Sidang Korupsi PS. Sidimpuan – JPU Nilai Terdakwa Tidak Memahami Isi Dakwaan

P. Sidimpuan, (Analisa)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai terdakwa mantan wakil manager Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan HAN, tidak menyimak dan memahami isi dakwaan.

“Kami menilai, eksepsi terdakwa menunjukkan ketidak pahaman terhadap isi ataupun pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan. Atas dasar itu, kami memohon majelis hakim untuk menolak eksepsi terdakwa , “ujar Sartono Siregar SH bersama Akhmad dalam sidang lanjutan dugaan korupsi PS Sidimpuan di Pengadilan Negeri P. Sidimpuan, Senin (9/5).

Selain itu, JPU juga meminta agar majelis hakim menyatakan surat dakwaan sah, melanjutkan proses persidangan serta memerintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi.

“Besar harapan kami, kiranya majelis hakim menolak eksepsi terdakwa, sehingga, proses persidangan dapat terus dilanjutkan, “katanya. Usai mendengar nota jawaban JPU atas eksepsi terdakwa, majelis hakim dipimpin Syahlan, SH.MH dengan anggota Efiyanto, D. SH, Tommy Manik SH dan panitera pengganti Jawatin Silitonga menunda sidang Kamis (12/5) dengan agenda putusan sela.

Sebelumnya, terdakwa HAN dalam eksepsinya menolak seluruh isi dakwaan karena menilai dakwaan kabur, tidak jelas, dan tidak dimengerti. Mereka juga menolak perkara ini dikategorikan korupsi.

“PS Sidimpuan dijalankan berdasarkan AD/ART. Kami menilai ini hanya tergolong tindak pida penggelapan biasa sebagaimana Pasal 372 dan 274 KUH Pidana, ” kata terdakwa melalui kuasa hukumnya.

Untuk diketahui, dalam surat dakwaan perkara No: 313/Pid/Sus/2011/PN.PSP, dengan terdakwa HAN, JPU menyebut terdakwa melakukan korupsi dana PS Sidimpuan pada 2008 dan 2009.

Baca Juga :  Korban Penembakan Polisi Mengadu ke Komnas HAM

Dijelaskan, pada saat PS Sidimpuan mengikuti Liga Indonesia ke XIV tahun 2008, diperlukan dana sekitar Rp 3,1 Miliar, namun terdakwa bertindak melebihi kewenangannya selaku wakil manejer dengan tidak pernah melaporkan kondisi tim, pemain, dan keuangan kepada manejer maupun kepada ketua umum.

Untuk pengelolaan keuangan, HAN mengeluarkan uang tanpa ada bukti pengeluaran yang sah. Saat Kadispora dijabat AID, tersangka lain dalam berkas terpisah, PS Sidimpuan pernah dapat kucuran hibah Rp 2 M.

Tapi yang sampai ke tangan bendahara tim PS Sidimpuan hanya sebesar Rp.1.242.000.0000. Sedangkan sisanya, kata JPU, digunakan HAN bersama AID untuk kepentingan mereka berdua.

Pertengahan 2008, terjadi kekurangan dana Rp 500 juta untuk keperluan kontrak dan pemain. Bendahara Dispora mencairkan dana itu dalam bentuk hibah dan diterima HAN selaku wakil manejer.

Rincian dana Rp 500 juta itu disebut untuk keperluan minyak kenderaan tim sebesar Rp 50 juta, obat-obatan Rp 15 juta, sewa penginapan Rp 200 juta, makan dan minum Rp 160 juta, beli kostum Rp 50 juta, dan beli training serta kaos Rp 25 juta.

HAN tidak lapor penerimaan dan penggunaan uang ini kepada ketua umum dan manejer PS Sidimpuan. Kondisi ini diketahui HMSP sebagai Kadispora yang menggantikan AID. Desember 2009, HAN melaporkan kepada Ketua Umum PS Sidimpuan juga Walikota P. Sidimpuan, Zulkarnain Nasution, bahwa terjadi kekurangan dana Rp 740.922.000 untuk tim.

Baca Juga :  2011, Pembangunan Jalan Marancar-Sipirok Selesai

Walikota perintahkan Kadispora mencairkan uang itu dalam bentuk hibah. Atas perintah Kadispora, HMSP, Bendahara mencairkannya dan diserahkan kepada HAN. (hih)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*