Shohibul Anshor Siregar (Koord nBasis): Mendagri Harus Santun Kepada Masyarakat

Sohibul Anshor Siregar (Koord nBasis)

Saat ini besar sekali jumlah Kepala Daerah yang tersangkut dengan masalah hukum. Pada praktiknya, mereka yang sudah tersangka, bahkan sudah ditahan, masih berperan seperti dalam keadaan normal. Paling merugikan jika pejabat yang ditahan itu masih berkeinginan kuat mengganti pejabat-pejabat di daerahnya. Kita tahu bahwa saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah jabatan tidak pernah lagi dipergilirkan di antara pejabat yang kompeten dengan prinsip-prinsip yang baik dan bahkan melanggar merit system. Ini akan sangat merugikan masyarakat dan pemerintahan. Bagaimana pula jika persembahan material yang diberikan untuk mendapatkan jabatan itu pada gilirannya akan mengorbankan APBD dan APBN?

Demikian dosen sosiologi politik FISIP UMSU Shohibul Anshor Siregar menjawab pertanyaan wartawan seputar banyaknya Kepala daerah di Indonesia yang saat ini bermasalah, di kampus UMSU pagi tadi.

Oleh karena itu, menurut Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (’nBASIS) ini Mendagri Gamawan Fauzi harus santun kepada masyarakat dengan tidak melayani usulan pergantian pejabat-pejabat daerah dengan proses yang serupa ini. Masyarakat harus diutamakan untuk penyelamatan dari resiko pemerintahan buruk akibat kasus-kasus seperti ini.

Siregar menunjuk bahwa, atas nama undang-undang dan peraturan yang ada, Indonesia tidak pernah berfikir tentang bagaimana sulitnya memerintah dari tahanan. Bahkan Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi mempertegas bulan lalu bahwa calon kepala daerah yang tersangka pun memiliki peluang kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Oleh karena itu maju saja. Tanpa disadari, ketentuan ini telah menambah rumitnya persoalan bad governance di Indonesia.

Baca Juga :  5 Masakan Indonesia yang Dikenal Dunia

Revisi Ketentuan

Menurutnya, semangat formalisme ini memang didasarkan kepada asumsi hukum ”presumption of innosence” (praduga tak bersalah) dan prinsip dasar ”equal before the law” (kesetaraan di depan hukum). Tetapi berapa kerugian masyarakat dan bagaimana besarnya kendala memerintah dari tahanan, itu suatu problem besar yang secara moral harus dijawab.

Karena itu revisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku memerlukan aturan baru yang semangatnya tak lain kecuali untuk menyelamatkan masyarakat dan pemeriintahan. Negara tidak boleh tersandra oleh seseorang, karena sejatinya, orang peroranglah (warga negara, siapa pun dia) yang seharusnya berkorban kepada negaranya, apa pun taruhannya.

Hukum di Indonesia sering menganggap seseorang yang bermasalah wajib ditahan untuk mengeliminasi peluangnya untuk melakukan perlawanan hukum yang kontraproduktif terhadap negara, antara lain mengulangi perbuatan yang disangkakan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Belajar dari kondisi dan perkembangan keburukan birokrasi dan politik di Indonesia, maka ketentuan ini harus dipertegas lagi dengan memastikan setiap pejabat pemerintahan yang sudah tersangka, apalagi yang sudah ditahan, segera dinon-aktifkan. Dia akan dipulihkan jika perkaranya sudah selesai dengan keputusan bersifat inkrah (berkekuatan tetap), usul Siregar. (SAS/email)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  4 Bupati Setuju Protap Dilanjutkan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*