Soal Pengumuman Tenaga Honorer Kategori I Psp Disinyalir Ada Kecurangan

SIDIMPUAN-DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp) menjadwalkan akan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) soal transparansi pengumuman data nominatif tenaga honorer kategori I, yang memenuhi kriteria  yang disampaikan BKN ke daerah-daerah. Demikian disampaikan anggota DPRD Psp, Frans Mico Lubis dan Syahrun Harahap. BKD diundang untuk mencari tahu bagaimana sistem pendataan yang dilakukan, hingga sejumlah nama diusulkan ke BKN dan hingga keluarnya pengumuman yang ada saat ini, apakah memang benar-benar murni dilaksanakan, atau ada rekayaasa atau tidak. Karena DPRD   sudah menerima ada sejumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan kecurangan nama-nama yang diumumkan atau dugaan kecurangan pada saat pendataan awal sebelum dikiirim ke BKN.

Apalagi, kata keduanya, dari pantauan yang mereka lakukan, Kabupaten Tapsel dan Paluta bahkan sudah mengumumkannya melalui media massa, sedangkan Pemko Psp belum ada mereka lihat pengumumannya di media massa. “Apakah ada yang ditutup-tutupi, makanya tidak diumumkan ke media massa atau bagaimana kita tidak tahu. Makanya kita sedikit curiga ditambah adanya pengaduan yang kita terima,” tutur keduanya. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Psp, H Khoiruddin Nasution SE kepada METRO, Kamis (12/4) kembali meminta dengan tegas kepada BKD Psp agar mengumumkan jumlah tenaga honorer kategori I yang sudah diserahkan oleh BKN. Menurutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BKN, setiap daerah wajib mengumumkan nama tenaga honorer kategori I kepada publik untuk diketahui.

Baca Juga :  Minim Pasokan , Beras Mahal Di Psp & Madina

Dan selama 14 hari setelah diumumkan, masyarakat yang merasa keberatan bisa membuat pengaduan ke BKD.
“Perintah BKN jelas harus diumumkan untuk diketahui masyarakat. Jadi harus diumumkanlah ke publik melalui media massa dan kita juga perlu untuk mengetahuinya sebagai bagian dari pengawasan yang kita lakukan. Bagaimana kita tahu ada kecurangan atau tidak, jika kita tidak tahu sama sekali data-datanya,” ucap Ketua Komisi II DPRD Psp. Ditambahkan Ketua DPC PD Kota Psp ini, jika nantinya ada pengaduan masyarakat atau tenaga honorer yang merasa dirugikan, pihaknya bisa mengambil langkah yang perlu dilakukan.

Namun jika BKD tidak mengumumkan nama-nama yang lolos atau memenuhi kriteria sesuai dengan apa yang disampaikan BKN, maka akan menyulitkan DPR dalam melakukan pengawasan.  Hal ini dilakukan katanya juga untuk menghindari adanya kecurigaan ketidaktransparanan pemerintah dalam pengelolaan tenaga honorer kategori I yang diusulkan ke BKN. “Jelasnya masyarakat dan kita DPRD Psp harus tahu, siapa-siapa saja nama yang diusulkan ke BKN dan siapa saja yang dinyatakan memenuhi kriteria oleh BKN. Kalau tidak diumumkan bisa menimbulkan kecurigaan,  tidak hanya masyarakat, tetapi kita juga di DPRD Psp,” pungkasnya. (phn)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  BNN Diminta Tes Urine PNS di Pemkab Tapsel

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*