Sekretaris Disdik Palas Berkilah Tidak Tahu Adanya Pungli

Palas | Maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) Kabupaten Palas, berbagai macam pungli yang diduga dilakukan Disdik Palas dengan modus penjualan barang, dan hal ini sudah menjadi rahasia umum dan buah bibir di masyarakat maupun dikalangan guru sendiri.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) berkilah tidak tahu dengan adanya dugaan pungli dijajaran Disdik Palas.“Tidak Tahu-Menahu Saya Itu,” kata Sekretaris Disdik Palas, Dra Hj Masnot yang dikonfirmasi RAKYAT diruangannya, Rabu (27/8) kemarin.

Kemudian kata Masnot, dirinya sebagai sekretaris tidak mempunyai wewenang untuk menindak oknum-oknum jajaran Disdik Palas yang diduga melakukan pungli dengan modus penjualan barang.“Sebagai sekretaris, saya tidak mempunyai wewenang,” ujarnya.

Berita sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perwammi Padang Lawas (Palas) dan LSM Ampera meminta Bupati Palas, Ali Sutan Harahap(TSO) untuk memperhatikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Daerah Palas, Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd yang telah membuat dunia pendidikan di Palas sebagai ajang bisnis.

“Seharusnya Bupati memperhatikan Kadisdik (Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd, red) yang telah membuat dunia pendidikan di Padang Lawas sebagai ajang bisnis,” kata Ketua Perwammi Palas, Iwan Rio Lubis bersama Ketua LSM Ampera, Zainal Abidin Hasibuan kepada RAKYAT, Selasa (26/8) kemarin.

Tambah mereka, Bupati seharusnya malu terhadap tindakan bawahannya, yang jelas-jelas sudah menghancurkan dunia pendidikan di Palas. Sebut mereka, apabila Bupati tidak melakukan tindakan terhadap Kadisdik, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. “Apakah segala tindakan dari Kadisdik direstui oleh Bupati Palas,” kata mereka.

Baca Juga :  Bupati Tapsel Tak Hiraukan Keluhan Warga

Kemudian LSM Perwammi Palas dan LSM Ampera, mengemukan bahwa pungutan liar terhadap kepala sekolah dengan modus penjualan barang, yakni penjualan Buku Induk Siswa Rp1,5 Juta/sekolah, penjualan buka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Rp3 Juta/sekolah, penjualan photo pajangan Bupati dan Wakil Bupati Rp600 ribu/sekolah, penjualan Buku Rapor Rp10.000/siswa.

Pantauan dan hasil konfirmasi di sejumlah sekolah, bahwa pernyataan LSM tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Ada Kepala Sekolah (Kasek) yang mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pungli tersebut, karena takut dicopot dari jabatannya. Dalam hal pungli itu, mereka berhubungan dengan UPTD Disdik Kecamatan masing-masing.

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Assalamu’alaikum wr wb.Saya ingin menanyakan tannetg pajak kos-kosan. Apakah saat ini pemda sleman khususnya Dinas pendapatan Daerah memang mengirimkan petugasnya untuk menarik/memungut pajak dari pengelola kos? Selain itu saya ingin mendapat penjelasan tannetg aturan mengenai hal tersebut. mohon diberikan tanggapan via emailterima kasihWassalamu’alaikum wrwb.RobbySelasa, 10 April 2012Kepada Yth Sdr. Robby di tempatAssalamu’alaikum wr wbDengan hormat,Kami menyampaikan terimakasih atas surat yg Saudara sampaikan. Mengenai pertanyaan Saudara dapat kami sampaikan beberapa hal sbb :Bahwa sesuai dengan Bab I tannetg Ketentuan Umum pasal 1 butir 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tannetg Pajak Hotel , disebutkan bahwa rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) adalah salah satu jenis obyek pajak Hotel. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, petugas Dipenda Kab. Sleman bersama petugas dari Kecamatan, Desa dan Dukuh melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan rumah kos. Perlu kami sampaikan bahwa setiap petugas yang kami tugaskan telah mengantongi surat perintah tugas.Setelah didaftar secara resmi dan mengantongi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), maka wajib pajak (WP) memiliki kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan membayar pajak setiap bulannya.Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.Wassalamu’alaikum wr wbKepala Seksi Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kab SlemanttdMuh. Yunan N., SSTP, M.ScNIP. 010264440 0 1

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*