Selesaikan Sengketa Tanah di Pantai Barat

MADINA-Sengketa lahan dan tanah antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan di daerah pantai barat, diminta kepada Pemprovsu dan Pemkab Madina diminta agar tidak tutup mata. Apabila tidak diselesaikan akan menjadi persoalan besar nantinya.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Madina, Iskandar Hasibuan kepada METRO, Jumat (2/12). “Pemerintah bersama DPRD diminta politisi PDI-P ini bisa menuntaskan sengketa tanah yang sudah lama menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apabila tidak diselesaikan dengan bijaksana akan menjadi persoalan besar nantinya,” tegasnya.

Iskandar menyebutkan, pihaknya di Fraksi Perjuangan Reformasi (F-PR) DPRD Madina telah menerima laporan dari berbagai elemen masyarakat Pantai Barat Madina terkait persoalan tanah yang diributkan masyarakat, terutama masalah PTPN IV dengan warga Batahan sekitar. Kemudian sengketa antara PT Rimba Muju Mahkota (RMM) dengan warga Desa Bintuas yang tak kunjung selesai.

”Hal ini disebabkan belum adanya itikad baik dari pemerintah untuk melakukan pembelaan dan perlindungan hak-hak masyarakat, pemerintah terkesan tutup mata atas persoalan ini,” ujar Sekretaris Komisi 1 DPRD Madina membidangi pertanahan ini.

Menurutnya, persoalan tanah antara PTPN IV baik di beberapa desa di Kecamatan Natal, Batahan, Ranto Baek, Batang Natal, demikian juga antara PT RMM dengan warga Bintuas Kecamatan Natal, serta antara perusahan-perusahan perkebunan di wilayah Pantai Barat selama ini disebabkan pemerintah selaku pihak yang memberikan izin, selama ini tidak melakukan pendataan secara benar dan akurat.

Baca Juga :  PT OPM Bantu Korban Banjir Bandang Tapsel

Karena itu katanya, jika memang Gubsu dan Bupati Madina sudah tidak mampu memberikan pembelaan kepada masyarakat seharusnya KDH tersebut mengaku secara jujur kepada rakyat.

”Untuk itu kita meminta kepada Kejatisu, Kejari Madina, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kapoldasu maupun Kapolres Madina untuk melakukan penyelidikan secara langsung ke bawah. Artinya penegak hukum melakukan langkah objektif mencari asal usul tanah dan perpindahan tanah menjadi milik perusahan perkebunan yang sama sekali tidak memperhatikan masyarakat,” tambahnya.

Neldi, warga Batahan kepada METRO, Jumat (2/12) mengatakan, masyarakat Batahan juga sampai saat ini menunggu keadilan pemerintah mengenai janji-janji yang disampaikan oleh PTPN IV terhadap masyarakat mengenai plasma yang tak kunjung direalisasikan.

”Kami sudah berulang kali menyampaikan tuntutan kami tetapi belum juga terealisasi sesuai dengan janji, bahkan masyarakat kami telah beberapa kali melakukan aksi blokir jalan dengan harapan pemerintah bias menyikapi tuntutan kami itu, namun harapan kam atas plasma tersebut tak kungjung juga,” katanya singkat. (wan/mer)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*