Sipirok, Inplementasi UU dan Tata Ruang

Oleh : Faisal Reza Pardede *)

Dengan jelas diketahui, kualitas rencana tata ruang juga ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang tersebut. Ada beberapa hal mengapa peran masyarakat sangat penting dalam perencanaan yaitu peran serta masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.

Kemudian apabila masyarakat merasa dilibatkan dalam perencanan tentunya mereka akan mempunyai rasa memiliki perencanaan tersebut, dan yang terakhir adalah munculnya anggapan, merupakan suatu hak demokrasi apabila dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri sehingga perencanaan akan lebih bersinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Pada era otonomi daerah sekarang pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya, lebih lanjut UU No 26 Tahun 2007 lebih rinci menjelaskan kewenangan masyarakat dan pemerintah.

Dalam implementasinya terhadap penataan ruang di Tapanuli Selatan khususnya Kota Sipirok sebagai ibukota tentu penjelasan di atas sangat bertolak belakang dengan perencanaan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan serta menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam penyusunan program pembangunan kota dalam jangka panjang sebagai refleksi atas pemekaran yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat suatu kajian Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sipirok pada tahun 2006 yang bertujuan menciptakan pola tata ruang Kota Sipirok yang serasi dan  optimal, meningkatkan daya guna hasil dan guna aktivitas dengan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya serta meningkatkan fungsi dan peranan setiap bagian wilayah kota dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan yang merupakan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Atas dasar kajian dalam RUTRK Sipirok yang dimaksud Kota Sipirok berada dalam radius 9 Km dan pada Bagian Wilayah Kota (BWK) C merupakan pusat pemerintahan.

Tata Ruang Kota, aspek hukum dan aspek politis
Secara terperinci Kota Sipirok lebih kurang 3 Km berfungsi sebagai kawasan inti kota, ± 3-6 Km berfungsi sebagai kawasan pengembangan, dan lebih kurang 6-9 Km berfungsi sebagai kawasan penyangga (hinterland).

Mengingat rencana itu dan peran serta masyarakat yang dibaikan serta adanya rencana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diluar RUTRK Sipirok Tahun 2006 untuk mengalihkan pusat pemerintahan ke Wilayah Maragordong / Desa Tolang di perbatasan Kecamatan Angkola Timur telah menimbulkan keresahan pada masyarakat Tapanuli Selatan sehingga sering muncul nada – nada miring dari masyarakat atas rencana tersebut.

Jika dilihat dari kondisi lokasi Desa Tolang / Kawasan Maragordong saat ini dan ditinjau dari sudut pandang perencanaan kota dan wilayah maka usulan lokasi Desa Tolang /

Kawasan Maragordong sebagai lokasi Pusat Penyelengaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah tepat yang disebabkan jarak yang begitu jauh dari pusat Kota Sipirok sehingga tidak akan saling mendukung dengan kegiatan pusat perekonomian yang berada di pusat Kota Sipirok dan akan menimbulkan pembengkakan biaya ekonomi bagi masyarakat.

Baca Juga :  Unjuk Rasa Santun Menuntut Kepatuhan Hukum Dan Janji

Recana tersebut diperkuat pada Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Sipirok dimana kajian telah terjadi manipulasi sebagaimana pada judulnya adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Sipirok (RDTRK Sipirok) tetapi isinya tidak menjelaskan Kota Sipirok melainkan Kawasan Maragordong / Desa Tolang dan seharusnya judul yang tertera adalah Rencana Detail TataRuang Desa Tolang.

Tentunya disamping telah terjadinya manipulasi tentu juga fakta di atas telah melanggar UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana seharusnya RDTR disusun dengan kedalaman pengaturan dan skala pemetaan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang berpedoman pada prinsip saling melengkapi terhadap RUTR, dengan kata lain RDTR harus sejalan dan sinkron terhadap RUTR.

Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius yang telah mangabaikan hak masyarakat. Penggunaan APBD terhadap kajian tersebut harus jelas pertanggungjawaban yang disertai output dari kajian yang telah dilakukan. Bukan diabaikan dengan selera pribadi, padahal UU Penataan Ruang dengan jelas menyebutkan pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang dapat diberikan melalui tiga tingkatan yaitu hukuman pidana tiga tahun dan denda Rp. 500.000.000 bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan ruang, pidana delapan tahun dan denda Rp1.500.000.000 bagi pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa akan dikenakan hukuman pidana lima belas tahun dan denda Rp15.000.000.000 Tujuan pemekaran pada prinsipnya adalah memangkas jarak serta mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang senantiasa bertujuan memakmurkan masyarakat.

Rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang / Kawasan Maragordong lebih identik dengan kepentingan beberapa pihak tanpa memikirkan prinsip tujuan pemekaran tadi. Belakangan ini Bupati Tapanuli Selatan, Ir H Ongku P. Hasibuan sering memberikan pernyataan yang propokatif terhadap masyarakat yang sering menyebutkan Kota Sipirok berada tepat diatas Patahan Angkola sehingga akan muncul gempa dahsyat dalam kurun waktu setiap 30 tahun.

Tentu sikap yang demikian bukanlah sikap pemimpin yang bijaksana dengan memberikan pemahaman yang salah kepada rakyatnya. Di samping itu dengan sengaja Bupati Tapanuli Selatan apabila disinggung mengenai lokasi pertapakan ibukota selalu balik menanyakan dan meminta untuk menyiapkan lahan, bukannya mengajak masyarakat untuk berdiskusi mencari lahan pertapakan yang paling baik.

Beberapa pihak juga selalu ingin membenturkan permasalahan ini dengan mengatakan Ibukota Tapanuli Selatan idealnya di Batang Toru, padahal sudah jelas perencanaan ibukota sudah dibuat, disamping itu ketetapan hukumnya sudah ada sehingga diyakini ada pihak– pihak tertentu yang ingin membenturkan Masyarakat Sipirok dan Masyarakat Batang Toru.

Untungnya masyarakat sudah mulai berpikir jernih terhadap rencana demikian yang menggunakan pola – pola disintegrasi lokal. Apabila ditelaah lebih lanjut, pada dasarnya permasalahan ibukota bukanlah semata persoalan Masyarakat Sipirok dengan Bupati Tapanuli Selatan, akan tetapi Masyarakat Tapanuli Selatan secara keseluruhan dengan bupati, UU No. 37 dan 38 Tahun2007adalah suatu ketetapan hukum yang wajib dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali seorang pejabat daerah sehingga menjadi tanggung jawab bersama menegakkan supremasi hukum.

Baca Juga :  Marsuo Di Tongan Dalan

Andai kata UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 menetapkan Kota Batang Toru sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya kita akan mematuhi ketetapan itu Proses perencanaan yang salah terhadap pembangunan Kota Sipirok sebagai Pusat Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan akan berdampak buruk terhadap perencanaan pambangunan Tapanuli Selatan.

Harus ada langkah yang sistemastis merumuskan kebijakan pemerintah daerah termasuk DPRD Tapanuli Selatan dimana selama ini belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap persoalan yang berlarut – larut ini. DPRD Tapanuli Selatan diharapkan melaksanakan fungsinya terutama fungsi pengawasan dan legislasi terhadap pelaksanaan ketentuan yang berlaku seperti pelaksanaan RUTRK Sipirok yang sampai saat ini belum ditetapkan status hukumnya karena kajian tersebut belum dituangkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Di penghujung masa tugas bupati saat ini, kita bisa menilai kinerja bupati terhadap proses pemindahan ibukota bisa dikatakan nol. Hampir 3 tahun tenggat waktu yang ada masyarakat Tapanuli Selatan seakan dibuai dengan janji – janji palsu. Pada 12 Agustus nanti sesuai agenda bupati dan wakil bupati terpilih H. Syahrul M Pasaribu dan H. Aldinz Rapolo Siregar, akan dilantik secara defenitif menggatikan bupati sebelumnya. Harapan besar terhadap pemimpin yang mengaku taat azas ini kita berharap amanah dengan semua ketentuan yang ada termasuk UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 tentang penetapan Sipirok sebagai ibukota. Daerah Tapanuli Selatan yang merupakan kombinasi dari Angkola dan Sipirok (Angkola Dolok) mempunyai tatanan kebuadayaan yang bersahaja, alangkah indahnya bila bupati dan wakil bupati terpilih yang mewakili kedua kombinasi tersebut mampu mewujudkan cita-cita masyarakat Tapanuli Selatan, yaitu hadir memberikan pelayanan ditengah – tengah rakyatnya dengan sesegera mungkin. Untuk mewujudkan itu semua mari kita dukung pemerintahan ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Tapanuli Selatan. Horas !

*) Penulis :
Ketua Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali Sipirok (NNBS)
Ketua Litbang IKAPSI Sumut

Faisal Reza Pardede

Jl. Simangambat no 165, Sipirok
Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
HP : 08126326005

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*