Soal Insentif Guru Non PNS Raib , Bupati Simalungun Dituding Salahgunakan Wewenang

Adanya surat pengajuan oleh Bupati Simalungun JR Saragih untuk pendahuluan dana insentif gurun non PNS dinilai sebagai tindakan menyalahgunakan wewenang. Demikian dikemukakan salah seorang praktisi hukum Siantar-Simalungun Nopemerson Sragih SH, saat diwawancarai METRO, Sabtu (2/4) kemarin.

Jumlah dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) periode Juni-Desember 2010 itu sebesar Rp1.276.920.000. Sedangkan jumlah guru non PNS di Kabupaten Simalungun 3.547 orang. Jadi masing-masing guru memeroleh Rp60 ribu setiap bulan. Saat dijelaskan adanya surat pengajuan Bupati kepada DPRD Simalungun untuk mengajukan pendahuluan, karena dana tersebut telah dialihkan ke kegiatan lain, Nopemerson Saragih menegaskan, di sanalah letak penyalah gunaan wewenang tersebut.

“Dana itu anggaran Pemprovsu yang sudah jelas kegunaannya. Tak bisa sembarangan mengalihkan ke kegiatan lain. Tak ada yang prioritas kegiatannya dan juga bukannya ada bencana,” katanya. Dia juga menjelaskan, dana tersebut tak bisa dialihkan ke kegiatan lain. Sebab, menurutnya, masih banyak anggaran di dinas lain yang bbisa diambil selain dana untuk guru non PNS yang sumbernya juga dari Gubsu. Hingga April 2011, dana tersebut belum disalurkan Pemkab kepada guru non PNS.

Diberitakan sebelumnya, Ketua LSM Macan Habonaron Jansen Napitu, sesuai data yang ia miliki, dana tersebut telah ‘raib’ dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD). Sebab diketahui ada surat pengajuan dari Bupati Simalungun JR Saragih ke DPRD agar dana tersebut diganti dengan anggaran di Dinas Perhubungan (Dishub) tahun 2011. “Bagaimana dana titipan dari Gubernur Sumut diraibkan? Padahal itu hak guru non PNS. Begitu kejam Pemkab Simalungun ini. Itu jelas-jelas pelanggaran hukum,” tukasnya, Rabu (30/3).

Baca Juga :  Memprihatinkan, Gajah Sumatera Diambang Kepunahan

Dia mengatakan Bupati Simalungun harus mempertanggungjawabkan dana tersebut. Bupati diminta menyelidiki di mana uang itu. Masih kata Jansen, dalam surat pengajuan pengeluaran uang yang disampaikan Pemkab kepada Ketua DPRD Simalungun tertanggal 07 Maret 2011 di poin ketiga disebutkan, dana tersebut telah ditransfer Pemprovsu ke Pemkab Simalungun. Namun karena penerimaan tahun 2010 tidak tercapai, sehingga dana itu digunakan untuk pembayaran kegiatan lain. Namun dalam surat tersebut tidak dijelaskan penggunaan lain itu.

Padahal sebelumnya Bupati Simalungun JR Saragih pernah mengatakan, untuk mengalihkan anggaran tidak perlu persetujuan DPRD. Nyatanya, dalam surat resmi bernomor 900/2110/DPPKA-2011 tertanggal 7 Maret 2011, JR memohon pengalihan anggaran. Jansen menyebutkan, informasi yang dia peroleh, dana untuk guru non PNS tersebut digunakan untuk membeli mobil dinas Wakil Ketua DPRD, yakni Toyota Pajero. (leo/awa) – (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. tolong pak yang berwajib , tangkap yang telah mengamnbil hak kami, kalau yang kecil diembat bagaimana lagi yang besar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*