Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif

Sabtu, 24 Oktober 2009 – www.metrosiantar.com

489 Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif
INGAT...! KORUPSI MEMALUKAN BANGSA

SIDIMPUAN-METRO; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan, agar tidak melakukan pemotongan dana insentif guru yang berasal dari bantuan dana bawahan atau BDB Provinsi Sumatera Utara, selain potongan wajib, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15 persen.

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Karya Bersatu (FKB), H Erwin Nasution SH, yang juga politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN), kepada METRO, Kamis (22/10) lalu. “Kita tidak ingin ada pemotongan lagi selain potongan wajib. Pasalnya, yang diterima para guru hanya Rp50 ribu per bulan atau Rp600 setahun. Jumlah tersebut jelas bukan jumlah yang banyak di tengah harga-harga barang yang mahal,” terangnya.

Erwin menambahkan, pemotongan bisa dilakukan asal wajib dan memang keharusan sesuai dengan peraturan, seperti dikenakan pajak penghasilan. “Kalau memang kena pajak ya dipotong tapi jangan asal potong tanpa alasan yang jelas. Bila ditemukan pemotongan di luar potongan wajib maka temuan tersebut sudah pasti akan kita proses,” tegasnya.

Selain itu, Erwin juga meminta kepada Disdik agar tidak memperlambat proses pencairan dana insentif. Agar dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh guru-guru yang berhak menerimanya. Pasalnya, dana insentif ini diperuntukkan guna membantu kesejahteraan dan peningkatan ekonomi para guru sesuai dengan kebijakan Gubernur Sumatera Utara, H Syamsul Arifin.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Psp, Drs Panongonan Muda Hasibuan, Minggu (18/10) lalu mengatakan, sekitar 2.483 guru se-Psp yang berhak menerima dana insentif guru hanya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja dan akan menerima dana insentif tersebut seminggu lagi karena saat ini dana tersebut sudah masuk ke dalam rekening kepala sekolah masing-masing.

Panongonan menambahkan, dana insentif yang diterima oleh guru untuk Kota Psp sebesar Rp1 juta per orang atau sekitar Rp2.438.000.000 dan akan dibayarkan setahun penuh. Di mana dana disalurkan melalui rekening kepala sekolah masing-masing, baik itu untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK untuk menghindari adanya pemotongan.

Sementara itu di Tapsel dana insentif guru dikenakan Pajak Pendapatan Penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15 persen dari total dana yang disalurkan. Bila diterima penuh selama 12 bulan sebesar Rp600 ribu akan terkena pajak Rp90 ribu atau bersih setelah dipotong pajak Rp510 ribu. Di mana, penerima dana insentif di Tapsel sekitar 4.276 guru dari semua tingkatan sekolah dengan perincian guru SD yang menerima sebanyak 2.725, SMP sebanyak 914 guru, SMA sebanyak 405 guru dan SMK sebanyak 232 guru yang berhak menerima dana tersebut dengan status PNS, honor daerah, honor komite. Dan yang terkena pajak hanya PNS saja untuk golongan III dan IV sedangkan golongan II tidak dikenakan pajak.

Untuk Tapsel sendiri disalurkan selama 8 bulan atau Rp400 ribu setelah dipotong pajak 15 persen menjadi Rp340 ribu sedangkan 4 bulan lagi akan segera disalurkan pada Desember atau akan dipercepat November ini.

Adapun yang sudah disalurkan kepada guru-guru tersebut sebanyak 8 bulan atau sekitar Rp400 ribu per orang atau total yang sudah disalurkan sebesar Rp1.710.400.000 untuk 4.276 guru dengan guru yang terkena pajak dari semua tingkatan sekolah sebanyak 2.361 guru sebesar 15 persen atau sekitar Rp141.660.000 atau bersih yang disalurkan sekitar Rp1.568.740.000. Sedangkan sisanya 4 bulan lagi atau sekitar Rp200 ribu per orang atau total yang akan disalurkan pada Desember mendatang sekitar Rp855.200.000, sedangkan guru-guru yang menerima dana insentif guru tersebut yang terkena pajak sebanyak 2.361 guru dari semua tingkatan. (phn)

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif facebook Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif twitter Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif linkedin Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif email Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif print Selain PPh, Jangan Ada Pemotongan Dana Insentif

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*