Sidimpuan Gratiskan Retribusi

Pemko Padangsidimpuan tampaknya secara diam-diam telah menggratiskan sementara kutipan pajak dan retribusi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal itu merunut pada surat pemberitahuan Walikota Padangsidimpuan, Zulkarnaen Nasution No:188.342/1651/2011 tertanggal 24 Maret 2011  kepada Ketua DPRD Padangsidimpuan, Aswar Syamsi.

Walikota mengatakan, dengan diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusidDaerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun serta memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan UU tersebut.

“Pemko Padangsidimpuan telah menetapkan Perda tentang pajak dan retribusi daerah tahun 2010. Sehingga untuk memungut pajak harus menggunakan SKPD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan,” kata walikota, pagi ini.

Jika dilihat dari surat walikota tersebut, berarti pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut  hanya sesuai yang tercantum pada Perda tahun 2010. Sedangkan Perda yang lainnya secara otomatis dihapuskan.

Karena dalam suratnya, walikota hanya menyebut sesuai Perda tahun 2010. Tidak menyebutkan bahwasanya Perda lain yang selama ini dipungut masih diberlakukan atau sudah dihapuskan.

Adapun Perda tahun 2010 yang disebutkan Walikota dalam suratnya, hanya mengatur tentang enam macam perturan tentang pajak dan retribusi. Yakni Perda No.3 tentang pajak daerah, Perda No.4 tentang retribusi jasa umum, Perda No.5 tentang retribusi jasa usaha.

Perda No.6 tentang perizinan tertentu, Perda No.7 tentang orta kantor pelayanan perizinan terpadu daerah dan Perda No.8 tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga :  Polres P. Sidimpuan Musnahkan 45,5 Kg Ganja Kering

Pada Perda tahun 2010 itu sama sekali tidak diatur atau menyinggung tentang pajak/retribusi IMB dan pengendalian menara Telekomunikasi. Padahal sebelum ini keduanya memiliki peraturan sendiri-sendiri.

Sebelumnya, walikota juga melayangkan surat No:188/342/1143/3011 tertanggal 28 Februari perihal program legislasi daerah Kota Padangsidimpuan kepada ketua DPRD. Surat ini bersifat surat jawaban walikota atas surat ketua DPRD.

Dalam surat itu disebutkan, Pemko Padangsidimpuan masih dalam proses mengajukan Ranperda tentang IMB dan retribusi pengendalian menara Telekomunikasi ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda.

Ini membuktikan pajak yang selama ini dipungut untuk membuat IMB dan retribusi bagi pengendalian menara Telekomunikasi telah dihapuskan. Setidaknya sampai Ranperda terbaru mengenai keduanya disahkan jadi Perda. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*