Tahapan Pilkada Tapsel Tidak Jelas

Padangsidimpuan, Penyelenggaraan tahapan Pemi­lihan Kepala Daerah (Pil­kada) Kabu­paten Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak jelas, meski jabatan Bupati H. Syahrul M Pasaribu akan berakhir 12 Agustus 2015.

“Lahirnya Perpu No 2 tahun 2014 peng­ganti UU No 23 tentang pemerin­tah daerah menjadi salah satu penye­bab tidak jelasnya jadwal tahapan Pilkada Tapsel, “ ujar Ketua Komisi Pemilihan Umumm (KPU) Kabupaten Tapsel, Potan Edy Siregar, didampingi tiga komisioner masing-masing Sa­wa­luddin Lubis, Panataran Siman­jun­tak dan Mustar Edi Hutasuhut, ke­pa­da wartawan di kantor KPU Jalan Williem Iskandar Kota P. Sidim­puan, Selasa (6/1).

Dikatakan, bila merujuk Perpu No 2 tahun 2014, dan rancangan tahapan pemilukada serentak gelombang per­tama yang dibuat KPU Pusat, hari ‘H’ Pemilukada Tapsel ke­mung­kinan 16 Desember 2015, tapi jika merujuk pada kajian KPU pusat hari ‘H’ Pilkada Tapsel Juni 2016.

“Kondisi ini cukup mem­bingung­kan, satu sisi tahapan harusnya sudah dimulai me­ngingat jabatan bupati akan berakhir delapan bulan ke depan, tapi di sisi lain Perpu No.2 tahun 2014 yang ditindak lanjuti surat edaran KPU Pusat agar KPU Kab/Kota meng­in­struk­sikan penundaan tahapan pemilu­kada,” tuturnya.

Namun demikian katanya, pihak­nya sudah menyiapkan rancangan (draf) tahapan Pe­milukada Tapsel me­ngingat jadwal dan tahapan yang akan dikeluarkan KPU Pusat bersifat umum.

”Secara kelembagaan KPU Tapsel sudah siap menye­leng­garakan Pemilu­kada Tapsel,” tegasnya.

Ditambahkan, berdasarkan infor­masi terakhir dari KPU Pusat jadwal dan tahapan Pe­milukada Tapsel ke­mungkinan dimulai April 2015, meng­ingat pembahasan Perpu No 2 tahun 2014 diprediksi selesai pada bulan ini.

Baca Juga :  Pemko Sidimpuan Raih Penghargaan Sebagai Pengelola Keuangan Terbaik se-Sumatera Utara

Lebih lanjut Potan me­nga­takan, ada perbedaan penye­lenggaraan Pemilu­kada kali ini dengan pemilukada 2010, yakni setiap bakal calon yang ingin mendaftarkan diri ke KPU harus terlebih dahulu mengikuti tahapan uji publik.

”Dengan catatan uji publik ini bukan menjadi penentu bisa atau tidaknya seseorang mencalonkan diri meski wajib diikuti,” katanya.

Disinggung besaran anggaran Pe­milukada Tapsel yang ditam­pung di APBD Tahun 2015, Potan menga­ta­kan, sebesar Rp15 miliar dengan rin­cian Rp13,5 miliar untuk KPU, Rp1 miliar bagi Panitia Pengawas (Panwas) dan Rp500 juta untuk pengamanan.

“Anggaran Rp15 miliar itu hanya untuk satu putaran,” tegasnya sembari menyebut pihaknya mengusulkan Rp.16 miliar namun hanya ditampung Rp13,5 miliar. (hih)

/(Analisa)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*