Syamsul Ditahan, Sekarang Rahudman Jadi Tersangka, Sumut Memang Sarang Pejabat Koruptor

Maraknya kasus korupsi yang terungkap dengan melibatkan para pejabat di Sumatera Utara baik pejabat provinsi maupun pejabat Pemkab dan Pemkot, menjadikan Sumut sebagai salah daerah tertinggi kasus korupsi.

Kasus teranyar adalah penahanan  Gubernur Sumut, Syamsul Arifin, oleh KPK terkait korupsi APBD Langkat 2007 silam.

Kemudian, hari ini, Kejatisu menetapkan mantan Sekdakab Tapsel yang juga Walikota Medan, Rahudman Harahap, menjadi tersangka korupsi APBD Tapsel 2005.

Penilaian tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR -RI asal Sumut, Marthin Hutabarat, menjawab Waspada Online. Hal itu disampaikannya, mengomentari fenomena penangkapan dan penetapan status tersangka untuk Gubsu dan Walikota Medan.

Dikatakan, memang dalam kasus korupsi, pejabat Sumut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. “Ya memang masih banyak darah lain tetapi kita (Sumut, Red) menjadi salah satunya,” ujarnya, hari ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi kasus korupsi meningkat adalah ekses otonomi daerah, karena adanya kebebasan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan walaupun ada kontrol dari legislatif.Namun, yang perlu karakter pejabatnya juga sangat menentukan yakni karena budaya konsumtif dan besarnya kesempatan.

Sebelumnya, kasus korupsi yang sempat mencuat dari Sumut adalah kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang mempidanakan mantan Walikota Medan dan Wakilnya Abdillah dan Ramli.

Kemarin juga, Kejatisu menyatakan  P21  kasus korupsi mantan Bupati Tobasa Monang Sitorus sebanyak Rp3 miliar dari APBD Pemkab Tobasa saat menjabat Bupati. Monang Sitorus kalah dalam perebutan Bupati Tobasa dalam Pilkada lalu.

Baca Juga :  Dugaan JR Saragih Suap Anggota KPU Simalungun Rp50 Juta - Robert Ambarita Akui Terima Cek di Brastagi

Selain melibatkan pejabat di Sumut, sejumlah tokoh nasional asal Sumut juga tersangkut korupsi antara lain politisi PDIP, Panda Nababan, dalam kasus cek pelawat pemenangan Dewan Gubernur BI Miranda Gultom.

Ada juga politisi Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun, menerima suap Rp1 miliar terkait dana stimulus pembangunan dermada dan bandara di kawasan Indonesia Timur.

Sedangkan politisi PBB, MS Kaban, diperiksa dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Kasus SKRT merupakan program revitalisasi dan rehabilitasi hutan senilai Rp180 miliar dan diduga merugikan uang negara sekitar Rp13 miliar.

Selanjutnya politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay dalam kasus korupsi sapi Depsos melibatkan eks Mensos Bachtiar Chamsyah.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=152527:sumut-sarang-pejabat-koruptor-&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*