Status Tanah Adat di Tapanuli Selatan Bakal Diperdakan

www.metrosiantar.com

TARIAN MENYAMBUT TAMU- Tari Maena sebagai tari adat etnis Nias merupakan tarian untuk menyambut tokoh yang dianggap penting dan berpengaruh atau tamu kehormatan. Saat ini Tarian Maena sering ditampilkan dalam setiap kegiatan di Kota Psp maupun di Tapsel. Hingga kini, etnis Nias di Tapsel sudah mencapai 20 ribuan jiwa dan berbaur menjadi satu di antara suku Jawa, Batak Toba, Angkola, Padang, dan lainnya di Tapsel dan Psp.

TAPSEL-METRO; Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bakal membuat satu Peraturan Daerah (Perda) tentang status tanah adat. Tujuannya, untuk menguatkan status tanah adat, memperjelas batas-batas tanah adat, dan memberikan kekuatan hukum.

Demikian disampaikan Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan, di hadapan ratusan masyarakat Desa Sihuik-huik, Kecamatan Angkola Selatan, Sabtu (13/2) lalu.

Hal ini, kata Ongku, berkaitan dengan isu yang beredar di masyarakat bahwa Pemkab Tapsel berencana menghapuskan keberadaan tanah adat di Tapsel. Padahal, hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh Pemkab Tapsel bahkan oleh seorang Bupati.

“Bukan hanya Pemkab Tapsel yang tidak bisa menghapus tentang tanah adat, bahkan seorang Ongku saja tidak bisa melakukan itu,” jelasnya.

Ongku memaparkan, yang mengatur tentang tanah adat bukanlah masyarakat, pemerintah atau lainnya, melainkan Undang-Undang (UU), yakni UU Agraria tahun 1960 yang mengatur tentang tanah adat. Dan dalam salah satu isinya adalah untuk menguatkan dan memperjelas batas tentang tanah adat maka harus diperkuat oleh sebuah perda.

“Jadi sudah jelas, bukan pemerintah yang mengaturnya tetapi UU, yakni UU Agraria tahun 1960, untuk menguatkan status dan juga batas tanah adat maka diperlukan membuat perda,” ujarnya.

Untuk itu demi terwujudnya keinginan bersama dalam pembuatan perda ini, lanjut Ongku, harus mendapat dukungan dari masyarakat sehingga bisa diajukan ke DPRD Tapsel untuk disahkan dan dapat secepatnya segera dilaksanakan.

Baca Juga :  Demo, Massa Desak Penanaman Pipa Dilanjutkan

“Kalau kita tidak sepakat dan sepaham maka hal ini tidak akan terwujud. Hal ini juga demi menghindari adanya permasalahan mengenai masalah tanah adat seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, baik antara masyarakat, pemerintah dan lainnya,” ujar Ongku.

Ongku juga mengimbau kepada masyarakat untuk berfikir positif pada setiap langkah pembangunan yang diambil Pemkab, agar target kemajuan pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik. “Jauhkan pikiran negatif, tetapi mari selalu berpikiran positif untuk meningkatkan pembangunan agar program yang dijalankan berjalan lancar,” pungkasnya. (phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*