Sekilas Pandang UU No.23 th 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

oleh:  Bangun Siregar, SH *)

PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kwalitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kwalitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dikriminasi.

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (vide Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945).

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT).

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak KDRT secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai delik penganiayaan (vide pasal 351 KUHP), delik kesusilaan (vide pasal 284 KUHP) serta delik penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan (vide pasal 304 KUHP).

Baca Juga :  Status Barang Bukti - (Hamdan Siregar - Lubuk Pakam)

Undang-undang No.23 th 2004 tentang Penghapusan KDRT ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain UU No.1 thn 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women), Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ini selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan KDRT, Negara RI melalui Menteri bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan dengan yaitu :

  1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT.
  2. Menyelenggarakan komunikas, informasi dan edukasi tentang KDRT.
  3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
  4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

PENGERTIAN UMUM

  1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang beakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
  2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
  3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
  4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
  5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Baca Juga :  Lurah Pungli Masyarakat

LATAR BELAKANG

Latar Belakang munculnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT) adalah;

BAHWA SEGALA BENTUK KEKERASAN, TERUTAMA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT KEMANUSIAAN DAN MERUPAKAN BENTUK DISKRIMINASI.
BAHWA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, YANG KEBANYAKAN ADALAH PEREMPUAN, HARUS MENDAPAT PERLINDUNGAN DARI NEGARA DAN/ATAU MASYARAKAT AGAR TERHINDAR DARI KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, PENYIKSAAN, ATAU PERLAKUAN YANG MERENDAHKAN DERAJAT DAN MARTABAT KEMANUSIAAN.
BAHWA DALAM KENYATAANNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BANYAK TERJADI, SEDANGKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA BELUM MENJAMIN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

LINGKUP RUMAH TANGGA

Lingkup Rumah tangga menurut UU ini yaitu :
a. suami, istri, dan anak
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
c. Orang yang bekerja membantu tumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

ASAS PENGHAPUSAN KDRT
Asas Penghapusan KDRT yaitu :-
a. penghormatan hak asasi manusia
b. keadilan dan kesetaraan gender
c. nondiskriminasi
d. perlindungan korban

TUJUAN PENGHAPUSAN KDRT
Tujuan Penghapusan KDRT
a. mencegah segala bentuk KDRT.
b. melindungi korban KDRT
c. menindak pelaku KDRT
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

LINGKUP KDRT
a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
c. Kekerasan seksual yaitu
(1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
(2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
d. Penelantaran rumah tangga yaitu
(1) tindakan/perbuatan seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

*) Penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), Advokat/Pengacara tinggal di Jakarta.
Hotel Twin Plaza Lt 4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav 93-94 Jakarta Barat phone : 021-56963183

Anak Sipirok. putra asli Angkola. Sorang di Desa Hutaraja, ari Jumahat, 18 Juli 1968
Hobby Makkail, marpulut, marpike, manimba, mamuro dohot mamakkur

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Ibu Syamsimar Dalimunthe - Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tangga

1 Komentar

  1. Horas bang ! mohon bantuan abang ni. sebenarnya unsur-unsur pidana “PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA” yang tertera dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu sebatas mana konkritnya. Mohon bantuan penjelasan dari abang

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*