Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi DAK Psp 2009

Sidang perdana kasus dugaan korupsi DAK non reboisasi 2009 yang diduga merugikan negara Rp2,3 miliar dengan dua terdakwa yakni, Kadis Pendidikan Padangsidimpuan (Psp) saat itu Drs Panongonan Muda Hasibuan, dan Kasi Sarana dan Prasarana Maskur Hasibuan, Selasa (24/8) digelar di Pengadilan Negeri Psp.

Sidang mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang itu, Panongonan menerima dakwaan, sementara Maskur mengajukan eksepsi.

Sidang dipimpin Ketua PN Psp, Mustofa SH yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim, serta dua hakim anggota Tommy Manik, dan Lodweyk Simanjuntak.

JPU Sartono Siregar dan Yuni Hariaman dalam surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDS-04/Ft.1/PSP/07/2010 untuk Drs Panongonan Muda Hasibuan dan nomor register perkara: PDS-05/Ft.1/PSP/07/2010 untuk Maskur Hasibuan mengatakan, diketahui adanya ketentuan dari terdakwa Panongonan Hasibuan dan Maskur Hasibuan yang mewajibkan kepala sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) menyisihkan sebagian dana DAK tersebut untuk terdakwa Panongonan atau Maskur setelah selesainya pelaksanaan DAK dimaksud. Kemudian antara bulan Januari-Februari 2010, masing-masing kepala sekolah menyerahkan uang kewajiban yang di tentukan tersebut kepada terdakwa Panongonan dan Maskur yang jumlahnya bervariasi.

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diperoleh Panongonan adalah sebesar Rp204.499.859, sedangkan yang diperoleh Maskur sebesar Rp1.644.712.209. Sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.849.212.068.

Kemudian disebutkan, perbuatan Panongonan dan Maskur bertentangan dengan Permendiknas Nomor 03 Tahun 2009 tentang juknis pelaksanaan DAK TA 2009 yang menyebutkan pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut aturan yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa Panongonan bersama-sama dengan Maskur adalah melawan hukum, karena diperoleh secara tidak sah dari para kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan Kota Psp TA 2009, sehingga memperkaya diri terdakwa Panongonan dan Maskur atau setidak-tidaknya telah memperkaya orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara.

Baca Juga :  Ayam Betina Dan Seekor Monyet Dibawa Ikut Demo - Tuntut Pemkab Tapsel Tegas Pada Pelaku Illegal Logging

Dakwaan primair, bahwa terdakwa Drs Panongonan Muda Hasibuan selaku tim pengarah tim koordinasi DAK Psp TA 2009 bersama Maskur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Usai dakwaan dibacakan oleh JPU, Ketua Majelis Hakim Mustofa SH kemudian menanyakan kepada Drs Panongonan Hasibuan apakah menerima dakwaan JPU atau akan mengajukan eksepsi atau pembelaan ataupun penolakan atas dakwaan dari JPU. Terdakwa Panongonan pun menjawab dirinya menerima dakwaan JPU. Namun dengan catatan saat sidang harus dihadirkan saksi-saksi sebanyak 10 orang, terdiri dari beberapa pejabat teras di Psp dan lainnya. Majelis hakim pun menyepakati sidang dilanjutkan minggu depan dengan pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Sedangkan satu terdakwa lainnya, Maskur Hasibuan menolak semua isi dakwaan dari JPU dan akan mengajukan eksepsi. Majelis hakim, JPU dan kuasa hukum terdakwa pun menyepakati pada tanggal 30 Agustus penyampaian eksepsi. Kemudian tanggal 2 September mendengarkan pendapat jaksa serta tanggal 6 September pembacaan putusan dari hakim tentang eksepsi Maskur apakah diterima atau ditolak oleh majelis hakim.

Humas PN Psp, Tommy Manik SH kepada wartawan mengatakan, minggu depan akan dilaksanakan sidang dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk terdakwa atas nama Drs Panongonan Muda Hasibuan. Sedangkan untuk terdakwa Maskur Hasibuan pada tanggal 30 Agustus penyampaian eksepsi, tanggal 2 September mendengarkan pendapat jaksa, dan kemudian tanggal 6 September pembacaan putusan dari hakim tentang eksepsi.

Baca Juga :  Mantan Kadis PU Palas Ditangkap di Hotel Garuda Plaza

Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Psp yang juga Ketua Tim, Yudha Utama kepada wartawan mengatakan untuk terdakwa Drs Panongonan Hasibuan beberapa saksi yang akan dipanggil adalah beberapa pejabat teras di Pemko Psp, kepala sekolah dan pihak lainnya. Sedangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Maskur Hasibuan, pihaknya akan melihat perkembangan dan akan berjuang agar semua bukti dan dakwaan yang dikatakan kuasa hukum Maskur Hasibuan kabur atau tidak tepat.

“Kepada kedua terdakwa kita dakwa dengan pasal 2 ayat (1) pasal 3, pasal 12 huruf F Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang,” kata Yudha.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Sidang_Perdana_Kasus_Dugaan_Korupsi_DAK_Psp_2009

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*