Soal Rahudman, Presiden Tebang Pilih?

MEDAN – Kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapsel TA 2005 sebesar Rp1,5 miliar dengan tersangka, Rahudman Harahap, terus menjadi perhatian.

Pasalnya, kasus itu terkesan sedikit mandek, karena terganjal surat izin pemeriksaan dari Presiden. Sehingga, orang nomor satu di Kota Medan itu belum diperiksa.

Ketua Korps Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Sumatera Utara (Kompaksu), Aulia Rahman, menilai Presiden terkesan “tebang pilih” dari kasus Rahudman Harahap. Pasalnya, sudah tiga bulan lebih surat izin pemeriksaan belum juga turun.

Menurut Aulia, proses pemeriksaan yang telah ditangani pihak Kejatisu sudah melewati limit waktu. “Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 36, selambat-lambatnya 60 hari surat izin pemeriksaan dari Presiden tidak juga keluar, maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan,” sebut Aulia Rahman, pagi ini.

Artinya, kata Aulia, sebagai penegak hukum Kejatisu sudah bisa mengambil sikap tegas dalam mengungkap kebenaran fakta hukum yang mengarah kepada Walikota Medan dalam kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat Sekdakab Tapsel.

Sebelumnya, Kajatisu Sution Usman Adji, mengatakan penyidikan yang dilakukan pihaknya berdasarkan temuan Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp13,8 miliar yang terungkap dalam gelar perkara di Kejagung.

Menurut Sution, hasil temuan itu sedang dikumpulkan. Kemudian dikirimkan ke Kejagung untuk melengkapi berkara permohonan izin pemeriksan, Rahudman Harahap, ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kita akan kirimkan temuan itu ke Kejagung,” kata Sution kepada Waspada Online.

Diketahui, Rahudman Harahap sejak 25 Oktober lalu telah dijadikan tersangka dalam kasus Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa(TPAPD) Tapsel tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar oleh Kejatisu.

Baca Juga :  Hati-Hati! Penipuan Melalui SMS Semakin Menjadi-jadi

Untuk memeriksa orang nomor satu di Pemko Medan itu, Kejatisu mengirimkan surat izin pemeriksaan kepada Presiden melalui Kejagung. Sebelum dikeluarkan, Kejatisu menggelar perkara di Kejagung dan diketahui kalau dugaan korupsi itu bertambah sebesar Rp13,8 miliar.

Kejatisu sendiri selain telah memeriksa 19 saksi dari pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tapsel, juga telah menurunkan tim ke Padangsidimpuan untuk mengumpulkan berbagai bukti guna melengkapi berkas perkara. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*