Sidang Dugaan Korupsi TPAPD Tapsel Rp1,59 M – 5 SPMU Diterbitkan, 3 Dicatat di Buku Kas

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1.590.944.500 dengan terdakwa pemegang kas (PK) Amrin Tambunan, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Kamis (16/12). Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu terungkap ada 5 Surat Perintah Membayarkan Uang (SPMU) yang diterbitkan, namun hanya 3 SPMU yang dibukukan ke buku kas.

Saksi Basiruddin yang menjabat Kasubbag Perbendaharaan di Kantor Bupati tahun 2004 mengungkapkan dalam proses pengajuan pencairan dana TPAPD di tahun 2005 lalu ada 5 SPMU yang ditandatangani Kasubbag Keuangan. Yakni SPMU Nomor 05/TS/ 2005 tertanggal 6 Januari, di mana dalam SPMU itu salah satunya pengajuan pencairan dana TPAPD sebesar Rp1.035.720.00. Lalu SPMU Nomor 204/TS/2005 tertanggal 4 Mei salah satu isinya untuk pengajuan pencairan dana TPAPD Rp1.035.720.000.

SPMU Nomor 489/TS/2005 tertanggal 29 Juli di mana salah satunya untuk pencairan dana TPAPD sebesar Rp2.977.695.000. Kemudian SPMU Nomor 671/TS/2005 tertanggal 19 Agustus salah satunya untuk pencairan dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500, dan SMPU Nomor 973/TS/2005 tertanggal 31 Oktober salah satunya untuk mencairkan dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500.

“Semuanya sudah direalisasikan ke PK (terdakwa Amrin Tambunan, red),” ucap Basiruddin dihadapan Ketua Majelis Hakim Efiyanto D SH dengan anggota Tri Saragih SH dan dihadiri JPU Sartono Siregar SH, serta terdakwa Amrin Tambunan yang didampingi kuasa hukumnya, Erfi J Samudra SH dan Divo SH.

Sementara, saksi Jubaidah Lubis yang pada tahun 2004-2005 lalu sebagai Pembantu Kas Bidang Pembukuan, mengaku tugasnya membantu PK untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran ke buku kas. Saat pencairan dana TPAPD tahun 2005, dirinya hanya mencatat realisasi 3 SPMU ke buku kas, yakni SPMU Nomor 489, 671, dan Nomor 973.

Baca Juga :  Ratusan Pembalap Tampil di Kenanga Open Cup II Padangsidimpuan

“2 SPMU tidak dicatat dalam buku kas, karena tidak ada terlihat SPMU-nya,” tutur Jubaidah.

Tidak itu saja. Berdasarkan keterangan Jubaidah, saat mencatat pertanggungjawaban realiasi SPMU Nomor 489 untuk dana TPAPD sebesar Rp2.977.695.000 ke buku kas umum, hanya Rp480 juta yang bisa dipertangungjawabkan. Namun, kekurangannya dicatatkan di buku kas umum bersamaan dengan pertangungjawaban SPMU Nomor 671.

“Total dari realisasi 3 SPMU yang bisa dipertanggungjawabkan yang dicatat ke buku kas sebesar Rp4.364.445.500. Sedangkan Rp1.590.944.500 tidak bisa dipertangungjawabkan,” terangnya.

Saksi lainnya, Sarwoedi yang pernah menjabat PK mulai 23 Desember 2005 menggantikan terdakwa mengaku tidak ada serah terima jabatan dengan terdakwa. Terkait adanya kekurangan pembayaran TPAPD bagi sejumlah aparat desa sebesar Rp1.590.944.500, dirinya mengaku hanya mendengar-dengar saja, karena ada unjuk rasa saat itu soal realisasi dana TPAPD triwulan III dan IV tahun 2005 lalu.

Saksi juga mengaku tidak ada melihat dan memeriksa arsip lama yakni arsip dari PK lama, terdakwa Amrin Tambunan, namun dirinya membuat arsip baru atau buat buku baru. Saksi juga mengaku tidak ada menerima uang dari PK lama, Amrin Tambunan.

Soal kekurangan pembayaran dana TPAPD tahun 2005 sebesar Rp1.590.944.500, saksi Sarwoedi mengingatnya ada ditampung uang penggantinya dalam Perubahan APBD tahun 2006 dan dibayarkan Desember 2006. Namun, seingatnya tidak ada ditampung dalam APBD 2006.

Sementara, saksi lainnya Kasmira yang pada bulan April 2005 menjabat Pembantu PK Bidang Kasir, lebih banyak menjawab tidak tahu, karena dirinya tidak difungsikan sebagaimana tugas pokoknya. pada tanggal 13 Februari 2006, dirinya baru ditugaskan untuk menyelesaikan administrasi penerimaan dan pengeluaran tahun 2005. Dalam sidang juga majelis hakim menetapkan bahwa uang pengganti Rp1.590.944.500 yang dikembalikan terdakwa melalui persidangan beberapa waktu lalu yang diterima Pengadilan Negeri, ditetapkan lagi untuk diserahkan ke JPU.

Baca Juga :  Beckham Cuma Inginkan MU

“Ini untuk memudahkan eksekusi maka dialihkan dari rekening PN Padangsidimpuan ke rekening kejaksaan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Efiyanto D SH.

Untuk mendengarkan keterangan lima saksi dari 12 saksi yang lainnya, sidang ditunda dan dilanjutkan Kamis (23/12) mendatang. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. bung Dwie@ Apabila uang yang dikorupsi dikembalikan dengan keasadaran sendiri dan sebelum kasusnya diproses, tentu tidak dapat dipidana, akan tetapi kalau uang itu dikembalikan setelah proses perkara berjalan, itu tdk menggugurkan pidananya dan uang yg dikembalikan akan disita menjadi barang bukti korupsi. SEMOGA HAKIM MENGHUKUM SEBERAT-BERATNYA PARA KORUPTOR.

  2. Mudah-mudahan jika terbukti benar, maka hukuman yang diberikan adalah di pecat dari PNS dan dihukum sesuai dengan seberat2nya. .. sudah saatnya hukum sosial dilibatkan langsung untuk hukuman bagi setiap yang melakukan Korupsi tanpa harus melihat nilainya jika benar terbukti melakukan korupsi uang negara..

  3. SMOGA Hakim dapat mengungkap kebenarasnnya di persidangan ini, dan hakim objektif…Setahu saya yng namanya KORUPSI ada 3 unsur hrs dipenuhi 1. Melanggar Hukum 2. Memperkaya diri sendiri atau orang/badan lain dan ketiga merugikan keuangan negara ?perekonomian Nah apabila kerugian negara sudah dikembalikan salah satu ujnsur tidak dipenuhi maka masihkah boleh dikatakan KORUPSI??? klo tdk apah tindak pidananya masih perlui di proses… YAHHH SEMOGA DAPAT TERJAWAB dlm sidang ini

  4. walaupun terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsi, tapi mohon Hakim tetap menghukum terdakwa seberat-beratnya karena pengembalian uang korupsi bukan atas kesadarannya dan terdakwa telah menikmati uang korupsi dari tahun 2004

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*