Sidang Kasus Dugaan Korupsi di Satpol PP Madina – Ali Atas Didakwa Rugikan Negara Rp136,2 Juta

Sidang perdana kasus dugaan korupsi honorarium pegawai non PNS di Kantor Satpol PP Madina tahun anggaran (TA) 2009 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Panyabungan, Selasa (14/12). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa mantan Kakan Satpol PP Madina Ali Atas Nasution (52), merugikan keuangan negara sebesar Rp136.225.000.

Sidang yang dipimpin Wendra Rais SH dengan anggota Ade Zulfina SH MHum, dan M Zajuri SH, dihadiri JPU Muttaqin Harahap SH dan terdakwa Ali Atas didampingi kuasa hukumnya, Safaruddin Hasibuan SH, dimulai pukul 11.30 WIB dan berakhir 13.30 WIB.

JPU Muttaqin Harahap SH mengatakan, terdakwa Ali Atas Nasution selaku mantan Kepala Satpol PP Madina telah melanggar tugas dan fungsinya. Disebutkannya, terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap kas atau keuangan yang ada, dan terdakwa telah menggunakan anggaran yang ada untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau turut serta membantu orang lain untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemkab Madina sebesar Rp136.225.000.

Dijelaskan JPU, bahwa tindak pidana korupsi tersebut merupakan pagu anggaran APBD Madina tahun 2009 untuk honorarium pegawai non PNS atau TKS, di mana dari dana yang diplotkan Pemkab untuk honorarium TKS tersebut dianggarkan sebesar Rp568 juta.

“Dari anggaran yang ada yang dipertanggungjawabkan berdasarkan SPj Satpol PP sebesar Rp547.530.000. Sedangkan dari hasil audit BPKP yang diterima oleh Kejari Panyabungan tertanggal 18 Oktober 2010, di mana dana yang terealisasi hanya Rp411.305.000. Jadi kerugian negara dalam hal ini Pemkab Madina sebesar Rp136.225.000. Dan dalam hal ini juga telah terjadi pengeluaran anggaran melebihi jumlah yang seharusnya,” jelas Muttaqin dihadapan persidangan.

Baca Juga :  Kampoeng Kaos Madina (KKM) Raih Pangsa Pasar

Dijelaskannya lagi, dana tersebut dipergunakan untuk lima program, yakni program pelayanan administrasi perkantoran, program pembinaan ketentraman, program ketertiban objek vital, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, serta pembinaan penegakan dan penataan produk hukum Perda.

JPU mengungkapkan terdakwa Ali Atas Nasution telah bekerja sama dengan mantan Bendahara Pengeluaran di Kantor Satpol PP yakni Yusnilahayati Nasution (terdakwa dalam berkas terpisah, red), karena dari hasil pemeriksaan terhadap 65 saksi, keduanya terbukti telah menggelapkan dana APBD tahun 2009 serta memalsukan dokumen negara.

“Terbukti dengan tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kelima program yang ada dalam dakwaan tersebut,” ucap Muttaqin.

Masih dalam dakwaannya, JPU mendakwa terdakwa Ali Atas telah melanggar pasal 3 atau pasal 8 atau pasal 9 dan pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Untuk mendengar eksepsi atau tanggapan terdakwa melalui kuasa hukumnya atas dakwaan JPU tersebut, hakim menunda persidangan dan melanjutkannya Selasa (21/12) mendatang dengan agenda eksepsi terdakwa atas dakwaan JPU. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*