Sekda dan Bupati Segera Bahas Mutasi Jabatan lingkungan Pemkab Palas

www.metrosiantar.com

p lawas3 Sekda dan Bupati Segera Bahas Mutasi Jabatan lingkungan Pemkab Palas PALAS-METRO; Sekretaris Darah (Sekda) Padang Lawas (Palas), Gusnar Hasibuan, mengaku akan segera membahas soal mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Palas bersama Bupati Basyrah Lubis.

Demikian diungkapkan Gusnar Hasibuan kepada METRO, Rabu (31/3), menanggapi gagalnya rencana mutasi dan penerapan PP Nomor 41 tentang penataan organisasi pemerintahan yang direncankan dilakukan akhir Maret.

Menurut Gusnar, kendala yang dihadapi untuk merealisasikan mutasi jabatan disebabkan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berada di Medan mengikuti Musrenbang Provinsi. “Kita tunggu saja dulu Bupati datang besok (hari ini Kamis 1/4, red) baru dibicarakan,” pungkasnya.

Sebelumnya mahasiswa menilai Pemkab Palas lamban dan kurang sigap dalam berbagai hal yang ujungnya pimpinan SKPD dan unsur PNS pun dikhawatirkan mahasiswa kurang menghargai pimpinannya.

“Kita lihat saja bagaimana kinerja Pemkab Palas khususnya Bupati, Wabup dan Sekda. Masa untuk memutasikan saja waktunya diulur-ulur, pergantian menteri saja tidak sampai seperti ini. Logikanya kalau memang tujuan mutasi untuk penyegaran demi peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat kenapa tidak dilakukan sejak dini? Tidak perlu harus diundur-undur. Rencananya akhir Maret sekarang sudah tanggal 31 Maret. Kita lihat saja bagaimana kondisinya sekarang, tidak ada tanda-tanda mutasi. Padahal kita lihat kalau masih begini terus dilanjutkan, Palas tidak akan pernah maju. Saya khawatir Palas akan terancam kembali ke induk,” beber Ketua Himpunan Mahasiswa Palas (Himpas), Abdul Rahman Daulay, kepada METRO, Rabu (31/3).

Baca Juga :  2.535 warga ikuti sosialisasi e-KTP

Tidak itu saja, sambung Rahman, 80 persen kinerja pimpinan SKPD di Palas termasuk di antaranya Kadis PUD Palas, Ir Chairul Windu Harahap perlu dipertanyakan. Bupati harus tegas dan selektif dalam mendudukkan pimpinan SKPD di Palas, bukan karena berdasarkan hal lain, akan tetapi harus sebaliknya melihat kinerja dan pengalaman serta kemampuan manajerialnya.

“Ini yang kita sangat sesalkan kepada Bupati. Kenapa tidak dilakukan sesegera mungkin. Kalau terus diulur-ulur begini, yang rugi rakyat, pembangunan tidak lancar, pimpinan SKPD tidak tenang dalam menjabati jabatannya,” terang Rahman. (amr)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*