Soal Gubernur Dipilih DPRD, PDIP Cium Gelagat Politik Pragmatis

PDI Perjuangan melihat ada gelagat politik tertentu dalam usulan pemerintah supaya kepala daerah tingkat provinsi dipilih DPRD alias tak dipilih langsung. “Ada proses gerakan politik yang muncul dari asosiasi kepala daerah yang menginginkan proses Pemilukada di tingkat provinsi itu dipilih kembali lewat DPRD. Ada apa?” kata Tjahjo, Jumat (10/12), di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.

Tjahjo meragukan bahwa alasan utama pemilihan gubernur lewat DPRD semata-mata soal biaya. PDIP, kata Tjahjo, justru melihat ada gelagat kepentingan politik pragmatis pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan. “Mumpung saya (partai politk itu) lebih kuat di DPRD,” kata Tjahjo mencontohkan sikap pihak-pihak tertentu itu.

Menurut Tjahjo Demokrasi memang membutuhkan biaya. Tapi biaya itu bisa diefisienkan melalui mekanisme penyelenggaraan Pemilukada. Kalau ada keinginan merevisi Pemilukada, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemilukada. Salah satu caranya dengan dengan melakukan Pemilukada serentak, antara kepala daerah tingkat provinsi dengan kabupaten atau kota.

Jika memaksakan melalui DPRD, Tjahjo juga mengatakan, hal itu akan bertentangan dengan amat undang-undang. Sebab, setiap keputusan politik di daerah harus melibatkan masyarakat yang ada di daerah.

Sikap PDIP, kata Tjahjo, adalah tegas bahwa kepala daerah dipilih masyarakat. Selain sebuah kemunduran demokrasi, keinginan pemilihan melalui DPRD disebutnya sebagai sebuah rekayasa yang tidak sehat. “Gelagat ini yang kami tangkap,” kata dia. (tempointeraktif.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Bill Gates Sumbang Indonesia Rp 451,3 Miliar buat RI Atasi Penyakit

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*