Shohibul Anshor Siregar: Tapsel Perlu Realistis

Shohibul Anshor Siregar - Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Litbang, dan Hikmah & Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumatera Utara

Memoles-moles Kota Padangsidimpuan diperlukan oleh semua warga kota ini, namun saatnya kini bagi pemerintah dan seluruh warga, termasuk Muhammadiyah Tapanuli Selatan, untuk berfikir progresif membangun pusat pertumbuhan baru bagi Kabupaten induk yang baru “menyapih”  Padanglawas Utara dan Padanglawas ini.

Demikian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Litbang, dan Hikmah & Kebijakan Publik PW Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar dalam sambutannya untuk penutupan Musyawarah Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tapanuli Selatan di Gedung Dakwah Aisyiyah Kampung Marancar Padangsidimpuan, Sabtu.

Ditegaskan, pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebuah keputusan politik yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk kesejahteraan, dan salah satu di antara tuntutan imperatif pemekaran ini ialah pemindahan ibukota dari Kota Padangsidimpuan ke Sipirok.

Jika pemerintah dan masyarakat Tapsel tahu, merealisasikan kehendak undang-undang tersebut sesungguhnya memiliki implikasi luas tidak saja dalam hal kepatuhan terhadap konstitusi, tetapi juga bermakna akselerasi pembangunan Tapanuli Selatan setelah melepaskan (manjae) Palas dan Paluta. Juga harus dilihat sebagai peluang besar untuk membuka pusat pertumbuhan baru.

Siregar mengakui bahwa bukan tidak banyak kendala yang dihadapi untuk maksud itu, di antaranya minimnya infrastruktur dan tidak tersedianya gedung-gedung perkantoran yang memadai. Tetapi alasan-alasan klasik yang amat tidak masuk akal yang pernah dilontarkan oleh Ongku P Hasibuan (yang saat itu ditantang oleh Rapolo) dan kini oleh Syahrul M Pasaribu (yang diamini oleh Rapolo), amat tidak mendidik. Paluta dan Palas saja sudah membangun ibukota masing-masing secara bertahap dan tampaknya tidak ada keluhan cengeng seperti yang selalu terdengar dari Bupati Tapsel, mengapa kabupaten induk yang “pemalas” ini bisa kalah dari kedua kabupaten pemekaran itu? Ini benar-benar tidak masuk akal.

Baca Juga :  JALINSUM DITERJANG BANJIR DAN LONGSOR - Sibuhuan-P.Sidimpuan Putus Total

Memang, tambah Siregar, otonomi dan pemekaran tak cuma urusan menambah bupati dan jabatan-jabatan struktural pemerintahan, melainkan harus dibarengi dengan perkuatan budaya pemerintahan dengan perubahan drastis dari minta dilayani menjadi pelayan bagi masyarakat. Jika pemerintah Daerah Tapanuli Selatan hanya ingin senang-senang menikmati kekuasaan, ya rakyat akan terabaikan.

Tapanuli Selatan saat ini berada di bawah ancaman ditinggalkan (kemajuannya) oleh bukan saja Madina, tetapi oleh kedua daerah yang baru saja dimekarkan darinya, yakni Paluta dan Palas. Jika tak segera membenahi masalah-masalah dan ketertinggalannya, Tapsel akan mengukir sejarah yang tak menggembirakan, pungkasnya. (SAS)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. bang Bangun, dulu saya pernah menulis di koran online ini juga, atau baca http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150172637298741. intinya yang saya lihat ada kepentingan besar dari luar. makanya SARASI sekarang apatis dengan suara ni hita halak sipirokon.

  2. Siregar mengakui bahwa bukan tidak banyak kendala yang dihadapi untuk maksud itu, di antaranya minimnya infrastruktur dan tidak tersedianya gedung-gedung perkantoran yang memadai. Tetapi alasan-alasan klasik yang amat tidak masuk akal yang pernah dilontarkan oleh Ongku P Hasibuan (yang saat itu ditantang oleh Rapolo) dan kini oleh Syahrul M Pasaribu (yang diamini oleh Rapolo), amat tidak mendidik. Paluta dan Palas saja sudah membangun ibukota masing-masing secara bertahap dan tampaknya tidak ada keluhan cengeng seperti yang selalu terdengar dari Bupati Tapsel, mengapa kabupaten induk yang “pemalas” ini bisa kalah dari kedua kabupaten pemekaran itu? Ini benar-benar tidak masuk akal.

  3. Salut atas ide cemerlang dari abang Shohibul ANsori Siregar. Namun sangat disayangkan, siapapun berkomentar dan memberikan masukan/ saran terkait implementasi UU terkait perpindahan ibukota tersebut, Orang No 1 di Tapsel kita ini sudah menutup telinga, dan merasa bangga untuk berlama-lama numpang di rumah orang (mantan saudara kandung). Butuh desakan dari seluruh komponen mayarakat TAPSEL untuk selalu mendorong penerapan UU tersebut. Masalah bukan pada disipirok atau di Maragordong pusat pemerintahan. Tapi masalahnya adalah amanat UU menyatakan ibukota pemerintahan Tapsel adalah Sipirok. Titik

  4. Ass. Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Abangda, gimana rakyat mau sejahtera kalo para pimpinan saja sudah mengabaikan UU, saya sangat kecewa kenapa hingga saat ini belum gambaran kepindahan ibukota tapsel ke sipirok,

  5. barusan saya pulang dari sipirok…saya membaca ada spanduk di depan polsek Sipirok bertuliskan “SELAMAT DATANG KEPADA BUPATI TERPILIH DI IBUKOTA TAPANULI SELATAN”
    apakah sudah betul Sipirok ibukota Tapsel ??????

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*