SK Pansus Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Diserahkan

243080575 7af733793d m SK Pansus Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Diserahkan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp), Aswar Syamsi, Senin, (31/5) menyerahkan Surat Keputusan (SK) penugasan Panitia Khusus (Pansus) Pasar Sangkumpal Bonang kepada Ketua Pansus, H Khoiruddin Nasution SE.

Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi kepada METRO, Senin (31/5) mengatakan bahwa SK penugasan sudah diberikan kepada Ketua Pansus untuk kemudian nantinya, pansus dapat segera bekerja terutama tentang pengajuan berapa anggaran yang diperlukan dalam rapat-rapat pansus Pasar Sangkumpal Bonang.

“SK penugasan, sudah diberikan kepada Ketua Pansus dan kita berharap pansus sudah bisa mulai bekerja,” ujarnya.

Sementara Ketua Pansus Pasar Sangkumpal Bonang, Khoiruddin Nasution kepada wartawan, mengatakan bahwa pansus yang baru terbentuk belum bekerja namun SK penugasan pansus sudah diberikan pimpinan DPRD Psp.

“SK nya sudah kita terima, tapi kita belum bekerja. Hanya saja kita rencanakan, usai sidang paripurna DPRD Psp terhadap LKPJ Wali Kota Psp, Selasa (1/6) kita akan mengadakan musyawarah, mengajukan berapa besaran anggaran yang akan kita ajukan, sekaligus penyusunan jadwal rapat. Karena kita lihat dengan banyaknya agenda DPRD Psp, kemungkinan rapat-rapat pansus selama 45 hari, akan di laksanakan pada malam hari,” ujarnya.

Khoir menjelaskan, nantinya akan disusun siapa-siapa saja yang akan pertama kali dipanggil, untuk dimintai keterangan seputar pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang, apakah pihak pengelola PT ATC atau eksekutif.

Pansus juga akan memintai pendapat dan saran dari para ahli untuk lebih menguatkan hasil rekomendasi pansus, ketika selesai melaksanakan tugas selama 45 hari.

Baca Juga :  Jelang Lebaran Pengunjung Padati Plaza ATC dan Pasar Sangkumpal Bonang

Pansus akan mempertanyakan tentang sistem pengelolaan, kontrak kerjasama, besaran PAD yang di sumbangkan ke Pemko Psp.

Pansus akan membuat rekomendasi kepada Pemko Psp, apakah ada dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran-pelanggaran perjanjian dan lain sebagainya dan nantinya jika memang ada dugaan tindak pidana korupsi, melawan hukum maka bisa saja direkomendasikan kepada pihak aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti.

“Tapi, jika memang masih sebatas toleransi maka kita akan merekomendasikan kepada Pemko Psp untuk diperbaiki kedepan. Tapi kalau sudah kita temukan ada pelanggaran, termasuk kerugian Negara. Maka pansus bisa merekomendasikannya, kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti,” terang Khoir mengakhiri.

Sumber: http://metrosiantar.com/sidimpuan_raya_/SK_Pansus_Pasar_Sangkumpal_Bonang_Diserahkan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*