Sidang Lanjutan Prapid Dugaan Korupsi PS Sidimpuan ; Jaksa Akui Salah Ketik Nomor SPP

P. Sidimpuan, (Analisa)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan mengaku melakukan kesalahan pengetikan pada nomor Surat Perintah Penyidikan (SPP) tersangka dugaan korupsi Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan, HAN.

Hal itu terungkap saat jaksa Sartono Siregar SH, didampingi Indra Zamach Syari SH, membacakan nota jawaban atas permohonan praperadilan HAN pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri P. Sidimpuan, Selasa, (1/2).

Selain itu, ketika menjawab permohonan pemohon agar termohon menunjukkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Ternyata termohon menunjukkan SPDP aneh. Dimana SPDP yang ditunjukkan adalah SPDP yang dibuat pada tahun 2007.

Sementara perkara yang sedang mereka tangani adalah masalah bantuan dana untuk PS Sidimpuan di tahun anggaran 2008.

Dalam nota jawabannya Jaksa juga menegaskan, jika proses hukum terhadap HAN tidak ada yang menyalahi aturan yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Hanya terjadi kesilapan pengetikan nomor pada Surat Perintah Penyidikan. Itu karena human error, yang benar Print-04/N.2.20/Fd.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010.” ujar Sartono.

Dijelaskan, dalam surat perintah penyidikan, surat yang dikeluarkan Kajari P.Sidimpuan disebut bernomor Print-04/N.2.20/Fd.1/07/2010 tanggal 20 Juli 2010. Sementara pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertulis No: Print-04/N.2.20/Dek.3/07/2010 tanggal 20 Juli 2010.

Mengenai hal penetapan status tersangka hingga penahanan termohon mengatakan, jika semuanya dilakukan setelah adanya bukti-bukti yang cukup dan ditambah keterangan para saksi serta tersangka sendiri.

“Tersangka kita tahan karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Mengenai statusnya sebagai PNS dan menjabat Kepala Bappeda Kota P. Sidimpuan , itu atas persetujuan sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, penahanan terhadap HAN sudah sah. Demikian juga penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 yuncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, sudah tepat.

Ditegaskan, ketidaksetujuannya atas permohonan pemohon yang menyebut, penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada HAN tidak tepat dan terlalu dipaksakan. Karena menurut pemohon, jikapun terjadi kesalahan, maka yang diterapkan adalah UU Pidana Umum (KUHP).

Baca Juga :  Hasil Tinjauan Komisi II DPRD Padangsidimpuan - Jalinsum Tanggal Memprihatinkan

Alasannya, di PS Sidimpuan pemohon menjabat wakil manejer dan tidak berkaitan dengan status PNS-nya. HAN hanya bagian dari manajemen penerima hibah bantuan pemerintah, bukan pimpinan atau pegawai Dinas Pemuda Olahraga yang mengelola anggaran negara tersebut.

Terkait penahan, termohon juga menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dalam penahanan tersangka karena dalam hal ini, Jaksa Penyidik telah menjalankan kewenangannya terhadap HAN yang sedang diperiksa. Sehigga tidak harus menunggu surat perintah penahanan, baru dapat menahan tersangka.

“Jaksa Penyidik menggunakan kewenangannya dan tersangka menekennya. Sehingga dianggap sah demi hukum,” tambahnya.

Usai mendengar jawaban jaksa Majelis hakim tunggal yang dipimpin Tommy Manik SH, bersama Panitera Pengganti, Mangara Hutapea SH menskor sidang untuk mendengarkan jawaban termohon atas tanggapan pemohon.

Setiap sesi majelis hakim memberi tenggang waktu 2 jam kepada pemohon dan termohon untuk menyiapkan berkas replik dan duplik.

Batal

Menanggapi jawaban termohon, pemohon melalui kuasa hukumnya Syamsir Alam Nasution SH.MH, Hendra Pardamean Nasution SH, M Irsandi Nasution SH, dan Parwan Bangun Harahap SH menyatakan, jika proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan Jaksa terhadap HAN, adalah cacat dan batal demi hukum. Karena sudah jelas-jelas termohon mengakui adanya kesalahan pada pembuatan nomor Surat Perintah Penyidikan.

“Secara nalar sehat, dapat kita simpulkan bahwa sesuatu yang diawali dengan yang salah, maka seluruh proses lanjutannya adalah salah dan cacat hukum,” terang Syamsir dalam lanjutan sidang tersebut.

Kemudian pemohon menanyakan kenapa termohon sedikitpun tidak menyinggung kenapa mereka tidak mau menunjukkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) sebagai inti dasar dari seluruh perkara ini.

Aneh

Pada sesi persidangan terakhir termohon (Jaksa) menunjukkan SPDP terhadap HAN tersebut. Namun lagi-lagi terjadi keanehan dalam surat tersebut. Dimana SPDP yang ditunjukkan termohon adalah SPDP yang dibuat pada tahun 2007.

Baca Juga :  Sumur Warga Huristak Keluarkan Minyak

Sementara penyelidikan perkara ini dimulai pada awal 2010 dan yang dipermasalahkan adalah dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dan manipulasi data PS Sidimpuan tahun anggaran 2008

Terkait hal itu , pemohon protes sebari mempertanyakan kenapa SPDP-nya tahun 2007, sementara perkaranya tahun anggaran 2008. Dengan artian jauh hari sebelum ada rencana pengalokasian dana bantuan untuk PS Sidimpuan, pihak Kejari sudah dapat memastikan adanya korupsi.

“Aneh sekali perkara ini. Yang di sidik anggaran tahun 2008, tapi SPDP-nya sudah dibuat pada 2007. Jangan-jangan telah terjadi kesalahan penyidikan dalam perkara ini, sehingga klien kami yang jadi korban,” tegas Hendra Pardamean.

Untuk itu, pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk menjadikan hal ini sebagai pertimbangan utama dalam memutus praperadilan tersebut. Kemudian mengabulkan seluruh permohonan pemohon pada praperadilan ini.

Setelah mendengar ruplik dan duplik dari pemohon dan termohon majelis hakim menunda persidangan pada Rabu (2/2) dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi. (hih/ben)

?

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*