Sidang Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan, Hakim Perintahkan Kasek Pulangkan Uang

news238 img1 Sidang Kasus Dugaan Korupsi DAK Padangsidimpuan, Hakim Perintahkan Kasek Pulangkan Uang Majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Psp) meminta 16 Kepala Sekolah (Kasek) yang menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi DAK Psp tahun anggaran 2009 untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari dana DAK ke negara melalui Kejaksaan. Sidang menghadirkan dua terdakwa, yakni mantan Kadisdik Psp, Panongonan Hasibuan, dan Kabid Sarana dan Perpustakaan Maskur Hasibuan (berkas terpisah).

“Saya minta kepada kalian semua yang telah mengaku mendapatkan bagian keuntungan yang tidak sah dari hasil proyek DAK untuk segera dikembalikan berapapun itu jumlahnya. Karena uang itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya walaupun sebesar Rp5. Dan untuk prosedur pengembaliannya diberikan langsung ke pihak Kejaksaan dan buat berita acaranya,” kata Ketua Majelis Hakim Tommy Manik didampingi anggotanya, Taufik AHN Nainggolan, dan Zulfadly SH MHum, di hadapan para saksi yang memberikan keterangan secara bergantian dalam persidangan, Selasa (28/9).

Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan selesai sekitar pukul 13.30 WIB tersebut dihadiri kedua terdakwa didampingi masing-masing kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum (JPU), Sartono Siregar SH dan Sri Mulyanti Saragih SH. Sidang diawali mendengarkan keterangan enam saksi yang menjabat kepala sekolah yang menerima DAK TA 2009 lalu yaitu Sri Maja Harahap, Husni Lubis, Nurhasanah, Rosidah, M Siregar, dan Andani Siregar.

Kemudian, dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan 10 saksi Kasek lainnya antara lain Maslina Harahap, Gong Matua Harahap, AK Siregar, Syafri Nasution, Radiah, Masna Dewi Siregar, Latifah Hanum, Nursamiah Siregar, Siti Roslaini. Para Kasek dalam pengakuannya di hadapan majelis hakim, JPU dan kedua terdakwa, mengaku menerima keuntungan dari pelaksanaan DAK dengan jumlah yang bervariasi, yakni ada yang Rp3 juta, Rp7 juta, bahkan ada yang menerima Rp10 juta.

Para Kasek juga mengakui, ada menyetorkan yang mereka sebut uang kewajiban tapi tanpa bukti kuitansi penyerahan bukti setoran ke kedua terdakwa tanpa sepengetahuan bendahara Disdik dengan jumlah bervariasi juga. Yaitu, ada yang menyetor sebesar Rp25 juta dan Rp30 juta.

Baca Juga :  87.490 Akseptor Aktif Di Sidimpuan, Tapsel Dan Madina

Tempat penyerahan uang yang disebut para Kasek sebagai uang kewajiban, di berbagai tempat. Ada yang diberikan kepada terdakwa Maskur langsung di ruang Kadisdik, kedai kopi, dan di sekolah penerima DAK. Seperti yang terungkap dari keterangan saksi Sri Maja Harahap. Dirinya mengaku mendapatkan bagian keuntungan dari proyek tersebut sebanyak Rp3 juta, sedangkan dana yang disetor ke Disdik yang mereka sebut sebagai uang kewajiban sebanyak Rp29.400.000. Dana tersebut diberikan atas perintah terdakwa Maskur Hasibuan.

“Saya diberitahu Dinas (Disdik, red) akan uang kewajiban pemberitahuan melalui saluran telepon, dan kemudian uang itu saya antar ke dinas yang diterima Pak Maskur,” ucap Sri Maja.

Saksi lainnya, Husni Lubis juga mengaku menyetor uang kewajiban ke Disdik Rp29 juta. Dedangkan dirinya kebagian keuntungan dari proyek itu sebanyak Rp2 juta. “Kuberikan langsung pada Pak Maskur di ruangannya tanpa sepengetahuan dari bendaharawan Disdik,” ujar Husni.

Ketika majelis hakim menanyakan apakah di tahun sebelumnya sekolahnya juga mendapatkan alokasi DAK tersebut, Husni mengiyakannya.

“Iya memang di tahun 2008 lalu juga mendapatkan alokasi DAK, tapi saya sudah lupa berapa nilai dan jumlah kewajiban yang disetor. Tapi yang jelas ada juga uang kewajiban yang disetor pada Dinas (Disdik, red),” pungkasnya.

Namun ketika hakim meminta jawaban apakah mau mengembalikan uang tersebut, semuanya mengiyakan. “Kami akan mengembalikan segera mungkin Pak Hakim,” tutur mereka bersama.

Saksi lain, Andani Siregar yang juga mengaku di tahun 2008, sekolahnya mendapatkan alokasi DAK dengan nilai sebesar Rp250 juta. Sedangkan tahun 2009 mendapatkan sebesar Rp198 juta, dan uang kewajiban yang disetor sebesar 15 persen.

Senada dikatakan saksi Latifah Hanum, yang mengaku mendapat bagian keuntungan sebesar Rp6 juta dan kewajiban yang disetor sebanyak Rp29.400.000 kepada Disdik melalui terdakwa Maskur Hasibuan. “Waktu saya menyetor kepada Pak Maskur di ruangan Kadisdik, di situ juga ada Pak Panongonan menyaksikan. Tapi dia (Panongonan) memang tak ada ngomong,” jawabnya.

Baca Juga :  Hubungan Lalu Lintas Tarutung Sipirok Terancam Putus

Sedangkan Syafri Nasution juga mengaku mendapat bagian keuntungan Rp6 juta yang diberikan kepala tukang, sedangkan dana yang disetor sebesar Rp27.600.000. “Atas perintah Maskur dana disetor. Dan dana waktu itu disetor kepada Pak Maskur di suatu kedai dekat Kantor Disdik,” tandasnya.

Sementara itu ketika Majelis Hakim memintai tanggapan dari terdakwa Panongonan Hasibuan terkait kesaksian para kepala sekolah, dengan tegas membantah semua yang disampaikan kepala seklolah. Sedangkan terdakwa lainnya, Maskur Hasibuan mengiyakan kesaksian dari 16 kasek yang hadir memberikan kesaksikan dalam sidang tersebut.

Sesuai dengan kesepakatan, sidang akan dilanjutkan minggu depan yaitu Selasa (5/10) dengan agenda mendengarkan kesaksian dari beberapa kepala sekolah lainnya yang sebelumnya tidak hadir dalam persidangan.

Dalam sidang sebelumnya, sebanyak 18 Kasek yang dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi DAK Psp tahun 2009, mengaku mendapatkan bagian sekitar tiga persen dari total dana DAK yang diterima sekolahnya. Sementara dana kewajiban disetorkan kepada Kabid Sarana dan Perpusatakaan, Maskur Hasibuan. (mag-01)

Sumber: METRO SIANTAR.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*