Soal Pembakaran 32 Warung di Kapuran – Polisi Diminta Tetap Lanjutkan Proses Hukum

Aparat kepolisian harus tetap melanjutkan proses hukum atas pembakaran 26 warung dan 1 unit rumah disertai penjarahan yang terjadi di Dusun Kapuran, Desa Pal XI, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), beberapa waktu lalu.

Pengurus Yayasan Burangir, Timbul Simanungkalit, yang selama ini konsen dalam hal pembelaan anak dan perempuan di Kota Psp, kepada METRO, Rabu (19/1), mengaku menyesalkan tindakan anarkis dan main hakim sendiri yang dilakukan massa.

“Jika masyarakat merasa keberatan dengan keberadaan warung-warung yang diduga sebagai tempat maksiat tersebut, bisa mengadukannya kepada pemerintah setempat. Bila harus dibongkar yang melakukan eksekusi adalah pemerintah melalui Satpol PP. Negara kita adalah negara hukum bukan negara koboi,” terangnya.

Menurut Timbul, di Indonesia tidak ada warga negara kelas dua. Sebab, semua warga negara kelas satu, yakni mempunyai hak yang sama dilindungi oleh hukum.

“Pelacur atau germo juga punya hak untuk dilindungi. Mereka juga manusia, tidak ada indikator yang bisa membuktikan bahwa kita lebih bersih dari mereka. Untuk itu, tindakan penghancuran dan penjarahan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat harus ditindaklanjuti secara hukum oleh Polres Tapsel. Gara-gara perbuatan tersebut banyak anak-anak dan perempuan yang kehilangan rumah, ijazah, dan barang-barang lainnnya,” terangnya.

Tindakan main hakim sendiri, sambung Timbul, tidak boleh ditolerir atas nama apapun. Untuk itu, kapolres harus punya keberanian untuk menangkap pelaku perusakan dan penjarahan tersebut.

Baca Juga :  Manajemen PLN Padangsidimpuan Mangkir Saat RDP

“Jika dalam waktu dekat Polres Tapsel tidak menangkap pelakunya, maka Yayasan Burangir akan mengorganisir masyarakat yang terkena perlakukan tidak manusiawi tersebut untuk mengadu ke Poldasu,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya SH MH, melalui Kasubbag Humas Polres Tapsel, AR Siregar, kepada METRO, Rabu (19/1), melalui telepon selulernya, mengaku, masih belum tahu perkembangan lanjutan dari kasus pembakaran di Kapuran. Sebab, ia tengah sibuk pengamanan kasus blokir jalan masyarakat Sosa. “Penyelidikan terus kita lakukan, proses hukumnya juga tetap berjalan,” ujarnya singkat.   (phn) – (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Wah, mengorganisir advokasi germo dan pelacur? Situ belum lahir, pembiaran warung remang-remang berikut segala atribut negatifnya oleh penegak hukum, merampas bahkan merusak hak hak ekosob khususnya hak lingkungan masyarakat sekitar untuk hidup tenteram, kok nggak dibela? Sumber awal masalah kan adanya pembiaran latent sekian dasawarsa berkecamuknya segala jenis kemaksiatan seperti lacur, penyakit kelamin, judi, minuman keras, narkoba yang meresahkan masyarakat penduduk sekitar oleh para penguasa berbagai bidang di Tapsel? Aparat kepolisian, pemerintahan, keagamaan, apalagi politik semua cuek kontinue acuh tanggungjawab pamong, malah disuruh pula memproses masyarakat yang terakhir membela lingkungan hidup sosialnya karena sudah mengalami kebuntuan melihat sikap ketidakpedulian para pemegang amanah pengaturan hidup bernegara? Dan akhirnya, jangan salahkan kebuntuan kontra kritik bisa nyasar pada penilaian reputasi individu. Kok getol ya? Apa bukan karena latar belakang profesi bisnis indentik cuma lebih elite?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*