Sudah 20 Gubernur dan 20 Bupati Terjerat Korupsi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan keprihatinannya melihat banyaknya gubernur, bupati, wali kota atau wakilnya yang terjerat kasus korupsi dan terpaksa ditahan. SBY mengaku sedih lantaran banyak diantaranya yang sudah dikenalnya. Dia mewanti-wanti kepala daerah agar tidak coba-coba korupsi.

“Saya sedih kalau bupati, wali kota ditahan, diadili dan dipidana. Banyak yang saya kenal. Mereka jadi tidak bisa bekerja karena ditahan,” ujar Presiden SBY saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, kemarin (1/12).

Ditegaskan SBY, dirinya tidak bisa menolong kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlibat korupsi. “Saya tidak bisa menolong dan tidak boleh menolong,” kata SBY.

Dijelaskan SBY, sejak tahun 2005 pemerintah mulai agresif melakukan pemberantasan korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya. Diakui, pihaknya sudah mengeluarkan izin pemeriksaan untuk 155 pejabat negara. Tercatat, sudah 20 gubernur dan 20 bupati yang terjerat korupsi.

“Ini merupakan izin pemeriksaan terbanyak yang pernah dikeluarkan Presiden untuk penegakan hukum di negeri ini. Minggu lalu masih ada lagi izin pemeriksaan yang datang ke meja kerja saya,’’ ungkap SBY.

Menurut SBY, berdasarkan survei, sebenarnya sudah tercipta iklim takut korupsi. Kalau pun ada, lanjutnya, akan dilakukan dengan curi-curi. “Tetapi tidak semerdeka dulu mereka melakukan korupsi,” ujarnya.

Di sisi lain, SBY mengakui praktek korupsi di daerah masih subur. Ini terlihat dari banyaknya permohonan izin pemeriksaan yang diajukan Kejaksaan Agung dan Kepolisian. “Kadang-kadang kasusnya sepele, kasihan. Dengan tahan napas, akhirnya saya tandatangani (izin pemeriksaan),” katanya.

Baca Juga :  Kunjungan Boediono Korbankan Pedagang Kaki Lima

SBY mengatakan, sebelum meneken izin pemeriksaan, dia baca kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah itu. ‘’Saya baca sekilas dan bertanya dalam hati, siapa lagi ini? Gubernur atau Bupati mana lagi? Apa lagi ini kasusnya? Ternyata setelah dibaca, kadang persoalannya sangat sepele, tapi ya tetap saja korupsi namanya. Saya sebenarnya jadi kasihan sama mereka, tak jarang saya mengenal mereka karena prestasinya. Tapi kenyataannya tetap saja korupsi dan atas nama pemberantasan hukum, saya harus tandatangani izin-nya meski hati saya sedih sekali,’’ beber SBY.

Dia menyebut, korupsi masih marak di sektor perpajakan, pengelola anggaran dan pengadaan barang seperti mark up. “Juga masih ada suap menyuap dalam wilayah politik,’’ tegas SBY.

Dalam kesempatan yang sama, SBY menyampaikan lima langkah utama memberantas korupsi. Langkah pertama, membenahi regulasi dan pengawasan menyeluruh. Langkah kedua, atensi yang besar harus diberikan kepada pengelola aset dan keuangan negara, seperti lingkungan pajak, BUMN-BUMN yang memberi deviden besar bagi negara, termasuk kepada Kementrian dan Lembaga. Langkah ketiga, mengawasi, mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan penegak hukum.

Langkah keempat, memberikan atensi praktek korupsi yang dilakukan dalam pelayanan publik. Kelima, memperkuat sistem whistle blower atau penyampaian fakta kasus dari sumber yang independen yang dirahasiakan. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Bill Gates Sumbang Indonesia Rp 451,3 Miliar buat RI Atasi Penyakit

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*