Syamsul Tuding Buyung

Tersangka kasus dugaan korupsi APBD Pemerintah Kabupaten Langkat 2000-2007, yang juga Gubernur Sumut Syamsul Arifin, menuding dan menyalahkan anak buahnya, mantan Bendahara Pemkab Langkat, Buyung Ritonga.

Syamsul Huda, kuasa hukum Syamsul, sesuai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis (4/11), mengatakan penyidik mengonfrontir semua surat perintah membayar (SPM) yang diterbitkan Buyung.
”Pak Syamsul menegaskan tidak semua SPM itu atas perintah klien kami. Ada beberapa yang dilakukan Buyung tanpa sepengetahuan Syamsul,” katanya saat dihubungi Tribun, tadi malam. Sayang Samsul tidak bisa mengingat berapa SPM yang diterbitkan Buyung tanpa sepengetahuan Syamsul.
”Pokoknya ada beberapa SPM yang tanpa perintah Syamsul, saya lupa persisnya,” katanya. Buyung sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat 2000-2007. Bedanya, Buyung masih belum ditahan.
Samsul mengatakan kliennya juga mengklarifikasi beberapa SPM yang tidak bisa dikategorikan dana APBD Langkat. Misalnya, ada beberapa SPM yang berasal dari hak-hak seorang bupati seperti upah pungut dari beberapa pajak daerah.
”Waktu itu, Syamsul memberikan penguasaan dana-dana yang menjadi haknya kepada Buyung Ritonga sebagai bendahara. Sewaktu Syamsul memintah diterbitkan SPM, seolah-olah sumbernya dari APBD Langkat, padahal tidak,” ujarnya.
Ia mengatakan kepada penyidik, Syamsul membeberkan pihak- pihak yang menerima aliran dana dari Buyung.
”Ada puluhan nama mantan anggota DPRD Langkat, pejabat Pemkab Langkat dan Muspida, seperti mantan Dandim 0203 Langkat. Saya lupa karena begitu banyak nama yang menerima aliran dana dari Buyung,” katanya.
Syamsul, yang ditemui wartawan selepas dirinya menghadiri pemeriksaan KPK, kemarin sekitar pukul 14.15 WIB, bungkam mengungkapkan nama-nama mantan anggota DPRD Langkat yang menerima aliran dana APBD Pemkab Langkat.
Hari ini, Jumat (5/11), KPK mengagendakan pemeriksaan tiga mantan anggota DPRD Langkat, yakni Abdullah Abdurahim, Sutomo dan  Syafrudin Basyir. Juga akan diperiksa mantan Dandim 0203 Langkat berinisial JS. Membantah
Abdullah Abdurahim, anggota DPRD Langkat 1999-2004 mengaku tidak menerima aliran dana dari Buyung Ritonga seperti yang dilontarkan Syamsul.
”Yang ada adalah kami diberikan mobil dinas Isuzu Panther. Kalau uang tunai saya tidak pernah terima. Kecuali kalau pemberian saat menghadiri undangan, mungkin ada amplopnya,” kata Abdurahim saat dihubungi Tribun, kemarin malam.
Ia mengaku sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan KPK hari ini.  Surat pemanggilan itu bernomor SPGL-2883/23/XI/2010 tertanggal 1 November 2010, yang ditandatangani  Fery Wibisono atas nama

Baca Juga :  Bandara Pinang Sori Sibolga di Tapteng Terima Kuncuran Dana Pusat Rp 9 M

Pimpinan Plt Direktur Penyidik KPK guna menghadap penyidik Rosmaida Surbakti.
Bagi Abdurahim, Syamsul adalah figur bupati yang sangat dermawan.
Siapapun yang mengundangnya selalu dihadirinya, minimal mengirimkan karangan bunga dan amplop berisi uang.
”Beliau beberapa kali menghadiri undangan saya. Kadang memberikan amplop. Tapi tegaskan, saya tidak tahu uang yang ada di amplop itu dana APBD Langkat,” katanya.
Soal pembelian mobil 43 Panther DPRD Langkat, ia  mengatakan semua anggota dewan mendapat mobil ini dari pemkab.
“Sebagai anggota DPRD Langkat, saya mendapat Panther. Cicilannya saya tidak pernah bayar. Cuma terima kuitansi pembayaran yang sudah dibayar,” katanya.
Sebelumnya Samsul mengatakan kliennya tidak mengetahui pemberian  Panther 43 unit kepada DPRD Langkat periode 1999-2004. Syamsul mengatakan itu semua urusan Kabag Keuangan Pemkab Langkat yang pada waktu itu dijabat Surya Djahisa. Sekarang Surya menjabat Sekda Pemkab Langkat.(tribun-medan)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*