Sidang Perdana Praperadilan Dugaan Korupsi PS Sidimpuan Digelar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan menggelar sidang perdana permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (31/1).

Sidang No: 01/Pid/Pra/2011/PN-Psp tersebut dipimpin hakim tunggal Tommy Manik SH bersama Panitera Pengganti, Mangara Hutapea SH.

Sementara HAN tersangka dugaan korupsi anggaran Persatuan Sepakbola (PS) Sidimpuan yang saat ini mendekam di LP Kelas II B Salambue Sidimpuan, diwakili kuasa hukumnya, Syamsir Alam Nasution SH.MH, Hendra Pardamean Nasution SH, M Irsandi Nasution SH dan Parwan Bangun Harahap SH bertindak sebagai pemohon.

Sedangkan Kejari Sidimpuan diwakili oleh jaksa Sartono Siregar SH dan Indra Zamach Syari SH sebagai pemohon.

Pantauan Analisa, sidang diawali pemeriksaan identitas kuasa hukum pemohon dan yang mewakili termohon. Kemudian kuasa hukum pemohon menyampaikan hal-hal penting terkait dalam praperadilan ini namun belum termuat di berkas permohonan.

“Sebelum membacakan permohonan praperadilan ini, kami meminta termohon (Jaksa) menunjukkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas klien kami dari Kajari kepada Jaksa Penyidik,” kata Syamsir Alam.

Menurutnya, SPDP itu sangat penting diperlihatkan. Karena merupakan dasar dimulainya penyidikan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap klien mereka, HAN.

Majelis Hakim mengabulkannya, tapi ternyata termohon (Jaksa) keberatan dan menolak menunjukkannya di persidangan. Alasannya, sudah memasuki pokok materi perkara dugaan korupsi yang disangkakan terhadap HAN.

Mendengar itu, kuasa hukum HAN meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan termohon tersebut di risalah Berita Acara Persidangan. Dengan harapan dijadikan pertimbangan pada putusan nanti.

Permohonan

Selanjutnya kuasa hukum pemohon membacakan permohonan praperadilan yang pada intinya meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan proses hukum yang dilakukan termohon terhadap HAN tidak sah.

Baca Juga :  Panitia Jamin Penerimaan CPNS di Padangsidimpuan Murni

Adapun dasar permohonan praperadilan itu antara lain, penahanan dilakukan penyidik Kejari Sidimpuan terhadap HAN dinilai tidak sah bila didasarkan pada KUHAP.

Karena sesuai SKEP 002/PS.SIDIMPUAN/III-2008 tentang Susunan Managemen Tim PS Sidimpuan Menghadapi Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV tahun 2008 yang dikeluarkan Ketua Umum PS Sidimpuan Drs Zulkarnaen Nasution MM, Pemohon HAN menjabat Wakil Manejer.

Dalam kepengurusan manajemen PS Sidimpuan, status HAN bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi salah seorang pengurus manajemen PS Sidimpuan, yang dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang menerima bantuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pemko Sidimpuan.

Manajemen sama sekali tidak mengetahui berapa total anggaran yang ditampung dalam APBD Kota Sidimpuan untuk diserahkan sebagai bantuan kepada PS Sidimpuan.

Namun, biaya yang dipakai manajemen untuk mengikuti Kompetisi PSSI Divisi Satu Liga Indonesia XIV tahun 2008, mulai dari perekrutan pemain hingga kompetisi berakhir, semuanya berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga.

Adapun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana selama mengikuti kompetisi, telah dibuat dan sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Bendahara PS Sidimpuan Zulkarnaen Pohan.

Pada 18 Mei 2010, HAN menerima surat panggilan No: R.389/N.2,20/Dek.3/05/2010 tertanggal 12 Mei 2010 dari Kajari dan kemudian surat perintah No: 04/N.2.20/Dek.3/07/2010 tentang perintah penyidikan terhadap HAN.

Anehnya, dalam berita acara pemeriksaan, statusnya dibuat sebagai PNS dan jabatannya sebagai Kepala Bappeda Kota Sidimpuan.

Kangkangi

Atas dasar itu, tim pengacara HAN menyimpulkan, jika dalam hal penetapan status HAN sebagai PNS, penyidik telah melanggar atau mengkangkangi aturan hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 143 ayat (2) Sub (a) dan (b) KUHAP No.8 tahun 1981.

Baca Juga :  Penerimaan CPNS Tapsel Tanpa Sogok?

Kemudian dalam hal penahanan, HAN merasa telah dilanggar hak-hak kemerdekaan, karena penahanannya tanpa disertai surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, 17, dan 18 KUHAP.

Selain itu, penyidik dinilai terlalu dini dan terlalau cepat menentukan status HAN sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Karena sampai saat ini, penyidik tidak jelas dalam menentukan dasar sangkaannya.

Penyidik juga belum melakukan pemeriksaan sebagai saksi kunci terhadap mantan Kadispora Drs H Asgul Idihan Dalimunthe MSi, Manejer PS Sidimpuan H Sarmadhan Hasibuan SH MM dan Bendahara Dispora Ridoan Ahmad Lubis.

Usai mendengar permohonan tersangka HAN, termohon meminta waktu sehari kepada Majelis Hakim guna membuat nota jawaban. Majelis menunda persidangan hingga Selasa (1/2) dengan agenda mendengar jawaban termohon. (hih/ben) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*