Sipirok, Miniatur Kerukunan Umat Beragama

161450848788689767b58c94d9767222f6e598b3 Sipirok, Miniatur Kerukunan Umat BeragamaP. SIDIMPUAN (Waspada): Sipirok ibukota Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana ditetapkan Pasal 21 UU No.37 dan 38, merupakan kota penuh sejarah dan juga miniatur dari sebuah keru-kunan umatberagama.

Menurut Syafaruddin Siregar, mantan anggota DPRD Tapsel, Minggu (20/5), Sipirok terlahir sebagai kota yang bersahaja dengan segala kearifan lokalnya. Bukan tanpa alasan tentara Paderi menempatkan pasukannya hingga 30.000 kavaleri di Sipirok sekitar tahun 1820.

Ajaran Islam dari Minangkabau pertama kali menempatkan Sipirok sebagai pusat penyebarannya untuk wilayah Tanah Batak. Hal serupa juga dilakukan IL. Nomensen yang menempati Sipirok dalam waktu cukup lama. Selain itu Sipirok juga merupakan kota perjuangan.Tor Simago-mago menjadi saksi bisu keberadaan satu-satunya pusara pahlawan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

“Sejarah mencatatseorang GubernurJenderal Belanda bernama Jenderal Simón Spoor, gugur dalam Pertempuran Aek Kambiri melawan pasukan dengan jumlah kecil dari Sipirok. Ini suatu catatan kelam yang tidak ingin dibuja dan diakui pemerintah Belanda,” katanya.

Karena ini, tambah Syafaruddin, alangkah naifnya bila seorang Bupati Tapsel menanyakan Sipir¬ok itu di mana dan yang mana? Seharusnya bupati Bangga mngenalkan Sipirok sebagai ibukota daerah yang punya sejuta sejarah. Atau sebagai daerah yang masyarakatnya toleran dalam kehidupan beragama. “Nilai sejarah mempunyai makna lúas untuk peradaban sekarang ini, tidak mengherankan jika suatu kelak nanti Presiden Amerika berkunjung ke Sipirok, hanya untuk melihatdan mempelajari kesahajaan dan toleran,” ujarnya.

Faisal Reza Pardede, Ketua Litbang Ikapsi Sumut, menyebut masyarakat Sipirok dikenal dengan sikapnya yang sopan dan santun. Hanya saja kesantunan itu tidak membuat legislator untuk bersuara dan bersikap tentang Sipirok yang hingga kini belum difungsikan layaknya se-buah ibukota daerah.

Baca Juga :  Masyarakat Padang Lawas Utara Punya Aspirasi dan Kritik...?, Sampaikan ke DPRD!

“Masalah pemindahan ibukota menjadi polemik berkepanjangan, tapi DPRD Tapsel tidak menyahuti aspirasi itu. Ada indikasi partai politik memiliki kedekatan dengan bupati, sehingga merasa tidak perlu kritis,” katanya.

Faisal berpendapat, sifat kritis bisa berakibat pengucilan dari peta politik daerah yang bisa ber-akhir dengan semacam embargo sumberdaya politik yang dikuasai bupati. Legislatif tidak lagi dapat menjalankan fungís normatifnya dalam hal pengawasan.

Kemudian legislatif dan parpol memahami bahwa isu ibukota Tapsel sangatsensitif dan beresiko politik tinggi. Meski secara kelembagaan DPRD Tapsel sering diposisikan bupati sebagai bumper politik, namun secara individu dan kepartaian anggota DPRD itu ingin safety.

Sedangkan Shohibul Anshor Siregar, pengamat sosiologi politik Sumatera Utara juga Dosen Fisipol UMSU, menyebu hukum itu sifatnya mengatur dan memaksa. Sehingga tak satupun objek hukum yang kebalatasketentuan hukum.

“Lain halnya di Tapsel. Seolah hukum berlaku parsial atau tidak berlaku bagi pemimpin di sana. Mengutip pernyataan Kapolres Tapsel beberapa hari lalu, katanya aksi anarkis di Sipirok tidak semata akibat prilaku masyarakat Sipirok, karena masyarakat di sana santun,” ujar Shohibul.

Namun kenapa aksi itu terjadi ? Ini karena masyarakat Tapsel menagih janji-janji kampanye H. SyahrulM Pasaribu saat Pilkada 2010. Mereka menuntut realisasi janji memindahkan ibukota dan berkantor dengan segera di Sipi¬rok apabila menang dan dilantik.

“Unjukrasa ke cantor Bupati Tapsel di Padangsidimpuan, menurutnya, bukan hal yang lazim bagi masyarakat Sipirok yang santun. Sebagai masyarakat dengan harkat martabat yang kuat, tentu ada titik akumulasi kekecewaan yang mendalam. Sehingga mereka berunjuk rasa demi tegak nya ketentuan hukum diUU No.37 dan 38 tahun 2007, khusus-nya Pasal 21 tentang penetapan Sipirok sebagai ibukota Tapsel.

Baca Juga :  MTQ TINGKAT KABUPATEN PADANG LAWAS KE-9 DILAKSANAKAN DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN

Menyahuti aspirasi tersebut IKAPSI Jakarta mengundang Bupati Tapsel untuk diskusi pada ta-nggal 23 Juni 2011 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, namun hasilnya hampir tidak ada yang konkrit. Dua hari kemudian IKAPSI Sumut kembali melakukan diskusi de¬ngan BupatiTapsel di Grand Antares Hotel Medan, hasilnya tetap saja tidak ada yang konkrit. (a2 7) (waspada)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Semoga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan rukun dan damai berlandaskan peraturan yang ada dan dikuatkan oleh hukum agama serta hukum adat. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa dizolimi, dengan demikian harapan saya kebanggaan sebagai masyarakat Sipirok yang dikenal memiliki sifat rukun dan damai dalam menjunjung kebenaran semakin kokoh tertanam dalam diri masyarakat Sipirok baik yang diperantauan atau yang ada di Tapsel. Tks

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*