Surat Pemberitahuan dan Mohon Perlindungan Hukum Warga Janji Mauli

Jakarta, 10 Januari 2013

Nomor              : 16.Bsp/SP/Sprk/I/2013
Lampiran           :
1. Fotocopy Surat Kuasa-Surat Kuasa.
2. Foto copy KTP
3. Foto copy bukti alas hak
Perihal            : SURAT PEMBERITAHUAN dan MOHON PERLINDUNGAN HUKUM

Kepada Yth.
Bupati Tapanuli Selatan
c.q : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Jl.Kenanga No. 71 Padangsidimpuan
Kab.Tapanuli Selatan, Sumatera Utara

 

Dengan hormat,

Untuk kepentingan hukum dan atas nama serta serta secara sah mewakli para Klien kami ;

  1. DANIEL POHAN
  2. ANWAR POHAN
  3. BINDER SIHOMBING
  4. ENNERIA SITUMEANG
  5. EDWAR POHAN
  6. HARAPAN SIMATUPANG
  7. NAUMUR GULTOM
  8. THOROSKI P SIREGAR
  9. GAMALIEL SIREGAR
  10. ISMAIL SIREGAR

Kesemuanya beralamat tempat tinggal di Desa Janji Mauli Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Demikian berdasarkan Surat Kuasa-Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2013 yang telah diberikan kepada kami selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm BANGUN, SAMINOTO & PARTNERS beralamat kantor di Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl. Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta 11420 Telp.(021) 56963183,  081380004858, 08129027086 email:bangunsaminoto@gmail.com; bangunsiregar68@gmail.com

Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa-Surat Kuasa sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami menyampaikan Pemberitahuan dan Mohon Perlindungan Hukum dengan dasar sebagai berikut :-

1. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;

2. Bahwa ternyata tanah-tanah eksisting milik para klien kami termasuk dalam SK 244/Menhut-II dimaksud tanpa diketahui, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi, tanpa diikutsertakan dalam proses pengukuran atau verifikasi lahan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum diterbitkannya SK a quo, sehingga para Klien kami sangat dirugikan atas keputusan sepihak tersebut;

3. Bahwa tanah-tanah milik para Klien kami sudah dikuasai, digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Tanah-tanah dimaksud diperoleh dengan berbagai cara peralihan hak yaitu melalui Akta Jual beli, Hibah. Dan sebagain lainnya diperoleh karena warisan dari para leluhur dan atau tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;

4. Bahwa berdasarkan bukti dari Badan Pertanahan Nasional Padangsidimpuan menerangkan bahwa lokasi tanah Klien kami yang termasuk dalam ruang lingkup SK 244 tersebut adalah tanah Hak Milik Adat sehingga secara jelas bahwa tanah-tanah milik para Klien kami tidaklah merupakan bagian dari kawasan hutan. Sehingga sangatlah beralasan jika SK Menhut a quo disebut sebagai keputusan yang keliru, dan oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah berwenang untuk mengambil alih tanah-tanah milik para Klien kami dengan alasan untuk pembangunan sarana pemerintah;

5. Bahwa lahan-lahan tanah milik para Klien kami tersebut keseluruhannya seluas +  218.318 m2 yang berada secara acak di lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut No.244 dimaksud dan dipergunakan  serta  dimanfaatkan sebagai  lahan pertanian  dan perkebunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara turun temurun. Adapun luas tanah tersebut dengan perincian sebagi berikut :

No.

Nama Pemilik

Luas tanah

Alas hak

1

Daniel Pohan

51.750 m2

Surat Pernyataan Penguasaan tanah sejak tahun 1905

2

Anwar Pohan

10.000 m2

Surat Pernyataan Penguasaan tanah sejak tahun 1978

3

Binder Sihombing

10.000 m2

Akta Jual Beli

4

Enneria Situmeang

29.318 m2

Surat Pernyataan Penguasaan tanah sejak tahun 1905

5

Edwar Pohan

40.000 m2

Akta Hibah

6

Harapan Simatupang

20.000 m2

Surat Pernyataan Penyerahan Hak

7

Naumur Gultom

42.750 m2

Surat Pernyataan Penguasaan tanah sejak tahun 1973

8

Thoroski P Siregar

15.000 m2

Akta Hibah

9

Gamaliel Siregar

4.500 m2

10

Ismail Siregar

10.000 m2

Total luas

218.318 m2

6.   Bahwa seandainyapun benar tanah-tanah milik Klien kami termasuk dalam areal SK 244/Menhut-I dimaksud, seharusnya menurut hukum haruslah dilakukan musyawarah antara Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan masyarakat pemilik atau yang telah menggarap lahan tanah dimaksud. Namun faktanya Klien kami tidak pernah diundang untuk musyawarah untuk mufakat terkait kepemilikan mereka atas lahan yang termasuk dalam areal pertapakan pembangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan dimaksud;

7. Bahwa sesuai ketentuan hukum dalam hal pengadaan tanah yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 pasal 16 menyebutkan; Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melaksanakan :

A. pemberitahuan rencana pembangunan.

B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.

C. Konsultasi Publik rencana pembangunan

8. Bahwa menurut UU Nomor 2 tahun 2012 pasal 17 menyebutkan Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataannya, ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Klien baru mengetahuinya setelah SK Menhut No.244 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan;

9. Bahwa sehubungan dengan keluarnya SK No.244 Menhut–II tersebut,  Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pembebasan tanah-tanah milik masyarakat yang masuk dalam areal lokasi pertapakan dengan hanya memberikan ganti rugi tanaman semata, tanpa mengganti rugi nilai tanah serta bangunan lain yang ada diatasnya. Seharusnya pembebasan dilakukan sebelum dikeluarkannya SK Menhut dimaksud

 10. Bahwa menurut UU Nomor 2 tahun 2012 tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, pengaturan tentang proses pemberian ganti rugi dan bentuk pemberian ganti rugi tidaklah hanya untuk tanaman semata, sebagaimana telah diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

ü    Pasal 27

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

Baca Juga :  Polres Madina Tingkatkan Pengamanan

b. penilaian Ganti Kerugian;

c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

d. pemberian Ganti Kerugian; dan

e. pelepasan tanah Instansi.

(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

(4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

ü    Pasal 28

(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan

b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

ü    Pasal 29

(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

(3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.

(4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

(6) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

ü    Pasal 30

Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

ü    Pasal 31

(1) Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

ü    Pasal 32

(1) Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ü    Pasal 33

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

  ü    Pasal 34

(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.

(3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

11. Bahwa menurut hukum yang berlaku, pelaksanaan pelepasan atau  penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum, harus dilaksanakan dengan itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3)KUHPerdata, maka dalam pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum tidak boleh  ada unsur paksaan atau ancaman dari pihak manapun juga. Para pihak berhak untuk menolak apa yang ditawarkan atau yang dimintakan pihak lain baik mengenai penyerahan tanahnya maupun mengenai jumlah ganti ruginya;

12. Bahwa Klien kami tidak pernah menyerahkan atau memperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada Pemerinta Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dijadikan sebagai lahan pertapakan kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam SK No.244/Menhut diatas. Dan oleh karenanya Klien kami menyatakan tegas untuk menolak dan membantah jika sebagian atau seluruh lahan tanah milik para Klien kami dijadikan areal lahan pertapakan tersebut. Selanjutnya para Klien kami akan menggugat dan menuntut siapapun juga termasuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan menguasai, merampas serta mempergunakannya sebagai lahan pertapakan kantor sarana pemerintah;

13. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 secara jelas dan tegas  telah  merevisi/menghapus hak/wewenang UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan untuk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dengan  penunjukan,  maka oleh karena itu secara mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yang masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka tanah-tanah milik para Klien kami yang dimasukkan menjadi areal pertapakan kantor Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; ADALAH BATAL DEMI HUKUM;

14. Bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut

(1)     Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kedudukan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2)     Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

15. Bahwa persetujuan kehendak mengenai pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 jo UU No. 20 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No Tahun 1973 jo PMDN No. 15 Tahun 1975 jo Keppres No. 55 Tahun 1993 jo UU No.2 tahun 2012 harus dilakukan dengan  musyawarah.  Prinsip musyawarahuntuk mencapai kesepakatan antara pemegang  hak atas tanah dengan pihak yangmemerlukan tanah adalah merupakan unsur yang esensil, maka oleh karena itu perbuatan  hukum untuk pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya tergantung ada tidaknya kesepakatan atau persetujuan kehendak diantara kedua belah pihak.

Baca Juga :  Kondisi Jalan di Muara Batanggadis Memprihatinkan

Hal ini berarti perbuatan hukum tersebut harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1320 KUHPerdata  jo 1338KUHPerdata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang kami uraikan diatas, maka dengan ini DIBERITAHUKAN  dan sekaligus MOHON PERLINDUNGAN HUKUM  dari aparat penegak hukum di negeri ini sebagai berikut :

  1. Klien kami tidak akan merelakan tanahnya untuk dijadikan sebagai bagian dari areal pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan, karena lahan tanah tersebut adalah tanah warisan peninggalan leluhur yang memiliki makna sejarah serta sangat diperlukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang telah dikelola dan dikuasai sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Dan oleh karenanya tanah dimaksud adalah tanah warisan dari para leluhur dan atau tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;
  2. Klien kami akan mempertahankan hak-haknya selaku warga Negara yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan tindakan apapun atas segala kegiatan atau perbuatan yang merusak dan menebang  tanam-tanaman dan kegiatan lain  diatas tanah eksisting milik para Klien kami;
  3. Klien kami menolak rencana Pemkab Tapanuli Selatan untuk menjadikan tanah Klien kami sebagai bagian dari areal pertapakan kantor Bupati, KARENA SK Menhut 244/Menhut II//2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; BUKANLAH MERUPAKAN TITEL HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH.
  4. Bahwa Klien kami menolak segala pemberian berupa ganti rugi atas sebagian atau seluruh tanah termasuk segala sesuatu yang berdiri  dan tumbuh diatasnya, karena Klien kami tidak ada niat dan maksud untuk mengoperalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak manapun termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  5. Bahwa tanah milik para Klien kami tersebut adalah satu-satunya lahan pertanian miliknya untuk dijadikan sebagai penyangga kehidupan rumahtangga dan hanya tanah inilah yang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa nafkah serta untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Jika tanahnya tetap diambil secara paksa, maka keluarganya akan menderita kelaparan, dan anak-anak merekapun akan putus sekolah.
  6. Klien kami tidak mengakui keabsahan dari SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 yang memutuskan bahwa semua tanah milik Klien kami termasuk dalam areal sebagaimana surat keputusan dimaksud, dan menurut hukum SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 bukanlah titel hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria. Selanjutnya Klien kami tidak pernah diberitahukan, tidak pernah disosialisasikan, tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tapal batas, tidak pernah menjadi saksi, tidak pernah diverifikasi alas kepemilikan atas status tanah yang ada diatasnya sebelum dikeluarkannya SK Nomor 244 dimaksud.
  7. Klien kami meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah milik Klien kami karena hal itu dikwalifisier sebagai perbuatan pidana yaitu penyerobotan tanah dan perbuatan melawan hukum.

“ Pembangunan Nasional sejatinya tidaklah menindas dan menyengsarakan rakyat atau mengakibatkan pemiskinan bagi masyarakat sebagai pemilik bangsa.”

Demikianlah Surat Pemberitahuan dan Mohon Perlindungan Hukum ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Law Firm BANGUN, SAMINOTO & Partners

Kuasa hukum tsb.

BANGUN SIREGAR, SH.,     SAMINOTO KARTINI, SH.,

Advokat/Pengacara               Advokat/Pengacara

 

Tembusan surat disampaikan kepada Yth.

  1. Bapak Presiden Republik Indonesia
  2. Menteri Sekretaris Negara RI
  3. Ketua DPR RI di Jakarta
  4. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
  5. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
  6. Dirjend Planologi Kemenhut di Jakarta
  7. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
  8. Dirjend Otonomi Daeran Kemendagri di Jakarta
  9. Komnas HAM di Jakarta
  10. Gubernur Sumatera Utara di Medan
  11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
  12. Kapolda Sumatera Utara di Medan
  13. Ketua DPRD  Sumatera Utara di Medan
  14. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
  15. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara di Medan
  16. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
  17. Ketua DPRD Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
  18. Para Klien tersebut di Desa Janji Mauli
  19. Arsip

 

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

6 Komentar

  1. Iya setuju dengan Rahmad Ritonga, p Bangun koreksi ajalah surat itu, biasalah manusia bersipat lupa, keliru Good luck……..

  2. Pak Bangun, setau saya perihal surat mesti sama dengan isi surat….. Langsung aja ! kalau subtansinya menyangkut perlindungan hukum ya langsung aja ke Presiden, ke DPR atau ke Kapolri nah tembusan surat nya ke si ” Pencuri” tanah itu heheheheheheh….. biar dia tau. OK. Selamat berjuang Pak Bangun…… mohon pencerahan hukum pak Bangun, kog gak di somasi aja tuh Bupati Tapsel ? Tq ya

  3. Tanahku dicuri, eh mohon perlindungan hukum pulak sama yang mencuri. cem mananya kau ini Bangun ? ahhhhh…. aneh aneh aja bahasa hukum kau ini bah. mestinya…. kau SOMASI aja kan ? surat somasi mereka cuekin…. sikatttttt gugat…. laporkan. heheheheh…. maaf aku ajarin pulak bebek berenang nih.

    • Rahman Ritonga@ Baca dulu sekali lagi dan baca lagi untuk faham substansinya…….setelah itu baru komentari, jangan hanya Anda lihat perihalnya, simaklah dulu secara keseluruhan kepada siapa diberitahukan dan kepada siapa meminta perlindungan hukum. Namun tetap saya ucapkan terimakasih atas atensinya…salam perjuangan untuk rakyat Tapanuli Selatan yang lebih baik.

  4. Nasala doda rokku alamat ni surat on, bupati do na mambuat tanoni masyarakat, mangido perlindungan. To sia biamai……………

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*