Sengketa Lahan Dolok Sinumba – Warga & PTPN IV Bentrok

7020080f4f3a7dbeedd08f1affe3fcbdb21ee17 Sengketa Lahan Dolok Sinumba Warga & PTPN IV Bentrok
Seorang ibu warga Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun menangis di hadapan Polwan Polres Simalungun, Jumat (19/11). Warga Bahal Batu bentrok dengan ratusan karyawan PTPN IV Dolok Sinumba, terkait sengketa lahan Dolok Sinumba.

Bentrok antara warga Huta V Naga Huta Pulo Sarana, Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun dengan ratusan karyawan PTPN IV Dolok Sinumba, berlangsung penuh jerit histeris di lokasi PTPN IV, Jumat (19/11).

Peristiwa tersebut berawal saat pihak perkebunan bersama ratusan karyawannya melakukan penaman pohon sawit secara paksa di lahan sengketa seluas 141,13 haektare yang telah dikelola masyarakat sejak tahun 1945.

Meskipun aksi tersebut tidak memakan korban jiwa, akibat kejadian tersebut puluhan masyarakat mengalami luka-luka. Selanjutnya para korban yang mengalami luka karena terpijak-pijak massa langsung dibawa warga untuk mendapat perawatan.

Informasi dihimpun METRO di lokasi kejadian, sekira pukul 09.00 WIB massa kedua belah pihak, yakni ratusan karyawan dan 500 ratusan warga sudah memadati lokasi kejadian. Tak berapa lama, antara kedua massa sempat terjadi adu fisik. Saat terjadi aksi fisik, pihak kebun mengerahkan satu alat berat jenis eskapator yang diarahkah kepada masyarakat untuk menghantam massa kubu dari pihak masyarakat Kecamatan Huta Bayu Raja yang berjumlah sekitar 500-an orang. Sementara warga yang sebahagian kecil menggunakan alat tidak gentar dengan alat berat yang dibawa pihak perkebunan.

Saat itu seorang warga yang bernama Anto memberanikan diri menghadang alat berat yang mencoba masuk ke lahan sengketa. Sehingga Anto terkena alat berat yang dioperasikan warga Bah Jambi.

Akibatnya Anto yang terpental mengalami luka serius di bagian badan. Saat itu Anto pun terjatuh pingsang. Kemudian masyarakat sekitar dan pihak kepolisian langsung membawa Anto ke klinik terdekat untuk memdapat perawatan.

Anto sebagai korban pertama membuat aksi semakin bringas. Hingga masyarakat langsung berbondong-bondong menaiki eskapator. Saat warga berlarian menuju arah karyawan perkebunan, eskapator langsung dibawa pulang.

Untungnya aksi bentrok tersebut dapat dikendalikan personel Polres Simalungun yang sudah bersiaga di lokasi kejadian sejak pukul 08.00 WIB. Sekira pukul 10.00 WIB, aksi bentrok mulai meredam. Pihak kebun dan karyawan tetap bertahan di lokasi menunggu  intruksi dari atasan PTPN IV.

Sementara 500 ratusan warga juga tetap berjaga-jaga di pintu masuk sambil memalang jalan. Di lokasi kejadian masyarakat membuka tenda yang digunakan untuk posko tempat berkumpul dan memasak nasi untuk makan siang mereka.

Sementara aksi bentrok yang sudah sempat hening selama 1 jam kembali dihebohkan dengan kedatangan 2 orang tim 9 DPRD Sumut, yakni Janter Sirait dan Djaporman Saragih ke lokasi kejadian. Teriakan masyarakat secara bergantian menyambut kedatangan wakil wakyat yang diusung dari Kabupaten Simalungun itu. “Hidup Pak Janter, hidup Pak Djaporman. Tolong kami Pak, lihat kami ini yang tidak ada mendapat keadilan hukum,” seru masyarakat menyambut kedatangan keduanya.

Sampai waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB situasi dilokasi kejadian masih tetap kondusif. Meskipun kedua belah pihak massa dan 4 alat berat milik PTPN V masih berada di lokasi. Namun pukul 13.30 WIB, situasi mulai tegang ketika polisi melakukan apel siang di perbatasan plang tanah sengketa lahan.

Semua personel Polres Simalungun yang memakai seragam lengkap saat itu melakukan apel siang. Sementara massa dari pihak perkebunan berkumpul di sebelah kanan polisi. Terlihat puluhan satpam PTPN V Dolok Sinumba serta ratusan karyawan di barisan depan bergandengan tangan bersiap-siap melakukan penyerangan. Sembari memegang bambu, massa dari kubu PTPN mereka berteriak, serang,, serang.

Sementara kubu warga yang ketika itu sedang makan siang langsung meningkan makanan di posko yang berjarak 1 meter dari lokasi. Semua warga berkumpul dengan adanya pertanda bunyi pentungan yang memberi tanda agar masyarakat Huta Bayu berkumpul. Saat itu polisi masih melakukan apel.

Kasat Samapta, AKP A Pangaribuan yang saat itu memimpin apel anggota menyarankan kepada semua personel agar menangkap masyarakat yang menggunakan alat benda tajam. Saat polisi di posisi tengah, tiba-tiba langsung mundur 4 langkah ke belakang, sehingga kedua kubu bentrok.

Setelah kedua kubu bentrok, polisi mengizinkan keempat alat berat milik PTPN untuk melakukan penanaman bibit sawit. Sembari terjadi bentrok antara masyarakat dan pihak kebun serta karyawannya. Sementara karyawan kebun PTPN V Dolok Sinumba melakukan penanaman bibit sawit di lahan sengketa. Sedangkan 4 alat berat langsung bekerja melakukan pencabutan tanaman milik rakyat yang berada di lahan sengketa itu.

Baca Juga :  PT. Toba Pulp Lestari Jarah Tanah Milik Rakyat di Angkola Timur

Semua tanaman milik masyarakat, yakni ubi, kacang dan sawit habis diratakan pihak kebun dengan menggunakan 4 alat berat.

Dalam aksi tersebut Polres Simalungun mengamankan 7 orang warga Huta Bayu Raja yang dianggap membuat keributan. Mereka adalah, Paiman, Jumadiah, Tumin, Gunawan, Susilo, Gito dan Iwan.

Kepada METRO Ketua Kelompok Tani Mahdani, Jamil didampingi Wakil Ketua Sunarto mengatakan, pihaknya tidak akan mundur sejengkal pun untuk perjuangan rakyat. Pihak perkebunan harus legowo karena HGU-nya sudah habis. Mereka mengatakan mulai tahun 1998 masyarakat hanya meminta bukti autentik dari pihak perkebunan yang mengatakan kalau lahan tersebut telah diganti rugi pihak perkebunan kepada orangtua mereka tahun 1970.

Namun sampai hari ini, pihak perkebunan tak kunjung bisa menunjukkan bukti tersebut. Sehingga mulai tahun 1998 sejak masyarakat berhasil merebut kembali lahan tersebut, pihak perkebunan belum juga menujukkan surat tersebut.

Dijelaskannya, tahun 1945 lahan ini dikelola orangtua warga di sana yang kini tinggal di sekitar lahan yang luasnya sekitar 141,13 haektare. Tahun 1970 pihak perkebunan merebut paksa lahan tersebut dari tangan masyarakat tanpa ada ganti rugi. Karena tahun 1970-an masyarakat masih takut, sehingga pihak perkebunan merebut lahan tersebut, masyarakat tidak melakukan perlawanan. Tahun 1998, masyarakat kembali mengelola lahan tersebut dengan penuh perjuangan sampai hari ini.

Warga lainnya, Hj Memuda kepada METRO berharap kepada kepala pemerintahan Presiden RI, Gubernur Sumut dan Bupati Simalungun melihat penderitaan masyarakat Kecamatan Huta Bayu raja.

“Kalau lahan itu direbut pihak PTPN, warga Huta Bayu Raja tidak punya pekerjaan lagi. Jadi masyarakat mau makan apa. Bagiamana membiaya anak-anak sekolah.,” teriak warga.

Sementara Camat Huta Bayu Raja, Albert Saragih MSi didampingi Pangulu Nagori, M Yosmar Purba mengatakan, dirinya tidak ada pro dengan siapa pun. “Mungking tindakan yang dilakukan pihak perkebunan adalah tindakan alternatif. Namun proses hukum yang sudah ada harus berjalan sesuai dengan prosedur. Kalau memang masyarakat sudah PK, pihak kebun juga harus menunggu hasil keputusan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan kalau sampai sengketa tersebut dilanjutkan,” katanya.

Lebih lanjut Albert mengatakan, masyarakat selama ini memang membayar pajak lahan tersebut. Tetapi itu bukan jaminan kepemilikan. Karena setiap lahan yang dikelola harus membayar pajak.

“Sudah 2 kali pihak kebun menawarkan kepada masyarakat agar tanaman di lahan tersebut diganti rugi oleh pihak kebun. Tetapi masyarakat menolak apa yang telah ditawarkan. Sehingga permasalahannya terus berlanjut sampai terjadi seperti sekarang ini,” katanya. (osi)

Manager PTPN IV: Kami Tak Bertanggung Jawab
7020083a29f3313926e5a27fc2ccf82b624817f Sengketa Lahan Dolok Sinumba Warga & PTPN IV Bentrok Mananger Kebun PTPN IV melalui Humas, Japar Damanik mengatakan pihaknya tidak akan bertanggungjawab dengan apa yang terjadi dengan masyarakat saat pihaknya melakukan penanaman bibit sawit di lahan seluas 141,13 hektar di Huta V, Nagori Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun.

Menurutnya yang dilakukan mereka bukan eksekusi, melainkan hak hukum yang mereka lakukan sesuai keputusan MA yang mereka terima. “Sebelumnya kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat agar lahan tersebut dikosongkan. Karena lahan tersebut akan ditanami sawit oleh pihak perkebunan” katanya.

Lebih lanjut Japar Damanik didampingi Soleh mengaku, kalau ada yang korban saat terjadi bentrok bukan merupakan tanggungjawab pihak kebun. Seperti yang terjadi dengan seorang warga yang bernama Anto yang tertendang alat berat.

“Itu merupakan tindakan kelalaian masyarakat yang menggangu kerja dari pihak PTPN. Kalau pun ada korban masyarakat lainnya, sekali lagi kami tegaskan bukan tanggungjawab PTPN,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Humas Polres Simalungun, Iptu Sulaiman Simanjuntak mengatakan demi keamanan masyarakat, pihaknya mengerahkan 80 personel pengamanan sengketa tanah itu. (osi)

Baca Juga :  HMI Cab. Madina Desak Kadisdik Transparan soal DAKn

Eksekusi Abaikan Larangan DPRD-SU
702018807764f37204a82cefe3e7af80991fb46 Sengketa Lahan Dolok Sinumba Warga & PTPN IV Bentrok Meski telah dilarang anggota DPRD Sumut, Janter Sirait dan Japorman Saragih, eksekusi lahan sengketa di Nagori Bahal Batu dan Nagori Dosin Kecamatan Huta Bayu Raja Simalungun tetap dilaksanakan pihak PTPN 4, Jumat (19/11).

Sekira pukul 10.15 WIB, Janter Sirait dan Japorman Saragih memasuki lahan eksekusi yang berada di perbatasan antara dua nagori itu dan langsung menuju kerumunan warga yang ada di sana. Kedatangan anggota dewan ini langsung disambut dengan yel-yel warga dan juga isak tangis sebagian ibu-ibu yang berada di lokasi.

Tidak cukup menangis, ibu-ibu inipun langsung memeluk tubuh kedua anggota dewan ini dan bertutur tentang kondisi yang mereka hadapi terkait eksekusi lahan ini. Kedua anggota dewan ini pun terlihat terharu dan terdiam sejenak mendengar keluh kesah warga.

Saat itu, suasana terlihat tegang. Di mana masing-masing kelompok membentuk barisannya sendiri. Satu kelompok berisi warga sekitar lokasi yang ingin menggagalkan eksekusi, dan satu kelompok lagi berisi personel gabungan dari Polres Simalungun, Kodim O207/Simalungun dan puluhan petugas keamanan dari PTPN 4.

“Kita minta kepada PTPN 4 supaya eksekusi ditunda, karena masalah ini masih dalam proses hukum di MA, upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) masih dilakukan warga. Kalau memang sudah ada keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap, kita akan meminta supaya warga bisa menerima ini. Hingga saat ini kan masih belum selesai prosesnya di MA,” ungkap Janter Sirait saat berdialog dengan perwakilan PTPN 4.

Disebabkan dialog pertama di hadapan ratusan warga belum membuahkan hasil, maka dialog kemudian dilanjutkan antara dua anggota dewan ini dengan Manajer PTPN 4 Wilayah Kebun Huta Bayu Raja dan Kepala Bagian Tanaman PTPN 4 Medan yang hadir di lokasi saat itu.

Tak jauh dari lokasi, keempat orang inipun terlihat serius melakukan dialog dan pembicaraan. Sesudah selesai dialog, Janter menyebutkan mereka tetap meminta kepada PTPN 4 untuk menunda eksekusi, dan kedua perwakilan dari PTPN 4 ini pun menyetujui hal itu.

Sesaat kemudian keduanya terlihat menemui warga dan dibantu dengan pengeras suara, Janter dan Japorman secara bergantian menyebutkan eksekusi lahan sekitar 114 hektare ini ditunda oleh PTPN 4 dan meminta kepada warga untuk tidak bertindak anarkis dan pulang ke rumah masing-masing. Dengan suka cita, warga pun terlihat menerima dan bersorak gembira menerima keputusan ini.

Sesudah tercapai kesepakatan, kedua anggota dewan inipun meninggalkan lokasi. Namun sekira 5 menit kemudian atau sekira pukul 11.45 WIB, usai Janter dan Japorman meninggalkan lokasi, eksekusi lahan secara paksa dilaksanakan pihak PTPN 4 dibantu aparat keamanan yang berada di lokasi.

“Kalau seperti itu kejadiannya, mereka (PTPN 4) sudah tidak menghargai kami. Tadi sudah disepakati eksekusi ditunda, kenapa masih dilakukan? Biarkan saja mereka lakukan eksekusi, kami akan laporkan kejadian ini ke Medan,” ungkap Janter sekira pukul 12.00 WIB setelah mendengar kabar dari salah satu warga yang menyebutkan eksekusi tetap dilanjutkan pihak PTPN 4. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. semestinya PTPN sebagai Badan Usaha Milik Negara menjadi contoh yang baik dalam penegakan hukum di negeri ini, kapan negara mau maju kalau rakyat terus ditindas…..
    para penegak hukum….kapan kalian mau berpihak pada rakyat kecil..?
    salut buat pak Janter….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*