SK PAW DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) Cacat Hukum – PN Padangsidimpuan Perintahkan Untuk Dicabut

Padangsidimpuan, Majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara gugatan partai No. 35/Pdt.G/2012/PN.Psp yang diketua Majelis Hakim Lifiana Tanjung,SH dan anggotanya Wahyuddinsyah Panjaitan,SH.,M.Hum serta Tri,S. Saragih H.,M.Hum pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 telah mengabulkan gugatan Frans Mico Lubis selaku anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari partai PDS terhadap DPP, DPW dan DPC PDS serta Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan atas adanya SK DPP tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD PDS Kota Padangsidimpuan (Frans Mico Lubis selaku Penggugat) kepada Penggantinya KAYA MUDA SIMATUPANG maupun juga atas adanya usulan untuk dilakukannya PAW kepada Gubsu. Dan dalam persidangan yang digelar secara terbuka untuk umum itu Hakim menilai SK PAW DPP PDS dan Surat usulan ke Gubsu oleh Ketua DPRD Padangsidimpuan terhadap Penggugat itu cacat hukum dan dinilai diperbuat dengan cara melawan hukum sehingga memrintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabutnya.”Benar, Hakim telah mengabulkan gugatan klien kami dan dari pertimbangan hukum Majelsi hakim bahwa SK PAW baik yang diterbitkan DPP atas usulan DPW dan DPC PDS cacat hukum dan usulan PAW oleh Ketua DPRD Padangsidimpuan kepada Gubsu juga dinilai bertentnagn dengan hukum sehingga hakim memerintahkan agar surat yang dijadikan objek perkara itu untuk dicabut”. Demikian hal ini diungkapkan Marwan Rangkuti, SH selaku kuasa Frans Mico Lubis di Kantor PN. Padangsidimpuan (selasa, 2/4) pada wartawan.

Baca Juga :  Truk Over Tonase, Rusak Jalinsum Sosa-Sibuhuan

Dalam keteranganya, Marwan menjelaskan bahwa dengan adanya putusan hukum tersebut kliennya terbukti telah menjalankan seluruh prosedur hukum yang ada baik yang diatur dalam aturan partai (AD/ART) maupun juga perundang-undangan yang ada, sehingga secara hukum tidak ada alasan yang dapat mem PAW kan kliennya karena dari persidangan hal ini telah dapat dibuktikan.” Apa yang dijadikan dasar untuk mem PAW klien kami ternyata terbukti tidak benar dipersidangan, bahkan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Parpol PDS sendiri tertanggal 26 April 2012 terungkap klien kami justru diputuskan untuk tidak dilakukan PAW, namun DPP PDS tidak mengindahkan putusan Mahkamah Parpol PDS tsb padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (1) U U No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas U U Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol hrsnya PAW tsb tidak terjadi.” kata Marwan.

Gugat Ketua DPRD.
“Dari permintaan klien kami sehubungan dalam putusan PN. Padangsidimpuan No. 35/Pdt.G/2012/PN.Psp tanggal 02 April 2013 ada juga disebutkan Ketua DPRD Kota padangsidimpuan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengusulkan kepada Gubsu untuk melakukan pemberhentian mem PAW kan Frans Mico Lubis, padahal sebelumnya Frans Mico Lubis telah memperingatkan Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan melalui kuasanya (mensomasi) untu menunda pengusulan kepada gubsu menunggu adanya putusan hukum di PN Padangsidimpuan sesuai Penjelasan Pasal 383 Huruf h UU R I Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka dalam waktu dekat akan kami selaku kuasanya sedang mempersiapkan gugatan ganti rugi terhadap ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, mengingat akibat tindakannya itu klien kami telah sangat dirugikan baik secara materil maupun immateriil. Dan adanya putusan ini akan dijadikan sebagai bukti bahwa tindakan ketua DPRD Kota Padangsidimpuan telah melawan hukum yang merugikan klien kami” Ujar Marwan. (M-R-Release)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Chelsea Siapkan Rp 1,2 Triliun untuk Boyong Pogba

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*