Syamsul Dituntut 5 Tahun Penjara

Syamsul Arifin. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Syamsul Arifin, dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI, Selasa, 26 Juli 2011. Ia dinyatakan terbukti menggunakan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Langkat sehingga merugikan keuangan negara Rp 98,7 miliar.

“Kami menuntut majelis hakim menyatakan terdakwa Syamsul Arifin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum Muhibudin saat membacakan tuntutan.

Muhibudin mengungkapkan, Syamsul terbukti melakukan dakwaan primer dan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menuntut Syamsul membayar uang pengganti sejumlah Rp 88,2 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah pidana dijatuhkan. Jika tidak dipenuhi terdakwa, maka akan diganti pidana penjara selama tiga tahun.

Namun, karena terdakwa sudah mengembalikan ke kas negara sebesar Rp 77 miliar dan enam orang anggota DPRD Langkat sudah mengembalikan mobil yang dibeli dengan APBD Langkat, maka menurut jaksa, beban terdakwa tinggal Rp 8,2 miliar.

Hal yang memberatkan tuntutan adalah terdakwa melakukan perbuatan di saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya mencanangkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi , dan nepotisme. “Terdakwa sebagai kepala daerah dan bupati seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakatnya,” kata Syamsul.

Baca Juga :  Aliansi Tokoh Masyarakat Adat Dan Ulama Mandailing Natal Laporkan Bupati Madina H.M Hidayat Batubara ke KPK

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 77 miliar.

Sebelumnya, Syamsul didakwa menyalahgunakan jabatan dan memperkaya diri sendiri menggunakan dana APBD Langkat, Sumatera Utara, pada kurun waktu 2000-2007. Perkara terjadi saat terdakwa menjabat Bupati Langkat. Dana APBD yang diambil Syamsul itu digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sejumlah pihak.

Pada tahun 2000, Rp 1,77 miliar dari APBD Langkat diambil Syamsul untuk keperluan istrinya, kedua putri, adik, keponakan, dan ibu kandungnya. Sedangkan Rp 1,49 miliar mengalir ke Ketua dan anggota DPRD Langkat, Muspida, BPK, KNPI, dan wartawan.

Tahun berikutnya, Rp 7,71 miliar dana APBD Langkat diambil Syamsul untuk berbagai keperluan. Yakni Rp 2,8 miliar untuk keluarga Syamsul dan Rp 4,8 miliar mengalir ke Ketua dan anggota DPRD Langkat; BPK; BPKP; KNPI; wartawan; dan Ignatius Moelyono, mantan Komandan Kodim yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian pada 2002, Rp 13,16 miliar kembali digelontorkan Syamsul dari dana APBD Langkat. Sebanyak Rp 4,67 miliar digunakan untuk keluarganya dan sisanya mengalir ke pihak lain, seperti BPK, KNPI, wartawan, Ignatius Moelyono, dan artis Fitria Elvi Sukaesih.

Selanjutnya, dana APBD yang digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain Rp 10,04 miliar pada 2003, Rp 7,8 miliar pada 2004, Rp 4,7 miliar pada 2005, Rp 5,5 miliar pada 2006, dan Rp 6,87 miliar pada 2007.

Baca Juga :  Buzkashi, Olah Raga Ekstrim Saling Berebut Bangkai Kambing

Selain itu, Syamsul juga memerintahkan pengeluaran uang kas daerah selama kurun 2005-2007 dengan bantuan Buyung Ritonga selaku pemegang Kas Daerah Pemkab Langkat. Pemotongan anggaran dilakukan pada tahun 2006-2007, dengan jumlah Rp 12,266 miliar.

Saat disidang, Syamsul yang duduk di kursi roda karena sakit, menyatakan dirinya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. “Saya pendukung utama Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata dia. “Kalau saya dibilang korupsi, tanya rakyat Sum-Ut, saya tipikal koruptor atau nggak,” imbuhnya.

Sidang pekara korupsi ini akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan, 1 Agustus 2011, dengan agenda pembacaan pleidoi atau nota pembelaan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*