Seribuan Warga Datangi Kantor Bupati & DPRD Madina

Sekitar seribuan masyarakat dari tujuh desa atau se-Kecamatan Nagajuang, Kabupaten Mandailing Natal, yang menamakan diri Forum Masyarakat Nagajuang (FMN), mendatangi kantor DPRD, Bupati Madina, dan PT Sorikmas Mining (SM), Senin (22/11). Mereka menuntut agar PT SM menghentikan operasinya dan keluar dari Madina.

70502001de79de0d00936173561bd6e640cc791 Seribuan Warga Datangi Kantor Bupati & DPRD Madina
Seribuan masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Nagajuang, Kabupaten Madina saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Madina, menuntut PT SM berhenti beroperasi dan hengkang dari Madina, Senin (22/11).

Massa menilai, keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang tambang emas dan telah belasan tahun berada di daerah tersebut, tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bahkan, sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Massa yang berasal dari tujuh desa yakni Desa Humbang, Tambiski Nauli, Tambiski, Sayur Matua, Banua Simanosor, Banua Rakyat, dan Tarutung Panjang, tiba di gedung DPRD Madina sekira pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, mereka mengadakan long march dari Lapangan Aek Godang Panyabungan yang berjarak sekitar dua kilometer dari gedung wakil rakyat, di bawah pengawalan ketat aparat Polres Madina.

Pantauan METRO, setibanya di kantor DPRD, massa ‘membanjiri’ halaman dan sebagian kantor DPRD. Selanjutnya sejumlah koordinator massa menyerukan dalam orasinya bahwa masyarakat Kecamatan Nagajuang menuntut kepada DPRD untuk bertindak agar PT SM hengkang dari Kabupaten Madina.

Menurut warga, PT SM telah beroperasi selama belasan tahun di Tor Pulo dan Tor Sihayo atau di sekitar pemukiman masyarakat Nagajuang dan masyarakat Siabu yang berjarak sekitar 2 kilometer dari pemukiman warga Nagajuang. Di mana, pemukiman masyarakat tepat di kaki gunung lokasi tambang PT SM.

Massa juga menyebutkan, selama ini mereka telah berulang kali melakukan aksi dan menyurati pemerintah baik Pemkab Madina, Pemprov Sumut bahkan Presiden RI dan DPR-RI. Namun, hingga kini tuntutan warga belum kunjung ditindaklanjuti.

Pengunjuk rasa secara keseluruhan dalam orasinya menyampaikan, kehadiran PT SM di Madina hanya menyengsarakan rakyat. Ini terbukti dengan tidak pernahnya direspon dan tak pernah ada komunikasi yang baik dari PT SM dengan masyarakat.

Di samping itu, masyarakat berpikir bahwa dampak yang dimunculkan PT SM nantinya akan sangat fatal terhadap ketenteraman masyarakat terutama mengenai kesehatan warga sekitar PT SM, umumnya masyarakat Madina.

“Banyak sekali persoalan yang kami alami sejak hadirnya PT SM di sekitar pemukiman kami, dan ini telah berulang kali kami sampaikan rasa keberatan kami, bahkan kami telah sampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan kami terhadap PT SM. Sebab kami merasa pihak perusahaan telah melukai hati masyarakat dengan tidak adanya komunikasi yang baik selama ini,” sebut koordinator aksi, Oslan Simangunsong kepada METRO.

“Kami juga banyak belajar terkait efek atau dampak yang akan ditimbulkan PT SM setelah operasi nantinya. Dan hasilnya jika PT SM masuk masa eksploitasi maka masyarakat akan terganggu kesehatannya yakni limbah dari operasi mereka akan mengenai warga. Dan kami meyakini sumber mata air kami juga akan hilang nantinya disebabkan PT SM,” lanjut Oslan yang diamini rekannya yakni Sariman Siregar, Ali Nasrun dan pendemo lainnya, sambil menyerukan PT SM harus ditutup dan hengkang dari Madina

Usai pendemo membacakan orasinya sekitar 45 menit, Ketua DPRD Madina As Imran Khaitami Daulay SH didampingi anggota dewan lainnya menemui warga yang masih berada di halaman gedung dewan. Di depan pendemo, Imran mengatakan, DPRD akan bersama dan berpihak sepenuhnya kepada masyarakat.

Baca Juga :  'Schumi & Mercedes GP Bisa jadi Joker di 2011'

“Kami sangat mendukung tuntutan masyarakat Madina terhadap PT SM. Namun persoalan ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan, dan kita juga harus bersama-sama untuk berdiskusi,” ujar Imran.

Setelah itu, Ketua DPRD Madina mengundang perwakilan seribuan massa yang berjumlah 14 orang atau dua orang setiap desa untuk berdialog secara langsung. Diaolog ini dilaksanakan di ruang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD, As Imran Khaitami Daulay, sementara warga yang lain menunggu di halaman gedung dewan.

Dalam tuntutannya, Sariman Siregar selaku koordinator lapangan mengatakan, warga Kecamatan Nagajuang menuntut PT SM agar menghentikan operasinya dan sesegera mungkin meninggalkan Madina.

“Kami minta DPRD menindaklanjuti surat kami bernomor 02./FMN.TT/X2010 yang ditujukan kepada Presiden RI tertanggal 11 Oktober 2010, dan meminta izin kontrak karya PT SM ditinjau ulang di Madina. Kami menolak segala bentuk kegiatan yang dilakukan PT SM di Nagajuang sekitarnya, dan meminta Bupati, DPRD serta instansi terkait agar memperjuangkan aspirasi penolakan kami terhadap PT SM. Jika tak ada penyelesaian dari Bupati dan DPRD, maka kami masyarakat Nagajuang akan menutup semua akses jalan PT SM di wilayah Nagajuang,” ucap Sariman di rapat pertemuan.

DPRD akan Bentuk Tim Multi Komisi

Menanggapi tuntutan tersebut, Imran Khaitami meminta penjelasan dari anggota DPRD yang hadir berjumlah 15 orang. Jawaban dari kelima belas anggota dewan itu adalah sepakat untuk membentuk tim khusus atau multi komisi.

Di mana tim multi komisi ini dibentuk mengingat persoalan yang ada pada PT SM bukan hanya satu persoalan saja, namun menyangkut tugas seluruh komisi yang ada di DPRD Madina, baik yang menyangkut kehutanan, Taman Nasional Batang Gadis, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

“Dari jawaban seluruh anggota DPRD yang hadir telah disepakati bahwa DPRD akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini karena sebenarnya DPRD juga pernah menyurati PT SM sebelumnya, namun hingga saat ini tak pernah menyahuti. Artinya tak mau koperatif dengan DPRD Madina,” ucap Imran.

Pertemuan dengan dewan ditutup dengan penegasan kembali dari perwakilan warga apakah DPRD benar-benar serius untuk menindaklanjuti persoalan itu.

“Kami sangat setuju dan mendukung, namun kami juga harus menyelesaikannya dengan mekanisme dan peraturan yang ada,” tambahnya.

Usai melakukan aksi di DPRD Madina, massa berjalan kaki menuju kantor bupati yang hanya berjarak 300 meter dari gedung DPRD. Massa juga meminta agar Pj Bupati Ir H Aspan Sofian Batubara MM membela masyarakat dalam persoalan yang sedang dihadapi.

Setibanya di halaman kantor Bupati Madina, massa kembali menyerukan tuntutan mereka agar PT SM ditutup, dan pemerintah segera mencabut izin PT SM.

Warga juga menegaskan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti atau tidak direspon hingga 1 Desember mendatang, maka warga Nagajuang akan naik dan menduduki lokasi tambang PT SM agar perusahaan tersebut menghentikan operasinya.

Baca Juga :  DPD Minta Pemerintah Keruk Sungai Batangtoru

Koordinator aksi Oslan Simangunsong bersama sejumlah warga lainnya saat ditemui METRO di halaman kantor Bupati Madina menyebutkan, warga telah menyapakati jika Pemkab dan DPRD tidak menindaklanjuti dan tak merespon tuntutan warga, maka mereka akan melanjutkan aksinya dengan naik ke lokasi tambang yang hanya berjarak sekira 2 kilometer dari pemukiman warga.

“Sebelumnya seluruh warga sepakat akan naik ke atas gunung untuk menduduki lokasi tambang agar PT SM tak beroperasi lagi. Dan ini akan dilakukan jika tak ada respon dan tindaklanjut dari Bupati bersama DPRD, karena tuntutan kami ini jelas bahwa kehadiran PT SM sangat merugikan warga,” sebut Oslan bersama warga lainnya.

“Seluruh warga menyadari bahwa jika ada tambang pada masa eksploitasi berarti sangat merusak tanaman hutan dan akan sangat merusak lingkungan. Di samping itu kerawanan sosial akan terjadi karena di sebagian besar wilayah pertambangan di Indonesia, masyarakat sekitarnya selalu termarjinalkan atau termiskinkan,” tambah Ali Nasrun.

Tak sampai 30 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan warga kemudian diundang Pj Bupati untuk berdialog. Warga kemudian menceritakan persoalan yang mereka hadapi dengan PT SM selama ini, seperti yang disampaikan kepada DPRD sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pj Bupati menanggapi tuntutan masyarakat dan menyampaikan bahwa Pemkab akan menerima tuntutan masyarakat Nagajuang.

“Sebenarnya bukan warga Nagajuang saja yang bermasalah dengan PT SM, namun ada sejumlah desa lain yang menyampaikan tuntutan yang sama. Dalam hal ini Pemkab Madina akan menampung aspirasi warga dan akan menyurati Pemprov Sumut, dan akan dilanjutkan ke Pemerintah Pusat terkait tuntutan warga,” jawab Pj Bupati.

Setelah berdialog dengan Pj Bupati, warga pun membubarkan diri. Di perjalanan pulang, warga sempat berhenti di kantor perwakilan PT SM di Jalan Willem Iskandar di Desa Pidoli, Kecamatan Nagajuang. Namun karena tak ada seorangpun di kantor tersebut, dan dalam kondisi terkunci, maka masyarakat pulang ke rumahnya masing-masing.

Sementara itu PT SM saat hendak dikonfirmasi METRO melalui Bagian Humas, Wayan tidak berhasil, karena ponselnya tidak aktif. (wan)

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Seribuan_Warga_Datangi_Kantor_Bupati_DPRD_

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*