Solusi Atasi Defisit Anggaran Tapsel Rp91 M

0511 0906 1700 5715 Man with a Wheelbarrow Full of Money Cartoon clipart image.jpg Solusi Atasi Defisit Anggaran Tapsel Rp91 MDPRD Minta Pemkab Lakukan Saran BPKP
Dua anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dari Fraksi PPP, Abdur Rasyid Lubis SH dan Ketua Fraksi Nasional, Borkat SSos, berpendapat Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu dan Wakil Bupati (Wabup), H Aldinz Rapolo Siregar harus melakukan 3 saran Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) di Medan, untuk mengatasi desifit keuangan daerah yang mencapai Rp91 miliar.

Abdur Rasyid yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel ini, menambahkan, 3 saran BPKP adalah melakukan penghematan, melakukan lelang aset, dan meminjam ke pihak ketiga. Penghematan terpaksa dilakukan seperti mengurangi alokasi kegiatan, alokasi biaya perjalanan dinas dan lainnya. Selain itu, Pemkab Tapsel juga harus mulai menghitung, mana-mana aset daerah yang bisa dilelang meskipun membutuhkan waktu yang relatif lama untuk proses lelangnya. Terakhir, meminjam uang ke Bank.

“Bila ingin cepat keluar dari lingkaran defisit, ketiganya harus dilakukan. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana permohonan dari Pemkab Tapsel,” ucap Abdur Rasyid kepada METRO, Selasa (9/11).

Ketua Fraksi Nasional, Borkat SSos, menambahkan, penghematan yang dilakukan saat ini bisa menghemat pengeluaran daerah sekitar Rp27 miliar. Lalu, melelang sejumlah aset daerah yang ‘tidur’ atau tidak digunakan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Sejumlah aset daerah yang ‘tidur’ yang bisa dilelang, sambungnya, seperti kendaraan dinas jenis Kijang untuk camat, karena beberapa waktu lalu sudah diganti dengan jenis Terios dan lainnya. Karena, kalau terus dipertahankan, Pemkab Tapsel akan terus mengeluarkan biaya pemeliharaan yang tinggi dan kalau terus dibiarkan akan menjadi aset yang terus menyusut nilainya, sementara kalau dilelang bisa menutupi sedikit-sedikit beban defisit yang terjadi saat ini.

Baca Juga :  Mantan Camat Sipirok Disangkakan Kasus Dugaan Suap

“Kalau juga meminjam ke pihak ketiga yaitu bank, kalau sesuai aturan perundang-undangan itu boleh, tentu itu sesuatu yang wajar,” tuturnya.

Senin (18/10) lalu, Wabup Tapsel mengaku, pihaknya meminta BPKP Perwakilan Sumut melakukan audit terhadap anggaran Pemkab Tapsel tahun 2010 secara khusus untuk mendapatkan legitimasi dari pihak auditor, yaitu BPKP Sumut terkait defisit anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp91 miliar.

“Defisit anggaran harus ada legalitas dari auditor yaitu BPKP Perwakilan Sumut, sehingga langkah atau kebijakan yang akan diambil Pemkab nantinya dalam mengatasi defisit benar-benar nyaman termasuk kalau hendak meminjam ke pihak ketiga, yaitu bank. Nantinya juga jangan sampai dipolitisasi,” terang Wabup.

Aldinz menambahkan, untuk menutupi defisit anggaran daerah yang terjadi saat ini dibutuhkan kehati-hatian. Sebab, saran BPKP Sumut ada tiga poin mengatasi defisit tersebut yaitu melakukan penghematan, penjualan aset dan meminjam.

Kalau penghematan sudah dilakukan dan hasilnya sekitar Rp27 miliar anggaran daerah bisa dihemat penggunaannya, seperti proyek yang belum sempat ditenderkan tidak jadi ditenderkan, kesepakatan dengan seluruh pimpinan SKPD kalau tunjangan perjalanan dinas dibayarkan untuk 3 triwulan saja, sedangkan 1 triwulan di tahun 2010 ini tidak dan lainnya.

“Kalau saran BPKP untuk melelang aset mengatasi defisit, proses lelang aset itu panjang, sementara defisit harus secepatnya ditanggulangi seperti hutang kepada pihak ketiga (rekanan, red),” ungkap Wabup.

Sehingga saat ini, sebut Aldinz Rapolo, Pemkab Tapsel sedang melakukan pengkajian yang mendalam terhadap rencana meminjam ke pihak bank dalam jangka menengah. Tapi, untuk meminjam ke bank, banyak hal yang harus dilalui, pertama hasil audit BPKP harus ada, sehingga legalitas dasar meminjam karena alasan defisit sudah ada dari BPKP Sumut, kemudian harus ada persetujuan dari DPRD Tapsel yang disahkan melalui paripurna. Tidak itu saja, juga harus ada rekomendasi dari Gubsu dan Mendagri.

Baca Juga :  Saling Pukul dan Kejar-kejaran - Demo Minta Bupati Copot Direktur RSUD Paluta Ricuh

“Itulah proses dan syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam ke pihak ketiga (bank),” beber Aldinz Rapolo.

Kalau rencana meminjam ke bank jadi, tutur Aldinz, tentu saja diharapkan semua prosesnya bisa selesai cepat dan pengajuan usulan meminjam ke bank kepada DPRD Tapsel bisa dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2010. “Kalau rencananya diperkirakan sebesar Rp65 miliar. Tapi itu baru rencana,” tandas Aldinz.(MetroSiantar)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*