

MADINA-Seringnya terjadi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ( Pemkab Madina) oleh Pj Bupati
menuai kritikan. Seperti yang disampaikan H Sabirin Rangkuti, Ketua DPD PKS Madina, Selasa (29/3). Dia menilai, seringnya mutasi yang dilakukan justru merusak tatanan pemerintahan yang telah ada.
Sabirin menyebutkan, Pj Bupati ditugaskan hanya untuk mengisi kekosongan kepala daerah, sebelum terpilihnya bupati dan wakil bupati. “Tugas yang diembannya adalah bagaimana mewujudkan pelaksanaan coblos ulang di Madina serta berupaya membangun kesejahteraan masyarakat Madina. Bukan asal gonta ganti saja,” jelas Sabirin.
Sabirin menambahkan, memang itu adalah hak Pj Bupati. Namun, ada yang baru 2 minggu diberikan posisi sudah dicabut lagi. “Apakah ini tujuan Pj Bupati ditugaskan ke Madina? Jangan sampai jabatannya sebagai Pj Bupati melukai perasaan masyarakat,” ungkap Sabirin lagi.
Masih kata Sabirin, mutasi itu sah-sah saja, namun setidaknya harus memiliki prioritas untuk pembangunan Madina. “Atau dibuat fit and proper test kalau memang untuk meningkatkan kinerja aparatur negara,” ujar Sabirin. Sementara, beberapa pejabat yang no job saat ditemui METRO mengaku kesal dengan seringnya mutasi oleh Pj Bupati. Tetapi pejabat yang nonjob ini tak mau berkomentar. ”Memang kita kesal, tetapi itu sudah hak dia sebagai kepala daerah” sebut beberapa pejabat yang tak bersedia namanya disebutkan. (wan/ara) (metrosiantar.com)
Leave a Reply