Sidang PK Mantan Bupati Madina – Jaksa Sebut Hidayat Batubara Hanya Ajukan Alibi

Mantan Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (16/5/2013). Hidayat ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Khairil Anwar dan seorang kontraktor, Surung Pandjaitan karena diduga terkait dengan kasus dugaan suap proyek alokasi Bantuan Dana Bawahan (BDB) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Medan. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menolak materi peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Mandailing Natal (Madina), M Hidayat Batubara, sebagai terpidana lima tahun enam bulan penjara dalam kasus suap Rp 1 miliar. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan tanggapan jaksa, Senin (22/12), keterangan saksi dan tanggapan jaksa hanya disampaikan tertulis tanpa dibacakan. Hidayat Batubara selaku pemohon PK menghadirkan Minauli sebagai saksinya.

“Ini keterangan saksi dan juga tanggapan dari jaksa tak dibacakan lagi ya, tinggal kesimpulan dari hakim nanti, biar hakim saja yang menyimpulkannya,” kata ketua majelis hakim, Zulfahmi, di Ruang Cakra II Gedung Pengadilan Negeri Medan.
Setelah keterangan dari saksi dan jaksa diterima hakim, majelis hakim pun kemudian menunda sidang tersebut.

JPU Fitroh Rohcahyanto, kepada wartawan mengatakan, dalam tanggapan yang mereka ajukan ke majelis hakim, intinya KPK meminta agar hakim memeriksa perkara tersebut menolak seluruh materi PK yang diajukan pemohon. Pasalnya, menurut Fitroh, materi PK yang diajukan Hidayat sudah pernah disampaikannya dalam sidang agenda pledoi di Pengadilan Tipikor Medan saat sidang tingkat pertama dulu. “Jadi, apa yang disampaikannya pada PK ini, itu hanya alibi saja. Bukan novum atau bukti baru selain dari yang sudah disidangkan dulu,” kata Fitroh.

Baca Juga :  Banjir Madina, Dampak Etika Pembangunan

Untuk itu, kata Fitroh, upaya hukum PK yang diajukan Hidayat Batubara sebenarnya tidak memenuhi unsure, sebab dalam pengajuan PK harus ada novum yang berbeda dari yang sudah disidangkan sebelumnya. “Terus ada lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Hidayat, yaitu bukti kuitansi. Yang intinya kuitansi itu bahwa uang Rp 1 miliar dari Surung Panjaitan hanya pinjaman, bukan uang suap. Nah, kalau hanya kuitansi, kan itu bisa saja dibuat-buat. Jadi kuitansi itu bukan bukti kuat,” jelas Fitroh.

Dengan demikian, kata Fitroh, mereka meminta agar majelis hakim nanti menolak upaya PK yang diajukan oleh Hidayat Batubara. “Tidak bisa diterima upaya PK yang diajukannya ini, karena itu bukan novum, kalau diketahui dalam mengajukan PK kan harus ada novum bukan alibi seperti ini,” kata Fitroh.

Sebelumnya, Hidayat Batubara, terpidana kasus gratifikasi/suap pembangunan RSUD Panyabungan Rp 1 miliar mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) melalui sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Pada materi PK yang diajukan oleh Hidayat Batubara melalui penasihat hukumnya, Ali Samiarta mengatakan, bukti baru yang dimiliki Hidayat Batubara. Di antaranya, keterangan saksi di persidangan yang menyatakan uang Rp 1 miliar yang diterima Hidayat melalui mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar Daulay tersebut merupakan pinjaman. “Bukti barunya ada keterangan saksi yang menyatakan uang itu sebagai pinjaman,” kata Ali.

Ali juga menyatakan, dalam putusan hakim di Pengadilan Tipikor Medan, ada kekeliruan dan khilaf. Karena, Hidayat sendiri tidak kenal dengan Surung Panjaitan sebagai pemberi suap.

Baca Juga :  "Tak Banyak yang Panggil Saya Monyet"

Hidayat Batubara telah dijatuhi hukuman lima tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Agus Setiawan. Selain dihukum penjara, adik kandung pengusaha sawit, Ivan Batubara itu juga dibebani denda Rp 300 juta dengan subsider lima bulan kurungan.

Hidayat dinyatakan terbukti menerima gratifikasi/suap sebesar Rp 1 miliar terkait rencana pembangunan RSUD Panyabungan tahun 2013. Dia terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( dewantoro)/MedanBisnis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*