Sipirok, Sebagai Ibukota Kab. Tapsel, Nasibnya Terkatung-katung Oleh Karena Sikap Bupatinya Sendiri

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan didirikan dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956.  Semenjak berdirinya sampai sekarang, Kabupaten  Tapanuli Selatan  sudah mengalami beberapakali pemekaran wilayah . Hal itu terjadi oleh karena terjadinya perkembangan  dan pertumbuhan disegala bidang ditengah masyarakat, sehingga  dengan keluarnya  UU Nomor  32 tahun 2004. Proses pemekaran dimaksud  di Tapanuli Selatan adalah :-

  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Padangsidimpuan.
  2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal.
  4. Undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara
  5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas

Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk, telah ditetapkan sesuai isi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 37 dan 38 tahun 2007 yang berbunyi :

Dengan disahkannya undang-undang ini,

(1). Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.

(2). Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

Sangat diyakini bahwa proses penentuan Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Badan Legislatif bersama Eksekutif Negara ini tidaklah terjadi begitu saja, namun tentunya sudah dikaji secara matang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Kriteria penilaian penentuan Ibukota Kabupaten yang berlaku untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Namun faktanya, Pemerindah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini Bupati serta seluruh jajaran SKPDnya  belum melaksanakan perpindahan pusat pemerintahan ke Sipirok, namun tetap menumpang berkantor di Jl.Kenanga, Kotamadya Padangsidimpuan.

Pasar Sipirok – Google

Pada saat ini Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan sedang gencar-gencarnya membangun

pertapakan Kantor Bupati dan sarana penunjang lainnya dilokasi kawasan hutan yang terletak di perbatasan Kecamatan Sipirok seluas 217 ha. Lahan pertapakan tersebut awalnya adalah lahan bukan kawasan hutan namun merupakan areal hutan rakyat yang sudah dikelola dan dipergunakan sebagai lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Janji Mauli dan sekitarnya sejak tahun 1800-an atau jauh sebelum Negara ini terbentuk dan merdeka dari pemerintahan penjajahan Belanda.

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa  proses pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapsel terselubung kegiatan pembabatan hutan (illegal logging) dengan bersembunyi dibalik SK Menhut 244 dengan melibatkan perusahaan swasta.  Disamping itu akan timbul kerusakan ekosistem sebagai ekses kegiatan pembangunan sarana kantor Bupati dan prasarananya, karena dari data yang ada ternyata tanah-tanah Negara yang ada disekeliling lokasi telah diperjualbelikan dan dimiliki oleh oknum-oknum pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 2000 ha.

Membangun pusat pemerintahan ditengah kawasan hutan tentu mempunyai tantangan tersendiri, fasilitas pendukung akan sulit terwujud mengingat lokasi sekeliling masih kawasan hutan. Aksebilitasnya juga menjadi pertimbangan yang serius, tentu tidak sembarangan membuka akses jalan ke area tersebut. Jika hal ini dipaksakan akan terjadi pembengkakan biaya, tak pelak pada akhirnya masyarakat yang sangat dirugikan dengan keadaan itu.
Keadaan tersebut diatas merupakan gambaran singkat tentang rencana Pemkab Tapanuli Selatan membangun Pusat Pemerintahan sekaligus Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang sampai Kilang Papan merujuk pada SK Menhut 244/Menhut-II/2011. Padahal dalam UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 secara eksplisit menyebut yang menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan  secara defenitif adalah Sipirok, bukan Tolang atau Kilang Papan yang memang berada di perbatasan Kecamatan Sipirok dengan Kecamatan Angkola Timur.

Baca Juga :  Seorang Tewas Akibat Banjir di Mandailing Natal Sumut

Dari bukti data ditemukan bahwa lokasi pertapakan yang dilepaskan menjadi  areal pertapakan kantor Bupati tersebut, sebagian besar adalah tanah-tanah ulayat rakyat yang menjadi lahan perkebunan dalam menopang kelangsungan hidup para petani desa di sekitar areal. Namun ironisnya Bupati Tapanuli Selatan tetap bersikukuh bahwa proses pembangunan dan pembabatan hutan tersebut dilaksanakan sejalan dengan peraturan yang ada yang hanya berlandaskan pada SK Menhut No 244 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada sekitar bulan April 2011.

Jika proses pembangunan dan pembalakan kayu-kayu yang ada dilokasi itu tetap diteruskan untuk dibuka dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, sangat dikhawatirkan akan terjadinya pengrusakan hutan dan alih fungsi hutan yang berdampak buruk untuk kelangsungan kelestarian hutan pada masa mendatang. Mengapa ? Karena ternyata disekitar lokasi yang seluas 271 ha,  ribuan hektar lahan disekelilingnya sudah diambil alih oleh oknum-oknum Pemda terlebih dahulu yang akan mendirikan bangunan-bangunan. Oleh karenanya sangat beralasan jika masyarakat menolak kelangsungan pembangunan proyek mercusuar sang Bupati Tapsel ini. Namun apa nyana, masyarakat tidak dapat bicara dan takut untuk menyampaikan protes kepada Pemda, karena aparat Brimob dan Tentara telah disiagakan dilokasi pertapakan yang seolah-olah akan terjadi perang gerilya di tengah hutan itu. Sekarang ini masyarakat disekitar lokasi yang dulunya adalah pemilik tanah hanya tinggal gigit jari dan terpinggirkan.

Dalam menyikapi hal ini masyarakat gerah dengan kebijakan Pemkab Tapsel yang menentukan ibukota sekaligus pusat pemerintahan berdasarkan SK Menhut 244/Menhut-II/2011 sehingga masyarakat mempertanyakan apakah keberadaan SK Menteri lebih tinggi kedudukannya daripada UU. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat Tapanuli Selatan  melalui lembaga  masyarakat independen yaitu Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS)  menggugat Menteri Kehutanan RI dan Bupati Tapanuli Selatan di PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No.113/G/PTUN/2011 tertanggal 14 Juni 2011. Dalam bagian gugatannya menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah  keliru dalam penerapan ketentuan hukum yaitu SK Menhut yang dikeluarkan tidak mendasarkan pada ketentuan UU yang ada diatasnya yaitu UU No 37 dan 38 tahun 2007 serta  permasalahan lokasi pertapakan kantor Bupati secara eksisting berada didua kecamatan yaitu sebagian berada di kecamatan Sipirok dan sebagian berada di Kecamatan Angkola Timur sehingga jelas dan terang telah melanggar  isi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) UU nomor 37 dan 38 dimaksud.

Dalam penentuan ibukota sebenarnya telah diatur dalam PP 78 Tahun 2007, dijelaskan ibukota diletakkan atau ditempatkan dekat dengan masyarakat yang bertujuan mempermudah akses dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini tidak tercermin dalam rencana Pemkab Tapanuli Selatan yang ingin memindahkan ibukota ke Tolang atau Kilang Papan. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan akan terjadi kerugian yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat sehingga timbul pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan kondisi yang tidak ideal tersebut

Setelah otonomi daerah digulirkan disusul dengan maraknya pemekaran daerah di Indonesia disinyalir telah banyak terjadi korupsi besar-besaran. Bayangkan saja berapa banyak daerah yang telah menerima kucuran dana yang cukup besar untuk pembangunan infrastrukur pemerintahannya mulai dari kantor bupati sampai SKPD di daerahnya. Kondisi ini telah menjadi lahan subur bagi yang sering disebut mafia anggaran untuk berperan, Tapsel sendiri sangat diragukan bebas dari mafia anggaran, betapa tidak melihat kengototan perencanaan di Desa Tolang atau Kilang Papan. Padahal Pemkab Tapsel sendiri punya lahan 30 Ha di sekitaran Kota Sipirok dan disana sudah dibangun beberapa gedung pemerintahan. Jadi hampir bisa disimpulkan dalam proses anggaran dan permasalahan ibukota Tapsel juga tidak terlepas dari peran mafia anggaran yg marak di republik ini.

Baca Juga :  Regina Juara Indonesian Idol 2012

Dengan permasalahan ibukota Tapanuli Selatan ini seharusnya Menteri Dalam Negeri RI harus turun tangan dalam menyelesaikan polemik berkepanjangan ini. Jangan sampai masyarakat ditempatkan dalam situasi ketidakpastian sehingga timbul situasi yang tidak diinginkan. Situasi ini perlu dicermati secara serius terlebih pemkab Tapsel baru saja membuka jalan lingkar pertapakan yang membuat masyarakat resah.

Hampir tidak ada pendekatan persuasif oleh Pemda Tapsel, yang ada adalah penempatan aparat kepolisian dan TNI lengkap dengan pendirian tenda. Kondisi demikian tentu mengundang tanya bagi banyak orang, dimana sebelumnya Bupati Tapsel mengklaim lokasi tersebut telah clear and clean.

Disamping tidak memenuhi ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 lahan yang dimaksud SK Menteri Kehutanan No 244/Menhut-II/2011 idealnya dibatalkan saja demi ketetentraman masyarakat dan demi hukum. Dilokasi pertapakan yang direncanakan Pemkab Tapsel banyak lahan masyarakat dengan hak alas yang jelas seperti SHM, Akte Notaris, dan sebagainya. Perjanjian Tahun 1953 antara Kuria Baringin Sipirok, Kuria Batu Nadua, dan Asisten Wedana menyerahkan sejumlah tanah ulayat ke Jawatan Kehutanan untuk direboisasi. Akan tetapi tanah yang telah diusahai atau dimiliki secara pribadi diluar dari perjanjian tersebut, tidaklah mengherankan jika disana banyak lahan masyarakat hingga saat ini.

Ketika tanah ulayat tersebut diserahkan untuk reboisasi tidak pernah disebut peruntukkan untuk hal lain, bisa dibilang pemerintah yang pinjam pakai. Ironis sekali yang meminjam pakai malah ingin meratakan semua hak-hak rakyat diatasnya, dimana kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kebun sumber mata pencaharian mereka juga dibabat habis hanya karena ambisi seorang pemimpin.

Masyarakat Sipirok baik yang di bonabulu maupun yang diperantauan akan terus melakukan pergerakan untuk melawan setiap kebijakan yang konstitusional baik melalui lembaga peradilan maupun jalur politik. Salam perjuangan…!!!

Jakarta, 29 November 2011

Bangun Siregar, SH

Ketua Presidium, Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) Kantor : Twin Plaza Hotel Lt 4 R.428 Jl.Letjen S Parman kav 93-94 Slipi Jakarta Barat Telp. 56963183, 08129027086

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*