Sengketa Pilkada Palas – Beri Keterangan Palsu di MK, Saksi TSO Dilaporkan ke Polisi

Sengketa Pemilukada Kabupaten Padang Lawas memasuki tahap baru. Setelah MK menutup sidang pemeriksaan Sengketa Pemilukada Kabupaten Padang Lawas kemarin, Rabu (02/10/2013), dan memerintahkan semua pihak yang bersengketa, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, untuk menyampaikan Kesimpulan selambat-lambatnya Kamis (03/10/2013), ternyata berlanjut.

Salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupoati Palas yang juga sebagai  Pemohon, H. Rahmat Perdamean Hasibuan, secara resmi telah melaporkan Saksi Pihak Terkait, Saksi TSO alias Ali Sutan Harahap. Keempat orang yang dilaporkan tersebut adalah: Maragende Hutasuhut, Kepala Desa Arse Simatorkis; Sehat Muda Hasibuan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Palas; Bongsu Hasibuan, Camat Barumun Tengah; dan Gunung Tua Hamonangan Daulay, Asisten I Pemkab Palas.

Laporan yang disampaikan itu telah diregistrasi oleh Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti bernomor TBL/3484/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum, bertanggal 3 Oktober 2013.

Rahmat, seusai melaporkan keempat Saksi TSO di atas, saat ditanya berkomentar bahwa perkara memberikan keterangan palsu dalam persidangan di MK bagi saksi-saksi yang telah disumpah oleh, merupakan kejahatan serius.
“Sumpah itu dimulai dengan Nama Allah! Hal itu bukan sembarangan. Dan dalam Agama Islam, memberi Sumpah Palsu atau Bersaksi Bohong merupakan dosa besar,”terang Calon Bupati yang memberi kuasanya pada Kantor Hukum Yudi Anton Rikmadani itu.

Gunung tua Hamonangan, Maragende Hutasuhut,  Sehat Muda Hasibuan, Bongsu Alam Hasibuan, atas kesaksiannya diadukan telah telah melanggar Pasal 242 KUHP.

Baca Juga :  Pagelaran Seni dan Budaya HUT Paluta Meriah

Akankah kejutan-kejutan lain muncul dari Pemilukada Kabupaten Palas? Kita tunggu tanggal 9 Oktober 2013, hari yang dijanjikan oleh MK untuk memutus Sengketa Pemilukada yang diajukan oleh 3 pasang pasangan calon melalui 2 kantor hukum itu. (SS-eMail)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. ckckckck…beginikah calon pemimpin itu…bodoh…kesaksian,palsu atau benarnya,sudah diterima majelis hakim mk pasca persidangan.ingat pasal 242 kuhp ndak berlaku jika sebelum menerapkan pasal 174 kuhp…Goblok

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*