Sekwan DPRD P.Sidimpuan Akan Dilapor ke Aparat Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional Tim Pencari Fakta (TIPF) Kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pejabat dan Mantan Pejabat Wilayah I Sumut meminta walikota P.Sidempuan untuk memanggil Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD setempat.

“Kita minta secepatnya walikota Drs H Zulkarnaen Nasution memanggil Sekwan Drs Marwasi Lubis, untuk menanyakan mengapa hak anggota DPRD P.Sidimpuan berupa SPPD dan Pengawasan oleh pihak Keuangan Sekretariat dewan (Setwan) belum dibayar. Padahal periodeisasi jabatan 2004-2009 telah berakhir,” ujar Syahbuddin Ritonga, Ketua LSM Nasional Tim Pencari Fakta (TIPF) Kasus KKN Pejabat dan Mantan Pejabat Wilayah I Sumut, Selasa (1/9).

Setelah mendapat informasi dan mendengarkan langsung dari sejumlah anggota DPRD P.Sidimpuan yang lama, Syahbuddin Ritonga mengakui menyesalkan atas sikap Sekwan yang tega-teganaya terlambat untuk melunaskan hak anggota dewan tersebut.

“Saya kasihan melihat wakil rakyat yang sudah habis periodeisasi namun haknya belum diberikan sepenuhnya oleh keuangan Setwan. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretaris Dewan Drs. Marwai Lubis cukup mengecewakan,” kata Ritonga.

Menurut Ritonga yang getol menyoroti kebijakan Pemerintah saat ini mengatakan padahal laporan pertanggungjawabaannya sudah lengkap. “Anggaran untuk SPPD dan pengawasan anggota dewan ada tertera ditampung dalam APBD TA 2009, mengapa belum juga dibayarkan?,” tanya Ritonga sembari dia curiga uang tersebut sudah dikemanakan.

Seharusnya menurut Ritonga, Sekwan harus lebih transparan sehingga orang tidak berasumsi yang lain-lain, atau tidak menimbulkan kecurigaan atas persoalan yang mulai menjadi buah bibir tidak hanya dikalangan anggota dewan yang lama, bahkan dikalangan journalist.

Baca Juga :  Perlu Adanya Gerakan People Power, Jika UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tetap diabaikan Bupati Tapanuli Selatan

Pantauan, tidak jarang setiap harinya anggota dewan yang lama mendatangi gedung dewan khususnya ruang bagian keuangan dan Sekwan. Disebut-sebut mereka yang dating itu mempertanyakan kapan pencairan uang yang menjadi hak mereka tersebut.

Terkait perosalan belum klarnya hak anggota dewan itu, Syahbudin Ritonga akan terus memonitor dan memantaunya selama seminggu ini. “Apabila belum ada titik terang selama sepekan ini kita akan surati penegak hukum untuk menurunkan anggotanya melakukan penyelidikan,” kata Syahbuddin.
Menurut investigasi beberapa anggota dewan mengeluhkan kekurangtanggapan Sekwan Marwasi mengatasi persoalan keuangan yang menjadi hak mereka, terbukti beberapa kali (anggota dewan lama,red) pertanyakan kepada Sekwan jawabnya selalu mengambang alias janji melulu.
“Sekwan sangat pandai bersilat lidah menjanjikan sesuatu namun seringkali diingkari,” keluh anggota dewan yang enggan disebutkan namanya seraya mengatakan semua anggota dewan yang lama belum seratus persen menerima haknya kendati jabatan sudah berakhir sejak dua pekan lalu.
Ketika hendak dikonfirmasi perihal persoalan diatas, Selasa (1/9) Sekwan Marwasi tidak masuk kantor, salah satu stafnya mengatakan yang bersangkutan sedang ada urusan keluarga ke Madina. Ditambah ponselnya juga tidak nyambung.***/kodir

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  25 Napi Lapas Salambue Peroleh Remisi Natal

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*