Serahkan Urusan Sertifikasi Halal kepada Masyarakat!

Pertanyaan soal lembaga apa yang berwenang mengeluarkan serifikasi halal terhadap sebuah produk dan layak untuk dikonsumsi masih belum menemukan titik temu antara DPR dan pemerintah. Kalangan DPR menilai, persoalan sertifikasi produk mestinya diserahkan kepada masyarakat.

“Negara ini harus memberikan ruang luas kepada masyarakat, ketimbang itu (sertifikasi halal-haram) dikelola sendiri oleh pemerintah. Ini baru pemerintahaan yang baik. Kalau negara makin banyak menguasai wilayah publik maka itu tidak baik,” kata anggota Komisi VIII, Zulkarnaen Djabar.

Hal itu dikatakannya dalam rapat Komisi VIII DPR soal pembahasan RUU Jaminan Produk Halal dengan mengundang Pengurus MUI, Nahdatul Ulama dan PP Muhammadiyah di gedung DPR-RI hari ini (Rabu, 2/2).

Standar halal-haram sendiri, tambah politis Partai Golkar ini, lebih baik diserahkan pada para ulama yang mumpuni di bidangnya. Para ulama telah memberikan pertimbangan hukum (fatwa) bagi satu produk yang selama ini berjalan cukup baik. Pembentukan kelembagaannya, saran Djabar, harus menunggu pembahasan lebih lanjut.

“Seperti yang tadi diungkapkan oleh perwakilan dari Nahdhatul Ulama yang menyampaikan terdapat perbedaan pendapat hukum di antara para ulama. Tinggal dibahas lebih lanjut untuk mencari jalan keluarnya,” katanya.

Sebelumnya, Kementrian Agama RI, berkeinginan untuk memegang wewenang sertifikasi halal-haram. Padahal selama ini, MUI melalui LPPOM sejak tahun 1988 telah menganalisa produk-produk sebelum disertifikasi halal MUI.(RakyatMerdeka)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Memalukan, Hakim "Setengah Dewa" Ditangkap

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*