Syamsul Mulai Seret Muspida Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin, Kamis (4/11). Pada pemeriksaan kemarin, Syamsul mulai menyeret pejabat lain yang dianggap tahu soal penggunaan dana APBD Langkat.

Keluar dari gedung KPK pukul 14.15 WIB, Syamsul yang dicegat wartawan tak banyak memberi keterangan. Syamsul yang mengenakan kemeja batik lengan pendek warna ungu hanya menyebut jumlah pertanyaan yang disodorkan penyidik KPK.

“Ada 20 pertanyaan,” sebut Syamsul sembari berlalu ke mobil tahanan.

Namun Samsul Huda yang menjadi kuasa hukum Syamsul Arifin, mengungkapkan mantan Bupati Langkat itu mulai menyebut beberapa nama pejabat teknis maupun mantan anggota Muspida Kabupaten Langkat. Menurut Huda, dari 20 pertanyaan yang disodorkan penyidik, sembilan di antaranya adalah tentang pejabat teknis maupun Muspida Kabupaten Langkat saat Syamsul menjadi bupati selama kurun waktu 2000-2007.

Namun Huda menegaskan kliennya sama sekali tak menikmati uang APBD Langkat. “Tapi adanya kebutuhan, semuanya (usulan) dari Muspida yang direspon Pemda,” kata Huda.

Ditambahkannya, Syamsul sebagai bupati selalu berupaya agar anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan tertib administrasi. Karenanya Huda meminta KPK menelaah usulan Muspida maupun bagian keuangan di Pemkab Langkat.

Alasan Huda, karena kliennya justru banyak menggunakan uang pribadi. “Yang memegang keuangan adalah Buyung Ritonga (mantan Bendahara Kabupaten Langkat),” ulas Huda.

Seperti diketahui, pada pertengahan April lalu KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka korupsi dana APBD Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 dengan perkiraan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Penyidik KPK menjerat Syamsul dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 8 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001. Setelah menyandang status tersangka selama setengah tahun, akhirnya 22 Oktober lalu Syamsul ditahan KPK dan dititipkan di Rutan Salemba. Sejak ditahan, Syamsul Arifin diperiksa KPK secara marathon.

Baca Juga :  Rahudman Akan Disidang di Padangsidimpuan

Sebelumnya KPK telah menyita satu unit rumah mewah di Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (1/10) senilai Rp315 juta, milik rekan Syamsul, IGK Kartikajaya. KPK juga telah menyita mobil Jaguar senilai Rp600 juta milik putri Syamsul, Beby Arbiana. Diduga kedua barang itu dibeli dari dana APBD Kabupaten Langkat.

Terpisah, saat memberikan sambutan acara penutupan orientasi bupati/walikota baru hasil pemilukada 2010, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, disposisi yang dikeluarkan seorang kepala daerah punya konsekuensi tanggung jawab. Dia mengingatkan para bupati/walikota agar cermat membaca kertas kerja yang datang dari bawahannya, sebelum memberikan disposisi. “Ketika memutuskan setuju, itu sudah ada tanggung jawab, karena yang memutuskan akhir adalah bupati/walikota. Kalau bupati tak bacam itu berarti yang diputuskan adalah pikiran Kasubag,” kata Gamawan. Mantan bupati Solok dua periode dan satu periode gubernur sumbar itu mengingatkan, jawaban yang dajukan seorang kepala daerah saat menjalani pemeriksaan dengan kalimat ‘saya ndak baca’, bukanlah merupakan jawaban. “Karena dia sudah paraf (disposisi, red),” kata Gamawan. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*