Status Sejumlah Daerah Di Padangsidimpuan Harus Dirubah

PADANGSIDIMPUAN – Pemko Padang Sidimpuan meminta kepada pemerintah pusat untuk menyetujui usulan penggantian status sejumlah kawasan di daerah itu yang masih masuk dalam kawasan hutan register.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan Sarmadhan Hasibuan menuturkan, beberapa daerah yang statusnya masih masuk dalam kawasan hutan seperti Desa Bargot Topong,Pintu Langit,dan Simirik. Usulan penggantian status tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat yang ada di wilayah setempat.

“Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kami sudah membuat usulan penggantian status.Mudah- mudahan usulan ini dikabulkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. Sarmadhan menjelaskan, selama ini masyarakat di tiga daerah itu tidak bisa membuka usaha karena lahan yang ingin dijadikan tempat berusaha masih berstatus kawasan hutan register.

Pemerintah daerah khawatir,apabila status tersebut masih dipertahankan, maka akan banyak warga sekitar yang berurusan dengan penegak hukum.“Status itu tidak wajar lagi. Itu sebabnya kami mengajukannya agar segera diganti untuk kepentingan masyarakat, ”ujarnya.

Dia menuturkan, status sejumlah daerah yang masih masuk kawasan hutan register selama ini juga telah menghambat beberapa program pembangunan. Salah satunya pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bargot Topong sebagai pengganti TPA yang berada di Desa Batubola,Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidimpuan.

“Pembangunan TPA itu terhenti karena status lahannya yang masih masuk kawasan hutan register.Padahal Pemko sudah mengeluarkan anggaran untuk pembangunan TPA baru tersebut. Kami berharap tim pembahasan RTRW Provinsi Sumut memberikan perhatian khusus terhadap usulan dari Pemko,”paparnya.

Baca Juga :  Tuntaskan Kasus Dugaan KKN Pada Proyek Multy Years Praspen

Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemko Padangsidimpuan, Ahmad Bestari Lubis, membenarkan status sejumlah daerah masih berada di kawasan hutan register. Status itu sudah perlu dievaluasi dan diubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. “Jika masih dipertahankan, maka yang disulitkan adalah masyarakat sekitar,”tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padangsidimpuan Khoiruddin Nasution juga mengusulkan agar status sejumlah daerah di Kota Salak itu ditinjau ulang Pemerintah Provinsi Sumut.Selain masuk dalam kawasan hutan register, sebagian daerah yang diusulkan Pemko Padangsidimpuan tersebut juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain, seperti Tapanuli Selatan (Tapsel).

“Jangan sampai pemerintah dituduh mengambil daerah lain sehingga nantinya akan menyulitkan pembebasan lahan jika memang dibutuhkan,”tuturnya.

Sumber: waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*