Seratusan Mahasiswa UMTS Unjuk Rasa di Kantor Walikota Sidimpuan

Seratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) menggelar aksi unjukrasa di halaman kantor Walikota Jalan Sudirman Kota P. Sidimpuan, Kamis (17/2). Mereka menuntut, agar seluruh tempat maksiat dan judi di Kota P.Sidimpuan diberantas tanpa tebang pilih.

Pantauan Analisa, seratusan mahasiswa ini tiba dihalaman kantor Walikota P. Sidimpuan sekitar pukul 11.30 WIB dengan berjalan kaki (longmacth) dari kampus UMTS sembari mengusung poster yang bertuliskan kutukan atas maraknya kemaksiatan di daerah ini.

Setibanya di halaman Kantor Walikota, mereka langsung menggelar orasi yang berisi desakan agar walikota bersama jajarannya bersikap tegas dan tidak mentolelir segala bentuk kemaksiatan dikota ini.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Ketua BEM UMTS Roni Rahman Pohan disebutkan, kota Sidimpuan dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan aqidah. Bahkan kota ini memiliki julukan Serambi Mekkah-nya Sumatera Utara.

Daerah ini memiliki bukit Tor Simarsayang sebagai kekayaan alam yang notabene sudah ditetapkan sebagai lokasi objek wisata alam melalui Peraturan Walikota No.28 tahun 2008.

“Ironisnya, pada operasi penyakit masyarakat yang digelar Polres, di Tor Simarsayang dan sejumlah tempat lainnya ditemukan pasangan muda-mudi yang sedang dan akan melakukan perbuatan maksiat,” ujarnya.

Untuk itu, mereka mempertanyakan apakah masih pantas lagi Kota Sidimpuan memiliki julukan Serambi Mekkah-nya Sumut. Karenanya mahasiswa menuntut komitmen serius dan ketegasan Pemko dalam memberantas maksiat yang semakin bebas dan menjamur di daerah ini.

Mahasiswa juga menuntut Pemko melakukan pembenahan menyeluruh terhadap objek wisata Tor Simarsayang, dan benar-benar membina para pengusaha warung yang ada di sana. Jangan diabaikan dan bila perlu bantu dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Baca Juga :  Pemilihan Ketua Senat STAIN Padangsidimpuan , DR Ibrahim Siregar Raih Suara Terbanyak

“Belum lagi beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat perbuatan maksiat dengan bertopengkat hotel dan kafe. Apakah Pemko tidak tahu atau hanya berpura-pura sambil menutup mata?” tanya Roni.

Beranjak dari persolan itu, BEM dan MPM UMTS menyatakan sikap. Yakni Pemko tidak serius dan tegas menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri tentang Tor Simarsayang.

Meminta Satpol PP serius menjalankan fungsinya, dan jika tidak mampu lebih baik dibubarkan saja. Meminta Polres dan Pemko tidak tebang pilih dalam melakukan operasi atau razia pemberantasan maksiat.

“Menghimbau seluruh elemen masyarakat Kota Sidimpuan untuk bersama-sama mengawal keseriusan pemerintah dan pihak kepolisian dalam memberantas kemaksiatan did aerah ini,” tutup mahasiswa.

Aksi mahasiswa yang mengenakan jaket almamater berwarna merah itu diterima Sekretaris Daerah Kota, Sarmadhan Hasibuan, dan Asisten I, Rahuddin Harahap di halaman kantor Walikota.

Pada tanggapannya, Sekda Kota, Sarmadhan Hasibuan, memohon waktu untuk menata kembali lokasi wisata, kafe, penginapan, dan hotel yang ada di daerah ini. “Kita semua berkewajiban untuk menjadikan daerah ini sebagai kota pendidikan dan serambi Mekkah-nya Sumut. Kita akan tata kembali semuanya, jika masih membandel akan kita tindak dan razia,” ucapnya.

Selain itu Sekda juga mengatakan bahwa, Jumat (18/2), Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata akan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha kafe dan warung Tor Simarsayang di kantor Walikota. Tujuannya membahas masa depan mereka di obejek wisata itu.

Jika semua sudah sepakat untuk membenahi lokasi objek wisata tersebut, maka Pemko Sidimpuan menjajikan pembinaan dan pemberian bantuan modal berupa KUR kepada para pengusaha tersebut.

MoU

Pada kesempatn itu, Sekda juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang merancang sebuah nota kesepahaman (MoU) yang akan ditandatangani seluruh unsur Muspida Plus dan MUI, terkait pemberantasan maksiat.

Baca Juga :  Kota Terbersih hingga Terkorup (P.sidimpuan Masuk Daftar...????)

Dimana semuanya berjanji akan secaa bersama-sama memberantas perbuatan maksiat di daerah ini. Demikian juga dengan tempat-tempat yang menyediakannya, seperti kafe dan penginapan atau hotel.

Muspida Plus dan MUI juga akan membuat pernyataan tidak akan pernah melindungi atau mem-backing para pengusaha yang menyediakan tempat maksiat bagi pengunjungnya.

Yang akan menandatangani MoU itu adalah, Walikota, Kapolres, Kajari, Ketua PN, Ketua PA, Dandim 0212/TS, Yonif 123/RW, Ketua DPRD, Dansub Denpom, dan MUI.

Usai mendengar tanggapan dari Sekdako Sarmadhan Hasibuan, seratusan massa UMTS ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib sembari mengancam akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika dalam tiga bulan tuntutannya tidak direalisasikan. (hih) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Jngan hanya mengatakan bahwa orang lain itu yg sering berbuat maksiat…
    Nyata nya MAHAsiswa UMTS juga bnyak ygt ke tempat2 maksiat…
    Jngan hanya melakukan orasi di depan umum sja…
    Koreksi diri masing2 aja…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*