Setelah RE. Siahaan Jadi Tersangka, KPK Periksa 10 Pejabat

8165303639c01b97a33e001719179be8af5cbca Setelah RE. Siahaan Jadi Tersangka, KPK Periksa 10 Pejabat
DIPERIKSA KPK- Suasana pemeriksaan saksi oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi dana bansos dan rehab di Dinas PU, di Mapolres Simalungun, Selasa (22/2).

Lima tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi turun ke Pematangsiantar, memeriksa 10 pejabat, menyusul ditetapkannya mantan Wali Kota Pematangsiantar RE Siahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan rehabilitasi di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp8,7 miliar.

Kabag Hukum Pemko Pematangsiantar, Robert Erianto SH, Selasa (22/2) membenarkan ada 10 pegawai negeri sipil (PNS) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Pemanggilan para pejabat, katanya, disampaikan melalui institusi resmi sekretariat Pemko Pematangsiantar, dan prosesnya dilakukan melalui Bagian Hukum, yang kemudian diteruskan kepada orang-orang bersangkutan. “Pemanggilan mulai Senin (21/2) hingga Jumat (25/2), masing-masing nama itu sudah ada jadwalnya. Untuk nama-namanya saya tidak bisa memberikan. Coba tanya sama Kabag Humas,” jelasnya.

Sementara Kabag Humas Pemko Pematangsiantar Daniel Siregar juga membenarkan pemanggilan pejabat oleh KPK ke Mapolres Simalungun. Katanya, pemanggilan diketahui secara resmi oleh Pemko, dan Pemko yang memberitahukan kepada pejabat bersangkutan. Data diperoleh METRO, dari 10 nama yang diperiksa KPK, antaran lain mantan ajudan RE Siahaan yang saat ini menjabat Camat Siantar Timur Junaidi Sitanggang, mantan bendahara sekretariat Pemko Siantar Ariston Manurung, pemegang kas daerah Tiomina br Napitu, staf Bagian Sosial Yan M Nasution, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembanguan Jalan dan Jembatan, Ir Andreas Tarigan.

Para pejabat diperiksa di ruang Panel Data Dinamisasi Operasional (PDDO) Mapolres Simalungun. Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan secara marathon dan dalam ruangan tertutup. Saat wartawan hendak melihat dan mengambil foto, beberapa petugas Polres Simalungun melarang. Wartawan diperintahkan meninggalkan lokasi meski hanya berada di luar ruang pemeriksaan. “Silahkan lewat sini, bos.. ini daerah steril dan tidak diperkenankan berada di sini,” kata seorang petugas berpakaian safari sambil menggiring wartawan ke arah halaman apel Mapolres Simalungun. Informasi yang beredar, para pejabat tersebut diperiksa di Mapolres Simalungun karena sebelumnya tidak bisa memenuhi pemanggilan KPK ke Jakarta. Alasannya, mereka tidak dapat meninggalkan tugas, dan ada juga yang beralasan kondisi kesehatan.
“Mereka (tim penyidik KPK, red) datang berlima dari Jakarta ke Medan, lalu ke Siantar. Rencananya akan datang tiga penyidik lagi dari Jakarta untuk membantu tim yang sudah datang sebelumnya,” kata seorang sumber yang tak mau identitasnya disebutkan.

Humas KPK, Johan Budi ketika dihubungi METRO membenarkan tim penyidik KPK turun ke Pematangsiantar guna melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi dana bansos dan rehabilitasi di Dinas PU, dengan tersangka RE Siahaan. Menurutnya, tim turun ke Pematangsiantar melakukan pemeriksaan karena para saksi tidak datang menghadiri panggilan KPK ke Jakarta beberapa waktu lalu. Hanya saja, Johan mengaku tidak tahu siapa saja saksi yang dimintai keterangan di Siantar. RE Siahaan ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Pebruari 2011, dan belum ditahan. Belum jelas juga kapan RE Siahaan bakal dipanggil dalam statusnya sebagai tersangka.

Baca Juga :  PLTU Labuhan Angin Terancam Padam

Sebelumnya, pekan lalu, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Pematangsiantar, James Lumban Gaol, dimintai keterangan tim penyidik KPK. Sebelumnya, Kamis (17/2), tim penyidik memintai keterangan seorang PNS Pemko Pematangsiantar sebagai saksi, yakni Suhartono. RE Siahaan yang dimintai tanggapannya soal pemeriksaan sejumlah saksi hingga tadi malam tidak berhasil dihubungi. Meski terdengar nada aktif, namun RE tidak kunjung mengangkat ponselnya. Selain itu, pesan singkat yang dikirimkan juga tidak dibalas. (spy/hez/ral/sam/awa)

Ngapain Saya Diperiksa KPK?
Seorang pejabat, Ariston Manurung meninggalkan ruang PDDO Polres Simalungun sekira pukul 16.00 WIB. Begitu keluar ruangan, Ariston yang mengenakan kemeja merah dan berkacamata berjalan kaki menuju arah Jalan Merdeka.
Namun saat dihubungi melalui telepon seluler, Ariston yang bendahara sekretariat Pemko Pematangsiantar membantah dirinya diperiksa KPK. “Ngapain saya diperiksa KPK? Saya cuma mengantarkan berkas,” tukas Ariston.

Ketika ditanya siapa yang memerintahkannya mengantarkan berkas, Ariston enggan menyebut nama. “Saya tidak tahu berkas apa saja. Saya cuma disuruh kok, katanya untuk keperluan pemeriksaan,” ujarnya. Ariston juga mengaku tidak mengenal pejabat-pejabat yang diperiksa KPK. “Yang saya kenal hanya Pak Jhoni Siahan dan Dian,” katanya.
Jhoni Siahaan merupakan mantan bendahara di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dian pegawai Bagian Sosial Pemko Pematangsiantar. Saat METRO mendatangi kediaman Jhoni di Jalan Rakutta Sembiring, Lorong VII, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar, yang bersangkutan tidak bisa ditemui. Menurut seorang pria yang sedang duduk di beranda di samping rumah, Jhoni tidak berada di rumah. “Tidak bisa diganggu,” katanya, seraya menyebut Jhoni sedang mengantarkan istrinya ke rumah sakit. “Lagi sedih kami sekeluarga. Lain kali saja ya,” kata pria berambut pendek itu. Sementara Yan M Nasution, mantan staf Bagian Sosial Pemko Pematangsiantar membenarkan dirinya dipanggil KPK ke Mapolres Simalungun, Selasa (22/2) sekira pukul 11.00 WIB. “Ya dipanggil (KPK). Satu hari saja, dimintai keterangan,” jawabnya singkat melalui telepon. Terkait materi pemeriksaan, Yan yang sekarang merupakan staf di Bagian Pemerintahan Pemko Pematangsiantar, memilih tidak berkomentar. “No comment lah dulu,” katanya.

Sedangkan mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PI) Pematangsiantar Andreas Tarigan juga membenarkan dirinya mendapat surat panggilan dari KPK untuk datang ke Mapolres Simalungun. “Ya, ada surat panggilan dari KPK ke Polres Simalungun, tapi belum tahu jadwalnya kapan. Hari ini (kemarin, red) belum. Besok (hari ini, red) juga saya belum tahu,” jelasnya. Ia mengaku, sebelumnya sudah dua kali dipanggil KPK ke Jakarta, yakni Desember 2010 dan Januari 2011. Tidak hanya dirinya, beberapa pegawai dan staf di Dinas PU, katanya, juga pernah dipanggil KPK ke Jakarta.
“Di KPK dimintai keterangan, ya saya berikan sesuai yang saya ketahui. Tidak ada disebutkan (di KPK, red) statusnya saksi atau yang lain,” sebutnya. Sementara Junaidi Sitanggang ketika ditemui di kantor Kecamatan Siantar Timur, tidak berada di tempat. Saat dihubungi melalui telepon, Junaidi enggan berkomentar terkait pemeriksaan oleh KPK.
“Aku no comment dulu lah,” katanya singkat sembari memutuskan sambungan telepon. (mag-01/ral/hez/awa)

Baca Juga :  Geng Motor Serang Pos Polantas Polsekta Medan Baru

Komunikasi dengan RE Siahaan
Seorang sumber METRO menyebutkan, sebelum memenuhi panggilan KPK, 10 pejabat dan mantan pejabat diketahui berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Pematangsiantar RE Siahaan, yang merupakan tersangka dugaan korupsi dana bansos dan rehabilitasi di Dinas PU. Sumber tersebut juga mengatakan, pasca ditetapkan sebagai tersangka, RE masih terlihat berada di Pematangsiantar. Namun selama beberapa hari terakhir, ia tidak terlihat lagi. Tadi malam hingga sekira pukul 23.00 WIB, kediaman RE di Jalan Sutomo Pematangsiantar tampak sepi. Tidak terlihat ada aktivitas di rumah tersebut. Beberapa kali METRO menghubungi nomor ponselnya, tidak diangkat meski terdengar nada panggilan aktif. Setelah beberapa kali dihubungi, ponselnya tidak aktif lagi. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak tidak dibalas. (spy/esa/awa) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*