Serangan Hama Meluas di Tapsel, Warga Dua Desa Berburu Tikus Sawah

Foto Illustrasi (mediaindonesia.com)

Padangsidimpuan (SIB)
Belakangan ini serangan hama tikus kian meluas terhadap puluhan hektar sawah milik petani di sejumlah desa di dua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yakni Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi, dalam dua minggu terakhir membuat warga merasa geram, sehingga secara intensif mulai melakukan pembasmian secara sporadis terhadap hama tikus yang mengancam petani.
Menggunakan alat tradisional seperti pentungan, racun tikus dan kompor tembak yang merupakan bantuan Pemkab Tapsel melalui Dinas Pertamina dan Ketahanan Pangan, petani di sejumlah desa melakukan penyisiran terhadap tempat-tempat lubang tikus. Hasilnya, ribuan tikus berhasil dimusnahkan.

Pantauan wartawan Minggu (3/1), ratusan petani di Desa Muara Tais dan Bin Tujuh Kecamatan Batang Angkola melakukan aksi membasmi hama tikus dengan mencari tempat-tempat yang biasa dimanfaatkan tikus untuk bersembunyi. Saat lubang yang ditengarai terdapat hewan ini, petani lain langsung bersiaga. Mereka langsung memburu saat tikus keluar lari dari lubang.
“Seluruh warga kami galakkan untuk membasmi tikus secara rutin dan bergiliran dua kali seminggu, terutama pada hari Minggu. Kalau tidak segera diatasi, padi sawah dan tanaman palawija kami ludes diserang hama tikus,” ujar ketua Kelompok Tani desa Bin Tujuh Zainuddin Lubis.

Dikatakan, kegiatan itu menjadi kegiatan desa untuk mengurangi perkembangan hama tikus yang semakin hari bertambah jumlahnya. ”Untuk itu perlu pencegahan secara dini dan missal agar jumlah hama tikus berkurang dan tidak lagi mengganas menyerang padi dan tanaman palawija,” jelasnya.

Baca Juga :  Madina Terisolasi

Ketua Kelompok Tani Desa Muara Tais Irsan Dalimunthe, yang ikut melakukan gropyokan tikus, mengatakan daerah tersebut
merupakan daerah endemis hama tikus yang selalu meresahkan petani saat musim tanam. Untuk menghindari gagal panen maka berburu tikus dilakukan secara rutin. “Hasilnya cukup lumayan dan tikus-tikus banyak yang terbunuh dalam perburuan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tapsel Drh Untung Suwandi melalui Kabid Perlindungan Tanaman dan Kesehatan Hewan Ir Irsan Hasibuan kepada wartawan mengatakan, serangan hama tikus ini merupakan siklus perkembangan hama tikus yang terjadi sekali dalam 5 tahun.

Akhir 2009 hingga awal 2010 diyakini hama tikus semakin membludak sehingga mengganggu tanaman bukan saja padi, tetapi tanaman palawija juga habis dihantam tikus,” terang Irsan. Namun akan dapat diatasi dengan cara melakukan perburuan oleh para petani, lanjutnya. “Guna merangsang petani, kita memberikan insentif kepada setiap pemburu tikus dananya bersumber dari swadaya masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok tani, tikus yang berhasil ditangkap dibayar Rp.200/ ekor dengan memperlihatkan ekor tikus,” katanya. (T7/h)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. Pelayanan Prima itu omong kosong, Ratusan PNS di Tapsel merasa di dzolimi

    Sekitar 300 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai Dinas, Kantor dan Badan (SKPD) yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) merasa di dzolimi oleh Bupati. PNS tersebut adalah pejabat eselon II,III, dan IV di berbagai SKPD yang berstatus pelaksana tugas (pelak). Ketika seorang PNS menjabat sebagai pelaksana tugas jelas tunjangan jabatannya tidak ada, hal ini lumrah. Namun yang tidak lumrah tersebut apa bila seorang PNS itu berstatus pelak hingga delapan bulan dan yang lebih ironisnya banyak diantara pejabat tersebut menjadi pelaksana tugas melalui hunjukan Kepala Dinas (Kadis) atau hanya beralaska Nota Dinas saja. Salah seorang PNS di Tapsel (tidak bersedia namanya di tulis) mengatakan bahwa ia melaksanakan dua bidang atau dua jabatan Kabid, sementara tunjangan jabatannya tidak ada. Dikatakannya ” saat ini saya memegang dua kabid, tapi tunjangan jabatannya tidak ada, ini sudah berlangsung lama. Entah kebijakan apa yang di buat pak Bupati ini, kalau untuk efisiensi atau untuk menutupi defisit bukan begini caranya” ungkapnya dengan nada kecewa.
    Sementara itu salah seorang PNS yang nyambi sebagai penarik Becak Bermotor (Betor) mengatakan ” sebagai PNS yang punya jabatan eselon IVb (pelak) saya terpaksa menarik beca, tunjangan jabatan saya tidak ada, anak saya ada yang lagi kuliah, lumayan bisa dapat Rp.25.000. perhari. Kebijakan Bupati lagi begitu, ya…bagai mana lagi, nrimo waelah.Lagi ada kerja di kantor di kerjain, nggak ada komandan ya cabut” ucapnya singkat.

    Nasruddin Nst pengurus DPD KNPI Tapsel saat diminta tanggapannya mengenai hal ini, ia mengatakan ”Ketika di awal kepemimpinannya Sahrul M Pasaribu sebagai Bupati Tapsel, ia mendendangkan lagu defisit, perlu perobahan mainseet atau sistem kerja, efisiensi anggaran dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna. Salah satu perwujutannya adalah dengan memperbanyak jabatan pelak yang otomatis tidak mengeluarkan dana sebagai tunjangan jabatan, juga mengurangi tunjangan kesejahteraan seperti uang THR yang di kurangi (jika di bandingkan dengan masa kepemimpinan OPH dll) serta memperbanyak membeli mobil dinas. Sehingga pada Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang di keluarkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 215.C/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal 31 Mei 2011, di DPRD Tapsel banyak anggota Dewan yang menguasai Mobil Dinas lebih dari satu, sebut saja contohnya H.Abd.Rasyid Lubis (Wakil Ketua/PPP) menguasai 2 mobil yakni Toyota Inova BB 11 G dan Toyota Kijang BB.237 G. Borkat S.Sos (PAN) menguasai 2 mobil yakni Toyota Rush BB.1012.G dan Toyota Kijang BB.144.G. H.Mahmud Lubis S.Ag (PPP) menguasai 2 mobil yakni Daihatsu Terios BB.1003.G dan Toyota Kijang BB.143.G. Kebijakan inilah yang bertolak belakang dengan rasa keadilan masyarakat khususnya para PNS yang sedang jadi pejabat pelaksana turut merasa di dzolimi, dengan kondisi ini omong kosonglah akan terwujut pelayanan prima. Untuk itu kita minta agar bupati segera mendepenitifkan kabinetnya ” ujarnya.

  2. Pesantren di Parsariran terancam hanyut akibat galian C illegal.

    Kerusakan Aek Parsariran Kec.Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) akibat penambangan liar alias illegal kian parah. Surat keberatan masyarakat yang di sampaikan kepada Bupati Tapsel Sahrul M Pasaribu tidak digubris. Hal ini telah membuat risau masyarakaty di sekitar lokasi pariwisata tersebut. Upaya dan kerja keras mantan Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan dengan masyarakat Batang Toru untuk menetapkan Aek Parsariran tersebut sebagai kawasan wisata yang menghasilkan PAD ternyata kini telah di hancurkan. Dari fakta lapangan ribuan M2 batu kali telah di angkut ke lokasi Tambang emas di daerah ini oleh PT. Duta Graha Indah Tbk sebagai penadah. Dari keterangan yang di himpun di lokasi bahwa juragan dari tangkahan atau istilah di daerah ini pantai di kuasai oleh ASS yang kebetulan adik kandung Anggota DPRD Tapsel dari partainya Bupati yang burkuasa saat ini.
    Patut di acungi jempol kepada ASS dan kroninya yang sudah nekad bertindak lebih dari dua bulan, pada hal izin belum ada. Semoga ini keberanian seperti ini jadi teladan bagi masyarakat lainnya khususnya warga Tapsel.
    Pada bagian hilir Sungai Parsariran ini terdapat satu pesantren dengan ratusan santrinya yaitu Pesantren Syekh Ahmad Basyir. Bila penambangan illegal ini terus beroperasi di yakini suatu saat akan membawa korban nyawa, mengingat cuaca ekstrim yang sering terjadi di daerah ini. Direktur Pesantren Syekh Ahmad Basyir Drs.H.Mustanir Nasution ketika diminta tanggapannya mengenai kondisi ini, ia hanya pasrah dan berharap pemerintah dapat memperhatikan fungsi dan manfaat dari keberadaan pesantren bagi ummat muslim serta bagi dunia pendidikan. Drs.H.Mustanir Nasution tidak menyalahkan siapa siapa dengan mengatakan “Kita mesti percaya dan yakin terhadap pejabat atau perancang pembuat aturan / undang-undang, yang tentunya akan melihat dari berbagai aspek pertimbangan untuk dijadikan bahan guna meng-implementasi-kan suatu produk hukum.Masyarakat atau golongan tentu tak bisa dipersalahkan ‘bilamana’ produk hukum atau Undang-undang tersebut tak bisa meng-akomodir apa yang menjadi kepentingan secara umum. Semua permasalahan akan tertata rapi dan teratur bilamana aturan itu bisa meng-akomodasi suara atau aspirasi dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat yang tentunya tidak melupakan kepentingan umum dan mengacu untuk kebaikan secara utuh dan kebersamaan. Apalah artinya Peraturan Daerah bila tak bisa diterapkan karena masih ada ketergantungan dari kebijakan yang lebih atas,” ungkapnya.

    Kenekatan ASS dan kawan kawan dalam mengekploitasi material batu ini hanyalah bermodalkan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan bahan galian bukan logam dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab Tapsel. Dimana pada lampiran 2 No 2 surat tersebut berbunyi “ Tahapan yang di lakukan persiapan, penambangan, penggalian dan pasca penambangan hanya dapat dilakukan SETELAH pemohon mendapat izin usaha penambangan “. Hal ini sudah jelas telah di abaikan oleh pengusaha illegal tersebut, Distamben Tapsel sudah dianggap angin lalu. Aparatur pemerintah yang telah langsung kelapangan mengukur dan membuat peta untuk perizinan sudah tidak di hargai lagi.
    Bila Bupati memang berpihak kepada rakyat, tentunya kegiatan yang tidak menguntungkan Pemkab Tapsel ini akan segera di hentikan. Karena sudah terjadi penggelapan PAD yang seharusnya dapat di hitung sebagai pemasukan bagi Tapsel sehingga nyanyian devisit tidak terdengar lagi

  3. Gara gara izin galian C Masyarakat Batang Toru akan Gugat Class Action Bupati Tapsel

    Merasa tuntutan dan keberatannya di cueki sang penguasa yakni Sahrul M Pasaribu selaku Bupati di Kab.Tapsel, masyarakat Kecamatan Batang Toru yang bermukim di sepanjang bantaran Aek Parsariran akan melakukan Gugatan Class action sang Bupati. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga bermarga Siregar pada Jumat (17/12) di Batang Toru. Dikatakannya “Kerusakan Aek Parsariran Kec.Batang Toru Tapsel akibat penambangan liar alias illegal kian parah. Surat keberatan masyarakat yang kami sampaikan kepada Bupati Tapsel Sahrul M Pasaribu tidak digubris. Selaku warga kami punya hak secara hukum” ungkap Siregar dengan nada kesal. Ketika di Tanya mengapa warga tidak mengadu ke DPRD Tapsel ia mengatakan “Masyarakat sudah tidak yakin kepada DPRD Tapsel karena menyangkut keterlibatan oknum anggota DPRD Tapsel dan dugaan dari awal sudah di restui sang penguasa yaitu Sahrul M Pasaribu. Kerusakan lingkungan dan nilai-nilai sosial lainnya tidak sebanding dengan yang diterima masyarakat dan pemerintah kabupaten. Semangat jual murah, keruk habis bahan tambang sedang dipertontonkan dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada bagian hilir Sungai Parsariran ini terdapat satu pesantren dengan ratusan santrinya yaitu Pesantren Syekh Ahmad Basyir. Bila penambangan illegal ini terus beroperasi di yakini suatu saat akan membawa korban nyawa, mengingat cuaca ekstrim yang sering terjadi di daerah ini.” Ujarnya. Selain itu rumor yang berkembang bahwa ketidak perdulian Sahrul M Pasaribu terhadap Pesantren Syekh Ahmad Basyir ini dikarenakan pihak pengurus pesantren pada pasca pilkada Tapsel tidak memihak pada pasangan Sahrul M Pasaribu dan Ir.A.Rapolo.

    Upaya masayarakat untuk mendapat perlindungan hukum melalui class action ini mendapat respon dari berbagai elemen masyarakat. Lukman Hakim warga Angkola Selatan Tapsel mengatakan bahwa
    Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama atau sudah dirugikan dapat melakukan gugatan Class Action sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Disamping itu menurutnya dapat juga masuk melalui UU No. 23 Tahun 1997.
    “Tindakan itu bisa berupa penghentian operasional,” tegas Lukman Hakim yang juga Ketua senat Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota P.Sidimpuan. Dia juga tidak menampik kalau bebasnya operasional Galian C melakukan praktik yang merugikan masyarakat karena adanya kolaborasi dengan pejabat terkait di daerah ini.
    Nasruddin Nst pengurus DPD KNPI Tapsel sangat menyayangkan jika benar Bupati Tapsel telah menerbitkan izin bagi pengusaha galian C di parsasiran tersebut. Sulit di terima akal sehat jika izin benar benar di terbitkan oleh pemerintah Tapsel, padahal masyarakat sudah menolak dan pengusaha sudah menyalahi aturan. Dimana belum ada izin penambangan dari Pemkab Tasel pengusaha sudah lebih dulu beroperasi, jelas ini melanggar aturan dan tindakan ini jelas merugikan daerah. Karena Pemkab Tapsel tidak mengetahui sudah berapa banyak material yang di angkut oleh pengusaha sebelum mendapat izin.“Ingat gugatan dalam class action masuk dalam lapangan hukum perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari adanya upaya main hakim sendiri (eigenechting),” tandas Nasruddin.
    Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.

  4. serangan hama tikus sawah sekarang terjadi di desa Karang jaya, kec. pedes, kab. karawang. hama tikus ini terjadi pada bulan juli (pada waktu musim tanam) sampai sekarang musim buah,. akibat serangan hama tikus ini semua petani di desa karang jaya ini mengalami kerugian besar terutam pada biaya untuk pengolahan (perawatan tanaman) yang biasanya per-hektar cukup dengan Rp. 2-4 juta, sekarang lebih.
    dilihat dari hasil panen sekarang ini biaya pengelolaan tersebut tidak mungkin mencapi dan juga panen bisa dua kali, itu juga bila diserang hama tikusnya tidak seluruhnya, soalnya serangan hama tikus ini yang diangap tidak seluruhnya dari pematang sawah hanya 1 meter yang tersisa. kejadian ini paling parah di alami di desa kami yaitu desa karang jaya (semuanya kena serangan hama tikus tersebut)
    oleh karena itu kami minta bantuan atau sarannya bagai mana cara membasmi hama tikus yang sekarang sedang kami alami?.

  5. Segera Hubungi saudara Gontar Dalimunthe/Landong Dalimunthe agar PPC+ Nadhira dicoba karena PPC+ Nadhira bisa juga mencegah tikus.
    No.Hp.0813.7001.3641

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*