Susno Benturkan Kepolisian-Kejaksaan

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOMantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji dikawal ketat polisi dan pengawal dari ormas sayap Partai Bulan Bintang saat meninggalkan rumahnya di Resor Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat, menuju Mapolda Jabar, Rabu (24/4/2013) pukul 17.30 . Sejak sekitar pukul 10.00 tim Jaksa yang akan mengeksekusi Susno kesulitan membawa Susno yang seharusnya mendekam 3 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Eksekusi ke penjara Sukamiskin gagal dilaksanakan dan Susno dibawa ke Mapolda Jabar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus korupsi Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji dinilai telah membenturkan dua institusi penegak hukum, yakni kepolisian dengan kejaksaan untuk kepentingan pribadinya. Susno disebut hanya memperkeruh suasana.

“Meminta perlindungan Polri untuk menghindari eksekusi dari kejaksaan adalah upaya membenturkan institusi penegak hukum yang tidak produktif bagi upaya penegakan hukum,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, di Jakarta, Jumat (26/4/2013). Dia mengatakan, kepolisian tidak sepantasnya memberikan perlindungan kepada Susno dengan alasan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan. Polri justru semakin menunjukkan kepentingan politiknya dengan melindungi Susno.

“Polri sebaiknya memberikan jalan mulus bagi kejaksaan untuk mengeksekusi Susno Duadji, bukan justru melindungi (Susno). Polri tidak boleh terseret kepentingan yang hanya ditujukan untuk melindungi seorang terpidana yang melakukan perlawanan,” kata Hendardi.

Hendardi juga menilai masuknya Susno ke Partai Bulan Bintang, apalagi sampai menjadi bakal calon legislatif DPR, hanya untuk mendapatkan proteksi politik. Cara menghindari hukuman tersebut, kata dia, menjadi preseden buruk dan tantangan serius bagi penegakan hukum.

Baca Juga :  Jelang Waisak di Candi Bahal - Umat Buddha Serahkan Paket Sembako

Seperti diberitakan, kejaksaan sudah beberapa kali gagal mengeksekusi Susno terkait vonis hukuman penjara tiga tahun dan enam bulan oleh majelis hakim kasasi. Terakhir, kejaksaan gagal ketika hendak mengeksekusi Susno di rumahnya, di kawasan Bandung, Jabar, Rabu (24/5/2013).

Tim dari kejaksaan akhirnya menunda eksekusi ketika tidak ada titik temu di Polda Jabar. Kepala Polda Irjen Tubagus Anis Angkawijaya mengatakan, Susno yang meminta perlindungan. “Pak Susno menghubungi pada saat kejaksaan datang ke sana. Tentu kami akan melindungi. Dia bilang, Pak Kapolda, tolong lindungi saya,” kata Anis.

Susno mulai bergabung dengan PBB setelah putusan kasasinya keluar. Tak hanya menjadi kader, mantan Kepala Polda Jawa Barat itu bahkan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif DPR dari PBB di daerah pemilihan Jawa Barat I.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Tokoh-tokoh pinter kok pada bego kabeh? Lha Putusan MA nggak ada sebut jalani hukuman badan, apanya yg mau dieksekusi? Indonesia negara hukum, MA lembaga hukum tapi produk hukumnya dalam perkara Susno malah tak benar, tak jelas tak tegas mencernminkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan. Klu Putusan MA tak benar, wajar setiap warganegara -bukan Susno aja- melawan. Hidup Susno, Putusan MA bukan berhala yg mesti disembah !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*