Surat Dari Tano Tombangan – Suara Masyarakat Tano Tombangan

Tano Tombangan Angkola atau Tantom Angkola adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kecamatan ini berada di desa Situmba.

Kepada YTH:

APA KABAR SIDIMPUAN

Sahabat Informasi Online Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan,

YANG TERHORMAT TIM REDAKSI APA KABAR SIDIMPUAN,

Mengingat Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap individu masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik dan opini dengan berbagai cara baik berupa tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media massa seperti surat kabar, jejaring sosial, blog, millis, dan sebagainya. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu yang telah dijamin oleh konstitusi.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh Negara. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Itu tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28, dan Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998

Saya Bonar Pernyataan Tambunan mewakili seluruh warga Kecamatan Tantom Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan – Padang Sidempuan – Sumatera Utara.  disini Saya mau berbagi  atau mau melaporkan secara langsung atas tindakan yang sangat tidak menyenangkan dari Aparat TNI terhadap kami masyarakat Tano Tobangan – Tantom Angkola atas pembukaan Lahan baru oleh Masyarakat yang berlokasi di daerah kami sendiri, Kecamatan Tantom angkola. Dimana pembukaan lahan  tersebut  sudah di mufakati, di musyawarahkan, di tanda tangani oleh perangkat setempat, seluruh warga, Camat, Koperasi Tani  dsb.

Dua orang Aparat TNI yang mengaku dari KOREM SIBOLGA, selalu terlihat dilokasi untuk menjaga perusahaan yang bernama PT PLS, kamipun tidak pernah mempermasalahkan apakah perusahaan tersebut Illegal logging atau tidak selama kami di beri hak, rasa nyaman untuk menggarap tanah yang masih tersisa untuk kelangsungan hidup kami. Aparat tersebut dengan tidak beralasan mengusir paksa  warga dari lahan yang akan di rambah, membakar barang – barang milik warga yang mau membuka lahan tersebut, menahan 2 unit senso, membakar pondok warga, menjarah barang barang bawaan untuk bekal pembukaan lahan tersebut, mengusir dengan paksa dan memukul warga. Kami hanya bisa pasrah Pak, kami hanyalah rakyat biasa, tidak bersekolah, penghasilan dari bertani saja, dan hanya ingin melanjutkan hidup dan takut akan hukum. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Juni 2013

Baca Juga :  PM Najib: Pesawat Malaysia Airlines yang Hilang Sengaja Dialihkan

Dan kami sebenarnya sudah mendapatkan ancaman ancaman dari  Aparat sejak dari pertama kami merambah hutan tersebut, sedangkan kami masyarakat sendiri merambah lahan tersebut atas musyawarah, dan atas persetujuan dari pihak – pihak terkait dan tidak pernah mengganggu Perusahaan atau Aparat tersebut.

Yang menjadi Pertanyaan masyarakat kepada pihak terkait melalui Media ini,

  1. Apakah sebenarnya tugas dari seorang TNI ??
  2. Apakah TNI bisa di pakai sebagai security atau seperti karyawan oleh sebuah perusahaan tertentu ? dimana sebenarnya Aparat TNI bertugas ??
  3. Apakah TNI  punya wewenang  melarang masyarakat untuk  tidak merambah hutan sementara Perusahaan bisa ??
  4. Apakah kami sebagai warga setempat tidak berhak untuk menggarap sisa lahan yang masih tesisa untuk kelangsungan hidup kami  selama tidak mengganggu perusahaan atau Aparat tersebut ??
  5. Apakah seorang TNI punya wewenang  memukul ,mengusir  dengan paksa masyarakat setempat dari tanah kami sendiri yang berlokasi di daerah kami sendiri, dengan menjarah barang milik warga, menyita 2 unit senso, dan membakar pondok warga  ??
  6. Kami rakyat kecil , rakyat lemah mempertanyakan keadilah di Bumi Pertiwi kita sendiri ,di tanah air sendiri di bumi Indonesia. Dimana keadilan untuk kami rakyat kecil ??
  7. Ketika kami melaporkan kejadian ini langsung ke pihak Aparat setempat, mereka beralasan akan menindak lanjuti tapi kami akan menunggu dan kami tidak tau sampai kapan. Atau hanyalah alasan saja karena kami masyarakat jelata tidak punya apa – apa untuk menyuap,memperlancar, mempercepat proses hukum, memuluskan, dll
  8. Mau jadi apa Negara kita ini nantinya, kalau Aparat di Negara kita sendiri  sudah tidak memberi  rasa nyaman kepada rakyat nya ??
  9. Apakah hanya orang yang punya uang dan orang orang yang punya kekuasaan  yang bisa mendapatkan hak, pengamanan, perlindungan dan kenyamanan di Negara kita Republik Indonesia tercinta ini ??
  10. Bukankah setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, berhak atas Bumi dan tanah selama sesuai dengan undang- undang yang berlaku ??
Baca Juga :  Kongres Pemilihan Ketum PSSI 20 Mei

Sebagai bahan pertimbangan Tim Redaksi Apa kabar Sidempuan,kami lampirkan juga surat persetujuan dari Aparat setempat sebelum kami terjun merambah hutan tersebut. surat itu di keluarkan pada Agustus 2013 dan warga baru mulai merambah dalam 1 bulan terkahir ini

Salam Pilpres yang aman dan damai, Salam Indonesia Jaya, Kami seluruh masyarakat mengucapkan banyak Terima kasih, Dukungan Media APA KABAR SIDEMPUAN sangat berarti bagi kami

Tano Tombangan 23 Juni 2014

Seluruh Masyarakat
081370013xxx
Tano Tombangan
Kec: Tantom Angkola
Kab: Tapanuli Selatan
Padang Sidempuan – Sumatera Utara

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Perusahaan ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena menyerap tenaga kerja, tetapi jangalah tidak ada perimbangan dan kesimbangan tentang kondisi SDM dan Lingkungan dimana perusahaan ini berada. Sehingga saling menguntungkan dan saling menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya tanpa harus menggunakan kekuatan oknum2 yang tak bertanggung jawab. Saya kira Menejemen Perusahaan perlu mencari terobosan pendekatan terhadap masyarakat sekitarnya sehingga kehadiran perusahaan tidak menjadi musuh tetapi menjadi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Itu yang paling terpenting menurutku. Kalau ada oknum2 TNI pelan2 saja di photo langsung sebar saja di BBM atau di Facebook, satu hari juga pasti sudah goreng sana goreng sini photo oknum itu oleh kaum dunia maya hingga sampai ke telinga komandan yang dapat memberantas oknum2 TNI atau Oknum Polri yang mengkotori Korps nasional ini..

  2. 2 militer yg diminta Direktur Pt. Panei Lika Sejahtera (PLS) Aseng Naga alias Budianto salah satunya bintara Korem 023/Kawal Samudra marga Tarigan memang di Kab Tapsel khususnya di Kecamatan Angkola Selatan terkenal jadi “herder” areal IUPHHK Pt. PLS. 3 pertanyaan muncul di benak, (1) Kenapa tidak diadukan ke Sub Denpom Padangsidimpuan? (2) Kok warga Desa Tanjung Medan Kecamatan Tantom jauh sekali melewati Kawasan Hutan Lindung eks Register 6 Angkola-II merambah areal Pt PLS di Kecamatan Angkola Selatan (3) Mengutip sejarah, areal yg dirambah warga Tantom adalah tanah ulayat eks Kekuriaan marga Pulungan di Sayur Matinggi, darimana asal usulnya marga Panggabean, Lubis, Harahap punya tanah warisan kakekmoyang di Kecamatan Angkola Selatan?

  3. perjuangan rakyat untuk membela kebenaran tidak akan pernah tenggelam diantara kegelapan dunia, mari bersatu untuk memberantas oknum-oknum militer di daerah yang merasa paling berkuasa.
    Militer dibayar dengan uang rakyat, jadi siapapun oknum militernya harus di follow up.
    Kalau boleh saran buat warga yang merasa diperalkukan tidak hormat, sebaiknya datangi langsung ke Propam di Padangsidempuan, tidak perlu takut. Dan alangkah baiknya kalau ada oknum di photo tampangnya dan namanya dicatat biar lebih mudah bagi pihak yang mengawasi setiap oknum2 yang berbuat merugikan masyarakat. Dengan begitu, mulai dari komandannya sampai kepada oknum pemda pejabat yang terlibat dapat mudah diungkap dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

    berita ini perlu disebarluaskan dan dipantau bersama-sama agar tidak merugikan pihak2 yang terkait. Dan para Pemilik, Direksi perusahaan tersebut perlu di awasi bahkan bila perlu kalau ada dugaan yang tidak benar dari perusahaan, perlu diadukan bukan hanya ke pada polisi, militer tetapi ke Dirjen terkait seperti Kantor Pajak, Kantor Pertanahan dan kantor ke tenagakerjaan serta kantor pemda yang memberikan izin izin yang mungkin bisa saja ada oknum aparat yang terlibat unsur KKN secara berkepanjangan. sehingga bila ada oknum terlibat dapat diproses. Jika ada yang dilukai/dipukul, alangkah baiknya lakukan pemeriksaan ke dokter untuk membuktikan ada unsur pemukulan, sehingga dengan begitu, tidak ada alasan lain yang mengatakan upaya rakyat tidak benar.
    Kekuatan Hasadaan ni rakyat di setiap huta-huta harus lebih kuat dari oknum keamanan yang menyalahgunakan fungsi dan tugasnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*