak menentu.
    Sudah Saatnya hal-hal ini perlu diluruskan, ada 3 pihak yang paling berkepentingan dalam hal ini di Wil Tapsel, Pimpinan Daerah TK. II Tapsel, DPRD Tapsel, Masyarakat Tapsel itu sendiri. Tinggal memulai dari mana??????

    Berangkali langsung saja di voting he.aha..a dari 12 Kecamatan dan satu orang mewakili Pemerintahan di TK. II ha.a.a.. jadi ada 13 suara hea.ha.a. jadi langsung saja diputuskan dimana maunya Letak Ibukota Propinsi Tapsel ini he.aha..a…….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*