Sidang Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan (Psp) mencecar sejumlah pertanyaan kepada Sekda Psp Sarmadhan Hasibuan dalam sidang kedua kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Psp tahun 2009 dengan terdakwa Kepala Dinas Pendidikan Psp saat itu, Drs Panongonan Muda Hasibuan, Selasa (31/8). Hakim menanyai saksi Sarmadhan apakah ada mengarahkan proyek DAK tersebut.

61371988d3735727dece50df5e64c369cc1aba2 Sidang Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan
Bendahara Pengeluaran Disdik Psp, Herlina Syafitri memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi DAK, Selasa (31/8).

Sidang yang digelar di ruang sidang utama PN Psp, dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Tommy Manik SH dan anggota Lodewyk Ivan Simanjuntak serta Taupik AHN Nainggolan. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU), yakni Yudha Utama, Sartono Siregar, dan Sri.

Saat hadir di persidangan, Sekda Psp Sarmadhan Hasibuan didampingi Kabag Hukum Rahmat Nasution dan staf Pemko Psp. Sementara terdakwa Kadisdik Psp, Panongonan Muda Hasibuan didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum Benni Harahap SH.

Saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah Sekdako Psp Sarmadhan Hasibuan sebagai pengarah proyek dan pengguna kuasa anggaran Pemko Psp.

Kepada Sarmadhan, majelis hakim menanyakan sejumlah pertanyaan diantaranya, apakah saksi ada mengarahkan proyek DAK Psp Tahun 2009, yang dijawab Sarmadhan tidak ada mengarahkannya.

Kemudian majelis hakim mempertanyakan apakah Sarmadhan ada memerintahkan terdakwa Kadisdik Drs Panongonan Muda Hasibuan untuk melakukan pemotongan dana DAK dari setiap sekolah. Sarmadhan pun menjawab, “Saya tidak ada memerintahkan pemotongan DAK pak hakim.”

Majelis hakim kembali menanyakan apakah saksi mengetahui perbuatan terdakwa, yang dijawab Sarmadhan tidak mengetahuinya.

Lalu, hakim pun menanyakan kepada terdakwa Panongonan, terkait keterangan saksi tersebut. “Apakah saudara terdakwa menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh saudara saksi,” tanya hakim. “Apa yang disampaikan Sekda Psp, Sarmadhan semuanya benar,” kata terdakwa Panongonan.

Selanjutnya karena sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan kepadanya, Sarmadhan dipersilakan pulang.

Pantauan METRO, Sarmadhan dengan tergesa-gesa menaiki mobil dinasnya jenis Nissan X Trail dengan diikuti oleh Kabag Hukum Rahmat Nasution dan sejumlah staf Pemko Psp keluar dari parkiran PN Psp.

Kemudian saksi kedua dihadirkan yakni, Kadispenda Psp Bukhori Siregar. Namun karena yang bersangkutan terlambat datang, sehingga tidak jadi dihadirkan, dan akan dihadirkan kesaksiannya minggu depan.

Selanjutnya saksi ketiga dihadirkan yakni pengawas proyek, Sahlan Ali Rangkuti. Majelis hakim mempertanyakan kepada Sahlan, terkait tugasnya di proyek DAK tersebut. Sahlan pun menjawab, “Mengawasi proyek, menentukan anggaran dan juga memverifikasi usulan sekolah yang mendapatkan dana DAK.”

Diutarakan Sahlan, RAB (rencana anggaran biaya) seluruh 73 sekolah dibuat olehnya, karena kepala sekolah tidak sanggup membuatnya.

Hakim selanjutnya mempertanyakan kepada saksi tentang usulan sekolah mendapatkan DAK, apakah harus ada persetujuan atau sepengetahuan dirinya, terdakwa Panongonan dan Maskur? Sahlan pun membenarkannya, karena mereka bertiga yang menandatangani RAB itu. “Siapa yang menyuruh membuat RAB,” tanya majelis hakim.

“Kabid Sarana, Maskur. Karena kepala sekolah tidak mampu dan tak paham, makanya saya disuruh membuatnya,” kata Sahlan.

Kemudian hakim melanjutkan pertanyaan, apakah Sahlan mengetahui ada perintah dari Panongonan agar kepala sekolah menyetorkan sejumlah uang atau pemotongan dana DAK, yang dijawab Sahlan tidak tahu. Sebab tugasnya adalah melakukan pengawasan, di mana hasil pengawasannya sudah baik dan pekerjaan sudah selesai.

Baca Juga :  Januari, 3 Bus Sekolah Dioperasikan Di Kab. Tapsel

Selanjutnya saksi 4 dan 5 yang dihadirkan sekaligus yakni Nehru Siregar (Dinas PU) dan Syamsuddin (Disdik Psp). Keduanya adalah staf tekhnis dalam proyek DAK Psp tahun 2009 itu mengaku tugas mereka dalam proyek DAK adalah sebagai staf tekhnis di DAK. Nehru bertugas untuk menggambar sekolah yang mau dibangun dengan honor yang diterima dari Sahlan Ali Rangkuti sebesar Rp12 juta, namun dirinya mengatakan tugasnya hanya menggambar dan tidak tahu menahu tentang adanya pemotongan.

Sementara Syamsuddin dalam kesaksiannya mengatakan dirinya berugas sebagai staf pengawas yang biasanya mengawasi proyek DAK bersama atasannya, Kabid Sarana, Maskur Hasibuan.

Selain itu dijelaskannya bahwa dirinya tidak ada pernah mendengar pemotongan.

Ketika hakim mempertanyakan berapa honornya, Syamsuddin berdalih lupa dan menjelaskan bahwa honornya sudah tertuang dalam BAP yang mana asal honornya dari dana survey proyek DAK.

Pada saat giliran JPU Sartono Siregar mempertanyakan berapa honornya, Syamsuddin sekali lagi mengakan lupa. Namun diakuinya bahwa dirinya mendapat sekedar uang rokok dari 15 sekolah yang ada.

Ketika majelis hakim mempertanyakannya kepada Pangonan apakah yang disampaikan kedua saksi benar adanya, Panongonan menjawab bahwa hanya sebagian saja yang benar.

“Sebagian tidak benar pak,” katanya.

Sementara itu Bendahara Pengeluaran Disdik Psp, Herlina Syafitri yang menjadi saksi keenam mengaku bahwa dirinya mengetahui atasannya sedang tersangkut kasus korupsi terkait pelaksanaan DAK Psp tahun 2009. “Saya tidak tahu, tapi dengar-dengar mengenai DAK,” kata Herlina.

Ketika hakim mempertanyakan apakah dirinya mengetahui adanya pemotongan dana DAK, Herlina mengaku semula tidak mengetahuinya. Dirinya baru tahu adanya pemotongan setelah masalah ini diproses hukum. Dilanjutkannya dalam kesaksiannya sesuai dengan pertanyaan yang di sampaikan hakim bahwa dirinya adalah orang yang membayarkan honor untuk tim penyelanggara DAK seperti Syamsuddin, Sahlan Ali, Nehru, Panongonan, Maskur dan lainnya.

Ketika ditanya apakah kesemuanya menerima honor tersebut, Herlina menjawab hanya Kabid Sarana, Maskur Hasibuan yang menerima honornya, sedangkan yang lainnya tidak menerimanya.

Diterangkannya, honor untuk Syamsuddin sekitar Rp6 juta-an, Sahlan Ali sekitar Rp22 juta, sedangkan yang lainnya, Herlina mengaku lupa berapa honor masing-masing

Ketika ditanyakan kenapa yang lain tidak menerima honornya, Herlina menjawab karena uangnya sudah tidak ada lagi atau sudah habis. Alasannya uangnya habis dan tidak diterima oleh yang lainnya karena dipinjam oleh Kadisdik Psp, Drs Panongonan Hasibuan sebesar Rp75 juta.

Herlina menyebutkan bahwa dana tersebut merupakan dana dari bagian administrasi umum Disdik Psp bukan dari dana DAK sebesar Rp143 juta.

Dijelaskannya uang sebesar Rp75 juta yang dipinjam oleh Panongonan hingga kini belum juga dikembalikan oleh terdakwa Panongonan.

Sementara itu Panongonan menolak semua kesaksian dari Herlina dan mengatakan bahwa dirinya tidak ada meminjam uang Rp75 juta. “Tidak benar, saya tidak ada meminjam uang itu,” bantah Panongonan.

Sementara itu tiga kepala sekolah yang dihadirkan sekaligus membenarkan bahwa mereka memberikan sejumlah uang kepada Maskur Hasibuan. Di mana uang tersebut menurut mereka untuk kewajiban sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maskur Hasibuan. Mereka tidak menyebutkan berapa dana yang diserahkan. Ketiganya mengaku memberikannya di tempat berbeda, satu di antaranya memberikan di sebuah tempat kepada Maskur, ada yang memberikannya di salah satu kedai kopi dan satu lainnya memberikannya secara langsung kepada Maskur di ruangan Kadisdik Panongonan yang langsung disaksikan oleh Panongonan.

Baca Juga :  Siswa Kota PadangsidimpuanDiimbau Tak Coret-coret Seragam

Dijelaskan mereka, Maskur meminta uang tersebut melalui telepon atau menjumpai langsung. Maskur mengatakan bahwa dana yang harus disediakan itu untuk membayar kewajiban proyek DAK.

Sementara itu saksi terakhir, Penerbit SP2D Dispenda Psp, Sangkot mengaku dirinya hanya menerbitkan giro setelah persyaratan admnistrasi dipenuhi oleh Disdik Psp.

Dirinya tidak pernah berhubungan dengan kepala sekolah melainkan dengan Bendahara Pengeluaran, Herlia Syafitri. Selain itu dijelaskannya bahwa selain nama yang tercantum dalam giro tidak bisa mencairkan dana tersebut. Dikatakannya seluruh giro diserahkan kepada Disdik Psp bukan kepala sekolah.

Sekitar pukul 15.30 akhirnya sidang diskor hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan kesaksian dari 10 kepala sekolah dan Kadispenda Psp Bukhori Siregar.

Sedangkan pada tanggal 2 September adalah mendengarkan pendapat JPU terkait eksepsi yang disampaikan Maskur Hasibuan, kemudian tanggal 6 September dilanjutkan dengan sidang pembacaan putusan sela atas eksespsi yang diajukan Maskur Hasibuan.

Sebelumnya JPU dalam dakwaan primair menyebutkan bahwa terdakwa Drs Panongonan Muda Hasibuan selaku tim pengarah tim koordinasi DAK Psp TA 2009 bersama Maskur Hasibuan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Pantauan METRO, sidang kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan DAK non reboisasi tahun 2009 lalu yang diduga merugikan negara Rp2,3 miliar lebih dengan dua terdakwa yakni, Kadisdik Psp saat itu Drs Panongonan Muda Hasibuan dan Kasi Sarana dan Prasarana, Maskur Hasibuan kali ini cukup ramai. Selain di hadiri wartawan, juga dihadiri beberapa staf Disdik Psp, kepala sekolah, keluarga terdakwa Panongonan Hasibuan.

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Sidang_Kasus_Dugaan_Korupsi_DAK_Psp

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. MANTAP….DAN SALUT UNTUK KEJARI PADANGSIDIMPUAN YANG TELAH MELIMPAHKAN KASUS KORUPSI INI KE PENGADILAN….SANGAT LANGKA DAN JARANG KASUS KORUPSI DI BEDAH DI PERSIDANGAN PN PSP. KALAU BERANI UNGKAP LAGI DANA DAK LAINNYA YANG SAAT INI BELUM MENGUAP DI INSTANSI LAINNYA. MEMANG…MULI-MULI MUAP DO NA BUSUK.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*