Sidang Kasus Korupsi DAK Padangsidimpuan – 10 Kasek Ngaku Dimintai Rp29 Juta per Orang

korupsi Sidang Kasus Korupsi DAK Padangsidimpuan 10 Kasek Ngaku Dimintai Rp29 Juta per OrangSebanyak 10 kepala sekolah (Kasek) yang dihadirkan dalam sidang keempat kasus dugaan korupsi DAK Kota Padangsidimpuan (Psp) tahun 2009, Selasa (7/9), di Pengadilan Negeri (PN) Psp, mengaku, masing-masing dimintai Kadisidik Psp Drs Panongonan Muda Hasibuan, untuk menyetorkan sejumlah uang dengan nominal Rp24 juta hingga Rp29 juta. Permintaan ini disampaikan Kabid Sarana dan Perpusatakaan, Maskur Hasibuan.

Hal ini terungkap dalam pengakuan para kepala sekolah pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tommy Manik SH, dan anggota Lodewyk Ivan Simanjuntak dan Taupik AHN Nainggolan dengan JPU, Kasi Pidsus, Yudha Utama Putra SH, Sartono Siregar, dan Sri Mulyanti Saragih SH, serta menghadirkan dua terdakwa, yakni, Drs Panongonan Muda Hasibuan dan kuasa hukumnya dari kantor hukum Benny Harahap SH dan Maskur Hasibuan dengan kuasa hukumnya Sulaiman Siregar SH.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh guru mengaku diminta membayarkan kewajiban dengan jumlah bervariasi antara Rp24-Rp 29 juta. Permintaan ini merupakan perintah Panongonan dan disampaikan oleh Maskur Hasibuan kepada para kasek.

Menurut para kasek, uang kewajiban tersebut ada yang langsung diserahkan kepada Panongonan Hasibuan dan ada juga yang diserahkan kepada Maskur Hasibuan, bahkan ada juga yang diserahkan kepada Kasubbag Umum Disdik Psp, Abdul Rahman Matondang. Dan dana yang diserahkan tersebut dipotong dari dana DAK sekolah masing-masing di pencairan tahap ketiga, yakni 28 Desember 2009.

Selain itu, dalam pengakuannya seluruh kasek mengaku menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diserahkan atau dilaporkan kepada Disdik Psp sesuai dengan isi RAB namun yang membelanjakan bahan bangunannya adalah kepala tukang.

Para kasek ini juga mengaku, dana yang diberikan kepada Panongonan ataupun Maskur mereka sendiri yang memotongnya sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Panongonan yang disampaikan oleh Maskur melalui dana DAK di pencairan tahap ketiga.

Baca Juga :  Jangan Ada 11 Matahari di PSSI

Para kasek ini juga mengaku, bahwa bangunan yang direhab maupun Ruang Kelas Baru (RKB) selesainya tahun 2010 sedangkan dalam juklak DAK 2009, bangunan harus selesai tahun 2009 jika tidak maka anggaran DAK akan dikembalikan ke kas negara.

Sementara itu mengenai kepala tukang, para kasek mengaku sudah disiapkan oleh Disdik yang mana yang menyiapkan kepala tukang itu di antaranya Maskur Hasibuan dan juga Sahlan Ali Rangkuti yang merupakan staf teknis dan juga sebagai si pembuat RAB.

Mengenai apakah ada bagian untuk kasek pada DAK tersebut sesuai dengan pertanyaan dari majelis hakim, para kasek dengan suara pelan mengaku bahwa mereka mendapatkan bagian sekitar 3 persen dari total DAK untuk sekolah mereka.

Para kasek ini menambakan, pihaknya menyerahkan uang sebagai kewajiban tersebut, namun pekerjaannya belum selesai dan seluruh kasek menyebutkan bahwa yang menyampaikan penyetoran kewajiban adalah Maskur Hasibuan.

Ketika majelis hakim mempertanykan hal ini kepada terdakwa Panongonan, apakah benar ada menyuruh melakukan pemotongan, apakah ada menerima uang, dengan menggeleng-gelengkan kepala dan menatap tajam para kepala sekolah membantah dan menolak pengakuan seluruh kasek. “Tidak ada yang benar semua itu Pak,” kata Panongonan.

Sementara itu terdakwa lainnya, Maskur Hasibuan mengaku tidak tahu kasek menyerahkan sejumlah uang, baik kepadanya ataupun kepada Panongonan. Namun, diakuinya pernah menerima Rp5 juta dari salah satu kasek, Farida, yang mendapatkan DAK Rp217 juta untuk rehab 4 kelas dan 1 RKB.

Sedangkan Farida mengaku, menyerahkan kewajiban Rp29 juta dengan rincian, kepada Panongonan diserahkan Rp24 juta dan Maskur Rp5 juta.

Baca Juga :  Stoner: Percuma Majukan Seri Australia

Namun, Maskur membantah sebagian lagi keterangan dari para kasek bahwa dirinya menerima sejumlah uang untuk diserahkan kepada Panongonan sebagai dana kewajiban dan berdalih bahwa dirinya menyampaikan agar kasek menyerahkan uang kewajiban atas perintah Panongonan.

Usai mendengarkan keterangan 10 saksi dari kasek ini, majelis hakim, JPU dan juga para kuasa hukum terdakwa menyepakati akan melanjutkan sidang 20 September untuk terdakwa Maskur dengan menghadirkan 10 saksi lagi, di antaranya Sekdako Psp, Sarmadhan Hasibuan kemudian 21 September sidang terdakwa Panongonan Hasibuan dan Maskur Hasibuan dengan menghadirkan saksi kasek sebanyak 20 orang.

Pantauan METRO, sidang kali ini dipadati oleh wartawan, kasek, keluarga Maskur baik itu anak-anaknya maupun istrinya yang datang dalam sidang itu, kemudian keluarga Panongonan dan juga para staf Disdik Psp yang memberikan semangat dan dukungan moril dengan menyalami kedua terdakwa.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. bapak-bapak yg terhormat….kususnya pak hakim agar di eprtimbangkan hukuman kepada oknum2 di jajaran Pendidikan… Klo pejabatnya bidang pendidikan KORUP alamat Anak didik juga akan korup.. kami sangat mengharapkan agar generasi penerus di PSP dan tapsel pada umumnya jangan diajari utk korup.. klo Pejabat bidang pendidikan KORUP nanti kedepan Generasi MUDA akan lebih KORUP lagi. Guru Kencing Berdiri murid akan kencing berlari… PAK HAKIM TOLONG PERTIMBANGKAN HUKUMAN YG SEPADAN tanggung jawab PENDIDIK bukan hanya memberikan mata pelajaran tapi JAdi Panutan ANAK didik

  2. mana ada maling yang mengaku pencuri…………… pak hakim… agar yang lain mikir untu korupsi mohon hukum koruptor seberatberatnya dan sita harta kekayaannya biar diajatuh miskin…..

  3. terdakwa kasus dak ini tidak mungkin berdiri sendiri, apalagi ada yang disebut uang kewajiban. istilah ini sering juga disebut “setoran ke atasan” . mungkin ada perintah atau arahan kepada terdakwa untuk melakukan pungutan seperti kasus pungli oknum bag humas pemko kepada skpd dengan dalih thr wartawan yang disebut oknum kabag bs bukan pungli tetapi kesepakan bersama dan persetujuan yang menyebut nyebut nama walikota….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*